Penulis: redaksi

Komisi III DPR RI resmi menetapkan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Panja. Habiburokhman yang merupakan legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini pun menyampaikan penunjukan tersebut ditetapkan setelah Komisi III DPR RI menggelar rapat internal bersama pimpinan dan ketua kelompok fraksi (kapoksi) di Gedung DPR RI, Senin (26/10/2026). Dalam rapat itu, para pimpinan dan kapoksi menyepakati susunan kepemimpinan panja untuk melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset. “Yang kedua, tadi kita rapat…

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mengkritik langkah Kementerian Kehutanan yang menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sanksi administratif saja tidak sebanding dengan besarnya dampak bencana yang ditanggung masyarakat. Indrajaya menilai, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada sanksi administratif. Pemerintah harus memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk melalui pencabutan izin usaha, proses pidana, hingga penyitaan lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Ini bukan semata-mata soal administrasi, tetapi juga soal citra pemerintahan dalam menegakkan hukum. Jangan sampai muncul persepsi bahwa negara justru takut menghadapi kekuatan korporasi,”…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak ancaman deportasi massal dari Malaysia. Menurutnya, negara harus hadir memastikan hak-hak PMI terlindungi sekaligus mengantisipasi dampak kepulangan mereka ke Indonesia. “Pekerja migran adalah pahlawan devisa dan patriot sejati yang menopang perekonomian nasional. Perlindungan terhadap mereka adalah tentang kualitas perlindungan yang berkeadilan, jaminan sosial yang optimal, serta menjaga martabat bangsa,” ujar Rieke melalui rilis yang disampaikan kepada wbindonesia.com di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Karena itu, dirinya mengusulkan lima langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah. Pertama, memperkuat diplomasi dengan Pemerintah…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, meminta pemerintah memperketat pengawasan keselamatan transportasi di tengah gangguan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, operasional penerbangan, pelayaran, dan transportasi darat harus menyesuaikan kondisi di lapangan, terutama ketika kabut asap menurunkan jarak pandang dan meningkatkan risiko perjalanan. Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, keselamatan pengguna jasa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan operasional. Karena itu, regulator dan operator transportasi tidak boleh memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca maupun jarak pandang belum memenuhi persyaratan keselamatan. “Ketika kabut asap pekat mengepung langit Nusantara, aturan keselamatan penerbangan dan pelayaran wajib ditegakkan tanpa kompromi.…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pentingnya menjaga kewaspadaan terhadap influenza di tengah pemantauan aktivitas virus yang masih berlangsung di Indonesia. Ia meminta upaya pencegahan, edukasi masyarakat, dan deteksi dini terus diperkuat guna menekan risiko penularan, terutama pada kelompok rentan. Berdasarkan laporan surveilans Kementerian Kesehatan periode 18–24 Oktober 2026, sebanyak 172 dari 400 spesimen yang diperiksa terdeteksi positif influenza. Meski proporsi hasil positif mengalami penurunan dibandingkan pekan sebelumnya, Netty menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh membuat masyarakat lengah. “Data ini perlu menjadi pengingat bahwa kewaspadaan terhadap influenza harus terus dijaga. Kita tidak perlu panik, tetapi pencegahan dan…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi para pencipta karya, termasuk memastikan pemenuhan hak dan pembagian royalti secara transparan, adil, serta tidak berbelit-belit. Anggota Baleg DPR RI Abdul Hakim Bafagih menegaskan, apa pun bentuk kelembagaan yang nantinya mengelola hak cipta, hal terpenting adalah memastikan proses pelayanan dan penyaluran royalti berjalan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. “Bentuk lembaganya apa pun, yang penting tidak ribet, tidak diselimuti ketidakjelasan, kemudian prosesnya transparan. Semua pencipta karya memang perlu mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan,”…

Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mendukung langkah Polri menetapkan tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk terhadap korporasi dan pihak asing yang diduga terlibat. Menurut Usman, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla merupakan langkah tepat untuk memberikan efek jera, terutama bagi pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. “Sudah tepat Polri menetapkan tersangka atas kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi di beberapa wilayah, dan ada orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan. Jika memang ada unsur kesengajaan, harus ditindak,” ujar Usman dalam siaran pers, Sabtu (24/10/2026). Ia menegaskan, dampak karhutla tidak hanya merusak kawasan hutan, tetapi…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan yang membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurutnya, Pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian kepada para petugas dan relawan tersebut. “Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan Karhutla. Untuk itu, kami atas nama DPR juga menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya sejumlah petugas dah relawan saat berjibaku memadamkan api,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026). Seperti diketahui, sejumlah petugas dan relawan gugur saat berjuang memadamkan api Karhutla. Setidaknya 9 petugas dan relawan pemadaman Karhutla gugur, terdiri dari 3 orang…

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan dalam agenda legislasi, tetapi masih menghadapi persoalan serius dalam implementasi kebijakan. Persoalan implementasi ini, terutama terkait regulasi turunan dan tata kelola data nasional. Karena itu, ia mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan undang-undang agar visi pembangunan yang berlandaskan konstitusi benar-benar dirasakan masyarakat. Hal itu disampaikan Rieke saat menjadi narasumber dalam Dialektika Demokrasi bertema Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat Hingga Kemandirian Nasional,” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Sehingga, Rieke menyatakan, evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya mengukur kemajuan ekonomi atau…

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, memberikan sejumlah catatan terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait keterjangkauan harga pangan, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Mardani menegaskan, fraksinya di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil posisi kritis dan konstruktif terhadap pemerintah. Menurutnya, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara objektif dengan melihat capaian sekaligus persoalan yang masih membutuhkan perbaikan. “Kita ingin rakyat…