Penulis: redaksi

Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) secara menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat, proses penerbitan paspor, hingga pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus keberangkatan nonprosedural sekaligus mengungkap jaringan yang berada di baliknya. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan, Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu gerbang utama perlintasan internasional Indonesia memiliki posisi strategis dalam pencegahan TPPO dan TPPM. Karena itu, fungsi pengawasan keimigrasian harus berjalan sejak sebelum keberangkatan hingga pemeriksaan di perbatasan. “Perhatian utama kami adalah pencegahan Tindak Pidana…

Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha mendorong pemerintah beserta jajaran pakar untuk segera merumuskan langkah konkret terkait pengelolaan dan mitigasi potensi limbah baterai kendaraan listrik yang diprediksi membludak dalam kurun tiga hingga lima tahun mendatang. “Kira-kira apa rekomendasinya untuk mengantisipasi limbah mobil dan sepeda motor 3 tahun, 5 tahun mendatang? Khususnya terkait baterai ini, karena kita belum punya lembaga atau perusahaan daur ulang (recycling). Jadi, apa rekomendasinya untuk 3 tahun, 5 tahun mendatang? Dan apakah BMKG dan kita siap mengantisipasinya?” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI bersama pakar yang membahas mengenai…

Kondisi bencana membuat kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan di lokasi pengungsian. Tak sebatas makanan, pakaian dan atap untuk berteduh namun kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan siklus bulanan dan higienitas tetap harus diperhatikan meski berada dalam situasi serba terbatas. Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah menilai kebutuhan tersebut masih kerap luput dalam pemberian bantuan bagi korban bencana. Padahal, siklus bulanan perempuan tidak serta-merta berhenti hanya karena mereka sedang berada di pengungsian. “Kita lihat kan kalau ada bantuan (untuk korban) bencana itu kan sembako, lalu untuk bayi, obat-obatan padahal menurut saya ada kebutuhan perempuan yang tidak bisa dibilang tidak…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti posisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran ring of fire. Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya penanganan bencana terpadu lintas sektor dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi leading sector. Hal tersebut disampaikan Puan di hadapan awak media usai Rapat Paripurna DPR RI ke- 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dalam sesi doorstop di hadapan awak media yang digelar di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). “Yang menjadi lead adalah BNPB. Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu. Ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal…

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dikaji secara matang. Menurutnya, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda sehingga efektivitas penggabungan perlu dipastikan terlebih dahulu. Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia, terutama mengingat posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire. “Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda,” kata Puan dalam Konferensi Pers pasca…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan perusahaan yang menjalankan aktivitas di kawasan hutan perlu meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kewajiban tersebut perlu diperkuat melalui regulasi sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan, tetapi turut bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan yang dikelolanya. “Bagi mereka perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas, kegiatan di kawasan hutan itu diwajibkan untuk menyiapkan helikopter, helikopter water bombing, atau kemudian mungkin drone sekarang ini. Itu semua diperuntukkan untuk mengantisipasi ketika terjadi kebakaran,” kata Firman saat diwawancarai wbindonesia.com di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Menurut Firman, kesiapan sarana pemadaman oleh perusahaan…

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi RUU Usul DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan tertulis terhadap RUU yang sebelumnya merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Jakarta, Selasa (8/9/2026), terlebih dahulu meminta persetujuan forum untuk menerima pandangan tertulis dari fraksi-fraksi DPR RI. “Untuk dapat memberikan pandangan tertulis. Apakah dapat disetujui?” tanya Dasco yang kemudian disambut seruan anggota rapat,…

Komisi I DPR RI mendorong penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Portugal melalui peningkatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pelayaran, pendidikan, serta hubungan antarparlemen. Penguatan hubungan tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang kerja sama sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, usai menerima Kunjungan Kehormatan (Courtesy Call) Duta Besar Portugal, H.E. Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria, di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Nurul mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah peluang kerja sama Indonesia dan Portugal, termasuk aspek ekonomi serta konteks sejarah hubungan kedua negara. Kedekatan…

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah terus memperkuat kapasitas mitigasi bencana geologi menyusul aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia pada Minggu (6/9/2026) lalu. Menurut Meitri, aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi pengingat penting bahwa sistem pemantauan, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan, serta penyampaian informasi kebencanaan harus terus diperkuat secara berkelanjutan. “Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” ujar…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap 21 perusahaan atau badan usaha yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh hingga menjangkau pihak yang bertanggung jawab di balik dugaan pelanggaran tersebut. “Kita mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup yang menyegel 21 korporasi karena diduga melakukan kesengajaan atau kelalaian terkait karhutla. Temuan ini harus ditindaklanjuti penegak hukum,” kata legislator yang akrab disapa Abduh ini kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (7/9/2026). Diketahui, hingga Rabu (2/9), KLH telah menyegel dan mengawasi 21 perusahaan yang diduga terkait karhutla…