Penulis: redaksi

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu mendorong negara mengambil peran lebih kuat dalam melindungi sekaligus mempromosikan produk pertanian dalam negeri. Menurutnya, keberpihakan tersebut diperlukan agar komoditas yang mampu diproduksi petani Indonesia, termasuk tembakau dan bawang putih, tidak justru terdesak produk impor. “Kita tentunya sama-sama tidak menghendaki impor tembakau dan tidak menghendaki impor bawang putih. Apa yang bisa kita produksi di negara kita? Ya kita produksi saja,” ujar Adian saat mengikuti Festival Aspirasi BAM DPR RI terkait Kesejahteraan Petani Tembakau dan Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026). Menurutnya, sektor pertembakauan memiliki mata rantai ekonomi…

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady meminta PT Angkasa Pura Indonesia (API) memperjelas dasar hukum pemanfaatan terminal bandara lama di Mandai, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ia juga mengingatkan agar kerja sama pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu operasional penerbangan ke depan. Hal itu disampaikan Hamka saat Komisi V DPR RI melakukan peninjauan sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026). Peninjauan tersebut turut menyoroti status pemanfaatan terminal bandara lama yang masih berada dalam skema pinjam pakai antara TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan PT API. Berdasarkan hasil peninjauan, proses penyerahan aset terminal bandara lama tersebut…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memperkuat penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian mengenai dasar dan mekanisme perampasan aset. Pengaturan tersebut penting agar tidak terjadi perbedaan antara nilai kerugian negara atau aset yang disampaikan pada tahap awal penanganan perkara dengan nilai yang kemudian terbukti dalam proses hukum. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan, pengalaman penanganan sejumlah perkara dalam satu hingga dua tahun terakhir menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara nilai kerugian negara atau aset yang disampaikan saat penggeledahan dan penyidikan dengan nilai yang kemudian tercantum dalam dakwaan maupun putusan pengadilan. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi bahan evaluasi dalam…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI memandang perlunya kehadiran negara melalui kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk petani tembakau dan bawang putih. Kebijakan lintas sektor, mulai dari pertanian, perdagangan hingga industri, dinilai perlu berjalan selaras agar komoditas unggulan daerah mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani. “Jadi memang perjuangannya kita adalah bagaimana kebijakan negara ini justru berpihak kepada para petani. Termasuk urusan tembakau ataupun bawang putih,” ujar Anggota BAM DPR RI Siti Mukaromah saat mengikuti Festival Aspirasi BAM DPR RI terkait Kesejahteraan Petani Tembakau dan Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026). Siti turut menyoroti persoalan impor bawang…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pengendalian tata niaga impor terutama tembakau dengan memperkuat komitmen industri untuk menyerap produksi petani dalam negeri. Menurutnya, kebijakan impor perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional agar tembakau lokal mendapatkan kepastian pasar dan petani tidak dirugikan. “Tata niaga impor tembakau itu harus dikendalikan. Mungkin kalau dihentikan karena masih kurang tembakau kita, tidak mungkin, tapi dikendalikan,” ujar Aher dalam Festival Aspirasi BAM DPR RI terkait Kesejahteraan Petani Tembakau dan Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026). Ia menilai impor tembakau memiliki karakter berbeda dengan impor komoditas pangan yang langsung dikonsumsi…

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu mendorong negara mengambil peran lebih kuat dalam melindungi sekaligus mempromosikan produk pertanian dalam negeri. Menurutnya, keberpihakan tersebut diperlukan agar komoditas yang mampu diproduksi petani Indonesia, termasuk tembakau dan bawang putih, tidak justru terdesak produk impor. “Kita tentunya sama-sama tidak menghendaki impor tembakau dan tidak menghendaki impor bawang putih. Apa yang bisa kita produksi di negara kita? Ya kita produksi saja,” ujar Adian saat mengikuti Festival Aspirasi BAM DPR RI terkait Kesejahteraan Petani Tembakau dan Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026). Menurutnya, sektor pertembakauan memiliki mata rantai ekonomi…

Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya melihat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak semata-mata dari sisi administratif, tetapi juga dari dampak nyata pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat. Menurutnya, capaian WTP perlu diikuti dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Thoriq saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XI DPR RI turut mendalami kinerja BPK, termasuk terkait tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan opini laporan keuangan pemerintah daerah. Dirinya mengungkapkan, dalam praktiknya terdapat kondisi ketika nilai atau jumlah temuan pemeriksaan…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyoroti perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Utara (Sulut) yang dinilai masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan memperkuat akses pembiayaan yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal tersebut disampaikan Hekal saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/9/2026). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulut relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kondisi UMKM masih membutuhkan perhatian, terutama dari sisi pemanfaatan kredit. “Kita melihat di Sulut ini perkembangan pertumbuhan…

Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan dan pelindungan konsumen, khususnya terhadap praktik penagihan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan melalui pihak ketiga. Hal tersebut disampaikan Hillary saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/9/2026). Ia menegaskan, OJK tidak boleh hanya dipersepsikan sebagai regulator yang mengawasi industri keuangan berskala besar. Menurutnya, keberadaan OJK harus dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat kecil yang berhadapan dengan persoalan kredit, pembiayaan, dan praktik penagihan. “Harapan terutama tentunya OJK bisa terus mengingat tugas dan tanggung jawabnya…

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengapresiasi antusiasme dan kekritisan siswa SMAN 6 Pandeglang, Banten, dalam mengikuti kegiatan Literasi Parlemen, Edu Day Perpustakaan DPR RI. Menurutnya, pertanyaan para siswa menunjukkan bahwa generasi muda telah memiliki perhatian terhadap isu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Rizki saat menghadiri kegiatan yang diinisiasi oleh Perpustakaan DPR RI di SMAN 6 Pandeglang, Banten, pada Jumat (18/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan program edukasi yang memperkenalkan fungsi, tugas, dan peran DPR RI sekaligus meningkatkan literasi keparlemenan, informasi dan digital bagi pelajar. Rizki menilai antusiasme siswa terlihat dari…