Penulis: redaksi

Komisi VIII DPR RI mengonfirmasi dimulainya pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada masa persidangan 2026/2027. Pembahasan tersebut dilakukan setelah Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Surpres) guna memperbarui tata kelola dana haji nasional. ​Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina jelang mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ​Pembaruan payung hukum pengelolaan keuangan haji ini menjadi langkah krusial setelah Komisi VIII DPR RI menyelesaikan pembahasan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tahun…

Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M Naser, mengapresiasi tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Anggota DPR RI itu menyebutkan, tema itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di berbagai bidang, terutama ekonomi. “Sudah saatnya, 81 tahun ini kita terus bagaimana berdaulat di berbagai bidang, terutama berdaulat di bidang ekonomi,” kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dadang menilai prinsip perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, ia mendorong agar berbagai gagasan dan kebijakan…

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026. Puan pun tampak anggun mengenakan kebaya brokat berwarna hijau olive. Adapun Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Dalam acara tersebut, Puan memilih memakai kebaya brokat yang terinspirasi dari kebaya Sunda berwarna hijau olive dengan detail ribbon applique. Kebaya Puan dipadukan dengan selendang hijau tua, dan kain bernuansa senada. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran Kabinet Merah Putih…

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi meluncurkan motor listrik nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian industri sekaligus mewujudkan visi Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat secara ekonomi. “Peluncuran motor listrik nasional merupakan langkah yang sangat positif. Ini bukan hanya tentang menghadirkan kendaraan listrik, tetapi tentang bagaimana Indonesia membangun kemampuan industrinya sendiri, menguasai teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Kamis (13/08/2026). Sari menilai konsep kemandirian menjadi salah satu fondasi…

Pimpinan DPR RI menerima perwakilan berbagai serikat pekerja dalam rangka menyerap aspirasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Pertemuan tersebut melibatkan serikat pekerja dari berbagai sektor, termasuk serikat pekerja BUMN, dengan hampir 200 perwakilan hadir menyampaikan masukan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan suara pekerja terakomodasi sejak proses awal penyusunan RUU Ketenagakerjaan. “Kami menerima dari seluruh serikat pekerja yang di dalam koalisi maupun di luar koalisi serikat pekerja yang sekarang ada. Banyak harapan dalam proses penyusunan naskah akademik undang-undang ketenagakerjaan ini,” ujar Cucun di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis…

omisi III DPR RI menyetujui 14 nama calon hakim agung dan hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026. Persetujuan tersebut diambil setelah delapan fraksi menyampaikan pandangan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilaksanakan Komisi III DPR RI. Dalam pandangan fraksi, sejumlah aspek menjadi perhatian dalam menilai para calon, antara lain integritas, moralitas, rekam jejak, kompetensi, kapasitas keilmuan, serta komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan. Setelah mendengarkan seluruh pandangan fraksi, Komisi III kemudian menyepakati nama-nama calon untuk selanjutnya dibawa ke tahap persetujuan di tingkat paripurna. “Berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan tadi oleh masing-masing…

Persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 14 Agustus 2026 mendatang, telah mencapai sekitar 90 persen. Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Sekretariat Jenderal MPR RI dan DPD RI terus memfinalisasi seluruh rangkaian acara, termasuk melakukan gladi kotor bersama para pengisi acara. Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini mengatakan gladi kotor dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai dengan susunan dan tata laksana yang telah disiapkan. “Hari ini kami dari ketiga kesekjenan MPR, DPR, dan DPD melakukan gladi kotor dengan seluruh pengisi acara untuk pelaksanaan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama,” kata Suprihartini…

Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka mengapresiasi terobosan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi calon Hakim Agung Tahun 2026 yang dinilai semakin terbuka dan kredibel. Menurutnya, keterbukaan proses seleksi penting untuk memastikan calon yang diajukan benar-benar memiliki kapasitas dan integritas. Hal tersebut disampaikan Martin usai Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2026, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026) Martin mengatakan, Komisi III sebelumnya telah memberikan sejumlah catatan kepada KY agar proses seleksi dilakukan secara lebih cermat, termasuk memastikan…

Rencana pengembangan wakaf Masjid Istiqlal melalui instrumen saham dinilai perlu dikaji secara cermat agar pengelolaan dana umat tidak menghadapi risiko investasi yang berpotensi merugikan. Instrumen syariah dinilai menjadi pilihan yang lebih tepat apabila skema tersebut benar-benar akan diterapkan. Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mengatakan pengelolaan wakaf melalui saham perlu mempertimbangkan karakteristik instrumen investasi yang digunakan, terutama terkait aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. “Wakaf itu saham ada dua macam. Ada saham yang bersifat syariah, ada juga saham yang sifatnya konvensional. Kalau yang sifatnya syariah, saya rasa sah-sah saja. Tapi kalau yang sifatnya konvensional, yang ada faktor untung ruginya, itu…

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti kesiapan Polres Metro Jakarta Utara menghadapi perkembangan kejahatan sekaligus penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan pengawasan dalam rangka reses ke Polres Metro Jakarta Utara baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Jajaran Polres Metro Jakarta Utara menyampaikan bahwa penerapan KUHP dan KUHAP baru membutuhkan peningkatan pemahaman personel, penyesuaian standar operasional prosedur (SOP) penyelidikan dan penyidikan, pengelolaan barang bukti, serta penguatan sumber daya penyidik. Selain itu, masih diperlukan penambahan personel, peremajaan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, serta penguatan digitalisasi. Personel juga…