Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menilai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan industri perlu diperjelas melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Selama ini, tumpang tindih kewenangan membuat pemerintah daerah kesulitan melakukan pengawasan dan menangani persoalan yang muncul akibat aktivitas industri di wilayahnya.
“Tadi kita sudah bahas bahwa tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah ini juga harus diluruskan. Tadi Pak Bupati juga sudah banyak mengeluh tentang itu. Contohnya di suatu ketika dia didatangi oleh keluhan warga, padahal Pak Bupati juga tidak mengetahui di mana industri itu ada,” ujar Iman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengatakan, persoalan tersebut perlu diakomodasi dalam RUU Kawasan Industri agar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah lebih jelas dan tidak saling tumpang tindih. “Jadi saya kira dalam Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri, kita akan sinkronisasi kewenangan-kewenangan itu sehingga tidak menjadi tumpang tindih,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Bupati Karawang Aep Saepuloh. Ia berharap pemerintah daerah dilibatkan dan mendapatkan informasi sejak awal terkait perusahaan yang akan berinvestasi atau membangun usaha di wilayahnya.
“Harapan dari kami pemerintah daerah, kami ingin hanya dilibatkan minimal ada expose di saat misalkan ada perizinan (perusahaan) yang akan hadir di Kabupaten Karawang, di wilayah kami. Jadi jangan ada tiba-tiba perusahaan hadir di sini ngebangun, terus kami tidak tahu,” ungkap Aep.
Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa juga menyoroti minimnya sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait investor yang masuk melalui mekanisme perizinan satu pintu. Menurutnya, informasi tersebut penting agar kepala daerah mengetahui aktivitas investasi di wilayahnya dan dapat merespons persoalan yang muncul.
“Regulasi satu pintu ini juga harus disosialisasikan oleh pemerintah ke pimpinan daerah agar mereka tahu siapa-siapa investor yang masuk di daerah tersebut. Jadi, jika ada demonstrasi atau ada apapun di wilayahnya, bupatinya tahu,” ujar Eva.
Aep menambahkan, keterbatasan kewenangan juga menyulitkan pemerintah daerah ketika terjadi persoalan di kawasan industri, termasuk kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa. Meski tidak mengetahui aktivitas perusahaan sebelumnya, pemerintah daerah kerap dimintai penjelasan atas kejadian tersebut.
Ia juga berharap pengawasan ketenagakerjaan lebih melibatkan pemerintah kabupaten. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kondisi pekerja dan persoalan hubungan industrial di wilayahnya.
“Pengawasan untuk mengenai yang masalah perusahaan, maksudnya di dalam industri ada permasalahan, pengawasan itu untuk karyawan itu harusnya ke daerah. Karena daerah yang paham,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Satori menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal di tengah besarnya aktivitas industri di Karawang. Ia mempertanyakan proporsi warga asli Karawang yang bekerja di perusahaan-perusahaan kawasan industri, mengingat banyak pencari kerja dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon yang datang untuk bekerja di wilayah tersebut.
Anggota Komisi VII DPR RI Azikin Solthan turut meminta Pemerintah Kabupaten Karawang menyampaikan rekomendasi terkait penyusunan RUU Kawasan Industri. Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan industri tanpa menambah beban birokrasi pemerintah pusat.
Berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri untuk merumuskan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Komisi VII berharap regulasi tersebut mampu memberikan kepastian pembagian kewenangan sekaligus memperkuat koordinasi pusat dan daerah.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian yang dipaparkan dalam kunjungan tersebut, Kabupaten Karawang memiliki 17 kawasan industri dengan luas lahan 9.121 hektare dan tingkat okupansi 66,4 persen. Kawasan industri tersebut menyerap sekitar 165 ribu tenaga kerja dengan nilai investasi mencapai Rp10,21 triliun.


