Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru masih membutuhkan proses adaptasi bagi aparat penegak hukum. Menurutnya, perubahan aturan setelah 44 tahun menggunakan ketentuan lama tersebut tidaklah mudah, sehingga diperlukan penguatan pemahaman serta penyesuaian pola kerja agar ketentuan KUHAP baru dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Hal tersebut disampaikan Hinca saat Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka monitoring ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas di Kota Bandung, Kamis (17/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi III berdialog dengan jajaran aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian,…

Anggota Panitia Kerja Diplomasi Parlemen dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (DP3I) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Surya Utama menilai pembukaan akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional perlu diikuti strategi yang memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh manfaat nyata. Menurutnya, akses pasar yang terbuka perlu diarahkan hingga menghasilkan kontrak dan transaksi ekspor yang berkelanjutan. Ia menilai, pembukaan pasar melalui kerja sama perdagangan maupun kegiatan promosi di luar negeri belum cukup apabila keberhasilannya hanya diukur dari jumlah UMKM yang mengikuti pameran atau business matching. “Memang pembukaan akses pasar dan business matching untuk UMKM itu belum otomatis memasukkan…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Menyikapi rencana Presiden Prabowo yang mengusulkan pendidikan negeri gratis—termasuk peluang pembiayaan dari uang sitaan tindak pidana korupsi—Fikri menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang paling dinantikan publik. “Inilah kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pendidikan gratis. Karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan, ini sudah disadari bersama,” kata Fikri dalam keterangannya kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu (19/9/2026). Fikri menjelaskan, Fraksi Partai…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mendorong sinkronisasi data pendidikan dan sosial ekonomi untuk mendukung ketepatan sasaran berbagai program pendidikan. Menurutnya, integrasi data diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan menentukan bentuk intervensi sesuai kondisi penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Ledia saat Komisi X DPR RI menyerap masukan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung terkait pengelolaan data sosial ekonomi dan pendidikan di Kabupaten Klungkung, Bali, Kamis (17/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Politisi Fraksi PKS itu menyoroti perlunya membedakan penggunaan data untuk program bantuan sosial dan bantuan pendidikan. Menurutnya, penyamaan pendekatan dalam…

Menjelang pengerjaan akhir, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat sudah dapat difungsikan pada akhir Oktober atau November 2026. Proyek yang telah Ia kawal sejak November 2025 ini dinilai menunjukkan progres signifikan dalam kurun waktu sembilan bulan. ​ Saan datang kembali meninjau langsung kesiapan operasional infrastruktur tersebut pada Kunjungan Kerja Spesifik, Jumat (18/09/2026). Ia menjelaskan genangan air di kawasan yang kerap dilanda banjir tersebut dapat ditekan secara drastis hingga tersisa maksimal 30 persen, yang nantinya akan ditangani menggunakan sistem pompa. ​ “Jadi tahun ini minimal masyarakat di Kalang…

Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan kecepatan layanan sertifikasi serta memperluas jangkauan titik pelayanan (service points) pengawasan mutu hingga ke daerah pesisir terpencil. Langkah ini dinilai krusial agar jaminan keamanan pangan dan mutu produk perikanan dapat dirasakan secara merata oleh para pelaku usaha dan masyarakat nelayan di berbagai wilayah. ​Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Denpasar di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (18/9/2026). Kunjungan ini berfokus pada evaluasi sistem…

Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga ke tingkat pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memahami bahwa data desil merupakan instrumen pemilahan tingkat kesejahteraan, bukan satu-satunya penentu penerima bantuan sosial maupun bantuan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Rycko saat Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik ke Kantor BPS Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (17/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendalami efektivitas pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk persoalan pemahaman masyarakat terhadap status desil. Rycko…

Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo mendorong penguatan infrastruktur pelayanan Kementerian Haji dan Umrah di daerah untuk memudahkan calon jemaah memperoleh informasi dan layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, keberadaan kantor layanan yang representatif penting seiring tingginya jumlah calon jemaah haji di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Banten. Hal tersebut disampaikan Sigit usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (17/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII melakukan pengawasan terhadap kesiapan pelayanan haji di daerah. “Tentu tujuan utama pembangunan gedung kantor Kementerian Haji kan untuk memperkuat layanan. Tadi kita dengar…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti An’am menyoroti perbedaan antara Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang ditemukan di pasar. Mufti menyebut harga minyak goreng di pasaran dapat mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000, sementara HET berada di kisaran Rp15.000. “Saya mencari informasi HET soal minyak goreng. Begitu juga, minyak goreng (HET) Rp15.000 sekian, tapi di pasar Rp21.000- Rp22.000,” ujar Mufti dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan di ruang rapat Komisi VI DPR, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Menurutnya, penetapan HET seharusnya menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bahan…

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menekankan kehidupan yang layak bagi pekerja harus menjadi salah satu tujuan utama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, pelindungan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut hubungan kerja, tetapi juga memastikan pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya. “Satu tujuan mereka, bagaimana mereka bisa hidup layak. Bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka, kemudian dari kesehatan, mereka bisa mendapatkan perlindungan dari kesehatan,” ujar Felly dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau audiensi Komisi IX DPR RI bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KB PBI), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia…