Penulis: redaksi

Komisi V melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Kamis (31/10/2024). Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Kunsfik Komisi V DPR RI Boyman Harun mengungkapkan bahwa komisi V DPR RI minta kepada seluruh mitra kerja untuk menjelaskan upaya-upaya yang dipersiapkan guna menghadapi libur natal dan Tahun baru (Nataru). Dirinya berharap kemacetan yang terjadi di pelabuhan Merak seperti waktu-waktu sebelumnya tidak terulang kembali. “Jadi dalam pertemuan ini kita minta kepada seluruh mitra kerja, baik itu dari perhubungan, baik itu dari PUPR maupun operator jalan tol dan ASDP, untuk menjelaskan kepada kita upaya-upaya yang akan dihadapi berkaitan masalah Nataru, khususnya…

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah fokus membantu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex agar jangan sampai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut pailitnya raksasa tekstil itu. Ia menyebut, penyelematan sekitar 50 ribu karyawan Sritex harus menjadi prioritas. “Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK,” ujar Puan dalam keterangannya pada wbindonesia.com, Kamis (31/10/2024). Seperti diketahui, Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR).  Dalam kasus ini, Sritex dianggap lalai terhadap utang kepada IBR sehingga persoalan berujung panjang dan berdampak…

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan perhelatan akbar yang bertujuan untuk menghasilkan pemimpin daerah yang profesional, akuntabel, demokratis, dan responsif. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya terdapat berbagai tantangan, salah satunya terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Terlebih tingkat kerawanan Pilkada di wilayah sulsel, berdasarkan indeks kerawanan Bawaslu Sulawesi Selatan menempati rangking empat. Berbagai potensi gangguan kamtibmas dapat terjadi, seperti konflik antar pendukung, penyebaran informasi palsu, politik uang, dan intimidasi terhadap pemilih. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai kolaborasi antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu memastikan setiap dugaan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hindun Anisah mengapresiasi Komnas Perempuan yang konsisten memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sebab itu, ia berkomitmen konsisten mendukung RUU ini masuk ke dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 hingga disahkan menjadi Undang-Undang. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Perlu diketahui, mayoritas PRT yang dikirim ke luar negeri adalah kalangan perempuan. “Untuk Komnas Perempuan,…

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap sengketa dagang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dapat segera diselesaikan. Ia juga mengingatkan pemerintah agar memberi bantuan yang efektif. Hal ini menyusul adanya isu Ppmerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan. “Fokusnya tetap pada penyelamatan para pekerja yang berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja,” tegas Puan dalam keterangannya pada wbindonesia.com, Kamis (31/10/2024). Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. “Kebijakan pemerintah harus ramah terhadap para pekerja guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas serta menurunkan risiko pengangguran massal,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu. …

Dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat terkait penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah organisasi pada Rabu (31/10/2024) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Dalam rapat yang dihadiri oleh LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tersebut, terdapat beberapa usulan yang kemudian menarik perhatian pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, salah satunya adalah terkait dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Soal KUHAP, Saya pikir, saya dan juga Fraksi Partai NasDem setuju untuk KUHAP ini…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, dalam rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, Kamis (31/10/2024), mengingatkan pentingnya efisiensi dalam menjalankan fungsi kementerian pascapemisahan tugas. Dengan latar belakang Kementerian HAM yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan kini menjadi tiga kementerian terpisah, Agun menyoroti potensi hambatan yang dapat timbul jika perhatian berlebih diberikan pada pengelolaan struktur, personil, dan anggaran ketimbang pada fungsi utama kementerian. “Kementerian kita ini sudah siap, tetapi dalam langkah berikutnya, kami berharap agar tidak malah menambah beban negara. Bapak sibuk mengurusi organisasi, personil, dan akhirnya tupoksi tidak tercapai karena fokus semua…

Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI pada Rabu (31/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti Rencana Peraturan Menteri Kesehatan tentang Industri Tembakau yang berkaitan dengan PP 28/2024 yang terbit beberapa waktu lalu. Nurhadi dengan gamblang menilai dinilai kebijakan tersebut tidak menunjukan keberpihakan terhadap petani dan pelaku usaha tembakau. PP 28/2024 sendiri yang berisi tentang kebijakan Zonasi dan Iklan Produk Tembakau. Adapun tiga poin yang menjadi fokus kebijakan tersebut dan masih menjadi kontroversi antara lain; penerapan kemasan polos pada rokok, larangan penjualan rokok pada radius 200 Meter di pusat pendidikan dan…

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat dan menyerukan Kementerian HAM untuk memperkuat literasi HAM di Indonesia. Willy mengungkapkan perlunya Indonesia belajar dari Korea Selatan (Korsel) bahwa penerapan nilai HAM di negara tersebut dapat disebarkan melalui drama-drama Korea Willy menyampaikan ide ini dalam Rapat Komisi XIII di Nusantara II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Dalam sesi tersebut, ia mengusulkan agar Kementerian HAM lebih aktif menanamkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan. “Di Korea Selatan, apresiasi terhadap HAM begitu tinggi. Ini yang sebaiknya kita pelajari agar masyarakat kita tak amnesia…

Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus, menekankan pentingnya penguatan peran sipil dan pemajuan hak asasi manusia (HAM). Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Edison menyatakan bahwa dengan latar belakang presiden yang berasal dari militer, Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menjaga prioritas HAM. Ia mengingatkan potensi risiko pelanggaran HAM jika masyarakat tidak mendapat ruang bicara yang aman. “Saya khawatir, jika tidak berhati-hati, pelanggaran HAM justru bisa meningkat karena orang merasa bebas berbicara tetapi malah dianggap berlebihan, bahkan berisiko dituduh hal-hal lain,…