Penulis: redaksi

Komisi II DPR RI sepakat membawa RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Sebelum persetujuan tersebut, masing-masing fraksi dan pemerintah juga melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyampaikan pendapatnya hingga akhirnya menyetujui RUU tersebut dibawa dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam Rapat Kerja Tingkat I dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menpan-RB, Menkeu, Mendagri, dan Menkumham. Raker tersebut membahas mengenai Pembicaraan tingkat I Pengambilan Keputusan terkait RUU tentang ASN tersebut. ”Menpan-RB yang mewakili pemerintah tadi menyampaikan pandangan akhir…

Read More

Program Indonesia Pintar (PIP) berperan krusial mencegah para pelajar putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Sebab itu, evaluasi berkala terhadap program tersebut perlu dilakukan agar kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan bisa teratasi secara bertahap, termasuk terkait permasalahan penyaluran PIP jalur aspirasi. Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR Rano Karno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, Ketua Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Direktur BNI, dan Direktur BRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2023). PIP ini sangat penting bagi para pelajar dan memang setiap…

Read More

Ketua DPR Puan Maharani mendorong pelajar perempuan untuk berani mengambil peran untuk menjadi pemimpin di masa depan. Sama dengan pelajar laki-laki, menurutnya, pelajar perempuan juga memiliki kompetensi diri sekaligus potensi yang besar untuk membangun Indonesia yang lebih baik. “Saya bisa berada di sini (menjadi Ketua DPR), jadi ini bukti bahwa perempuan bisa memiliki kesempatan yang sama. Perempuan itu bisa maju. Perempuan berhak memperoleh tempat yang adil sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya,” ucap Puan dalam forum Indonesia Student Leadership Camp (ISLC) Universitas Indonesia Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, proporsi…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun berpendapat Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus benar-benar mencari orang-orang yang berwawasan negarawan dan berintegritas. Menurutnya MK selalu dihadapkan pada perkara-perkara penting yang disorot masyarakat, misalnya uji materi UU Cipta Kerja, KUHP, bahkan sampai sengketa pemilu. “Kita harus cari calon Hakim MK yang berintegritas, mumpuni dalam ilmu hukum serta bijaksana. Berani mengejawantahkan dirinya sebagai ‘the guardian of constitution’, benar-benar penjaga konstitusi, bukan yang lain. Karena pada akhirnya, masyarakat akan turut menilai kiprah MK dalam melaksanakan tugasnya. Lihat saja pada perkara-perkara yang ditanganinya, contoh uji materi…

Read More

Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah untuk menyiapkan strategi jangka panjang guna mengantisipasi krisis air bersih yang tengah melanda masyarakat di sejumlah daerah. Infrastruktur teknologi pemurnian air menjadi salah satu cara yang diharapkan bisa menjadi solusi dari dampak kemarau panjang. “Teknologi pemurnian air memiliki peran penting dalam memastikan pasokan air bersih yang aman dan dapat diandalkan bagi masyarakat, industri, dan lingkungan,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dalam rilis media yang diterima WBIndonesia.Com, Senin (25/9/2023). Seperti diketahui, kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih di banyak daerah. Bahkan krisis air bersih juga mulai dirasakan di kota-kota…

Read More

Perdagangan tata niaga di media sosial menjadi sorotan pemerintah karena dianggap turut mempengaruhi anjloknya penjualan pedagang pasar. Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza merasa perlunya aturan berjualan di media sosial. “Bagaimanapun juga itu adalah aktivitas bisnis yang memerlukan pengaturan supaya ada perlindungan kalau ada masalah di kemudian hari,” ujar Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza kepada wartawan, Sabtu (23/9/2023). Faisol Riza menyebut aturan berjualan perlu dibentuk untuk perlindungan sesama pelaku usaha. Selain itu, agar tidak merugikan antara pedagang satu dan lainnya. “Juga mengatur harga supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” lanjut Faisol Riza. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI…

Read More

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengatakan siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada masyarakat Banten yang ingin membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit, seiring tren positif industri sawit. Ia juga menyinggung adanya potensi lapangan kerja baru dengan dibukanya perkebunan sawit di daerah tersebut. “Kelapa sawit memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak menutup kemungkinan jika daerah seperti Kabupaten Serang dan perbatasan Kabupaten Tangerang juga dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit. Jika sudah dibuka lahan perkebunan sawit, tentu akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru,” kata Marinus dalam keterangannya kepada WBIndonesia.Com, di Tangerang, Banten, Jumat (22/9/2023). Dukungan pembukaan lahan sawit telah disosialisasikan kepada masyarakat…

Read More

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyambut baik dan mendukung penuh upaya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan literasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut. Hal ini diiringi dengan banyaknya pegiat literasi yang tumbuh dan berkembang untuk memajukan di daerah tersebut. “Hari ini saya cukup kaget, karena disambut begitu banyak pegiat literasi di Garut. Yang kita ketahui, 80 persen wilayah Garut ialah hutan, namun kehidupan berliterasinya tidak pernah berhenti dan terus bergerak maju. Hal ini bisa kita jadikan contoh teladan, sebagaimana Garut ini diusulkan ingin dijadikan Kabupaten Literasi, saya pikir perlu kita support,” tuturnya kepada WBIndonesia.Com, di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X di…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan perpustakaan berperan penting sebagai motor pengembangan literasi di masyarakat. Karena itu, menurutnya, penting untuk menghadirkan perpustakaan-perpustakaan bersifat digital untuk menunjang kemudahan sehingga meningkatkan minat baca masyarakat ke depannya. “Inovasi perpustakaan digital ini dapat menjadi destinasi penguatan literasi yang menarik, tidak hanya untuk anak muda, melainkan bagi seluruh elemen masyarakat,” ujar Andreas saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X di Pendopo Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Jumat (22/9/2023). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan perkembangan literasi, khususnya baca tulis di Kabupaten Garut, terus meningkat setiap tahun. Hal ini dilihat dari capaian nilai kajian…

Read More

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti adanya peristiwa sengketa lahan sekolah di beberapa daerah yang berujung dengan terganggunya proses belajar anak. Ia meminta Pemerintah turut cepat mengatasi permasalahan tersebut agar tidak mengganggu anak-anak dalam bersekolah. “Pemerintah harus mencari solusi dari sekolah-sekolah yang mengalami sengketa lahan. Bisa melalui mediasi dengan pemilik lahan atau ahli waris, atau menyediakan tempat lain agar anak-anak tetap bisa belajar di sekolah,” kata Puan melalui rilis kepada WBIndonesia.Com, di Jakarta, Jumat (22/9/2023).  Salah satu kasus sengketa lahan sekolah yang disorot Puan ialah polemik di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lerpak 1 Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Akibat sengketa lahan ini, sebanyak…

Read More