Penulis: redaksi

Anggota komisi IV DPR RI Sutrisno menjabarkan kendala apa saja yang dialami oleh UMKM pengasapan ikan di ASAP INDAH (sentra pengasapan Wonosari, Demak). berharap dengan datangnya komisi IV DPR RI para pelaku umkm ini lebih memahami program program yang terdapat di KKP dan dimanfaatkan fasilitasnya. “Kita ini kan penghasil ikan terbesar, 5 besar di dunia ya. Tapi akar persoalannya rakyat penilaiannya masih miskin. Rakyat pandai menangkap ikan tapi yang tidak pandai bagaimana mengolah dan mendistribusikan. Ini salah satu pengolahan ya pengolahan untuk bisa memberikan nilai tambah. Hanya persoalannya kan masih sejak tahun 2000 masih dilakukan secara tradisional,” jelasnya usai mengikuti…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai perlu kewenangan pembagian tugas yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebab, menurutnya, saat mulai bangkit dari pandemi Covid-19, Bali menghadapi serbuan dari turis-turis asing yang mengambil posisi sebagai pramuwisata (tour guide). “Padahal, sudah seharusnya mereka sudah tersertifikasi. Faktor yang membuat ini menjadi timbul masalah (karena) banyak orang yang akhirnya tiba-tiba jadi guide adalah disebabkan fungsi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Dede kepada WBIndonesia.com, usai pertemuan Tim Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI ke Pemkab Badung, Bali, Rabu (27/9/2023).  Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan terkait pembagian kewenangan untuk…

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mempertanyakan kehadiran negara dalam memberikan pelindungan bagi Pekerja Migran Non Prosedural yang kerap kali menjadi korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2023). Felly menyampaikan, tak sedikit temuan kasus warga Sulawesi Utara ditemukan tak bernyawa dan diduga menjadi korban TPPO. Karena itu, ia meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan agar WNI tidak menjadi korban TPPO. “Untuk pekerja (migran) yang tidak resmi, yang pulang dalam keadaan mayat banyak itu bu di…

Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar untuk Indonesia setelah sektor minyak dan gas bumi. Akan tetapi banyak pengelolaan pariwisata yang salah, salah satunya banyak privatisasi kawasan wisata oleh pihak investor. Untuk itu perlu aturan yang jelas dan rinci yang dituangkan dalam RUU Kepariwisataan yang saat ini sedang digodok Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan perlunya aturan yang jelas untuk sektor wisata agar tidak ada lagi privatisasi oleh pihak investor sehingga kepentingan masyarakat tidak ternganggu. “Banyak lokasi wisata di Bali ini sudah diprivatisasi oleh investor, seperti contohnya beberapa pantai di…

Bakal capres Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tertangkap kamera sedang bertemu mantan pimpinan FPI, Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta pada Rabu, 27 September 2023 malam. Dalam video yang beredar, Anies-Cak Imin terlihat mengenakan baju koko putih dengan peci hitam kompak duduk di sisi kanan dan kiri Rizieq Shihab yang juga berbalut gamis putih. Dalam video itu juga terlihat Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak yang duduk di atas kursi. Belakangan diketahui, Anies dan Cak Imin bersilaturahmi dan memberi selamat atas pernikahan anak Rizieq Shihab yang bernama Fairuz Shihab beserta suami. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) merujuk pada cuti ayah yang diwacanakan mendapatkan perpanjangan hingga 40 hari. Ia menilai cuti 2 hari yang saat ini didapatkan ayah pasca melahirkan tidak efektif. “Dari Badan Legislasi itu kan pembahasannya cuti bagi ayah hingga 40 hari, tapi kita masih godok nih apakah efektif atau tidak yang jelas merujuk pada aturan sekarang dimana ayah mendapatkan cuti kurang lebih 2 hari itu tidak efektif,” katanya saat rapat sinkronisasi RUU KIA di Gedung DPR, Rabu (27/9/2023). Politisi PDI-Perjuangan ini menilai, peran ayah pasca melahirkan…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa apresiasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan MKD alias MKD Award itu harus betul-betul teruji bahwa yang terpilih benar-benar secara etika mendapat apresiasi dan kredibel. “Hari ini MKD menggelar ajang penganugeragan MKD Award, yang merupakan bentuk apresiasi MKD terhadap seluruh anggota DPR. Disini saya berharap apresiasi MKD terhadap anggota di DPR itu harus betul-betul teruji bahwa yang terpilih benar-benar secara etika ke DPR-an bisa mendapat apresiasi dan kredibel,” ujar Cak Imin, begitu Muhaimin Iskandar akrab disapa, usai membuka MKD Award 2023, Jakarta, Rabu…

Pemerintah telah sepakat akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE). Hal tersebut menyusul adanya keluhan dari pada pedagang konvensional yang merasa dirugikan dengan kehadiran sosial commerce seperti TikTok Shop. Merespon aturan baru pemerintah tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang masif mengenai social commerce, agar tidak ada pelanggaran akibat kurangnya edukasi dan literasi pelaku usaha. Anggota Komisi di DPR yang salah satu tugas kerjanya terkait urusan perdagangan tersebut juga meminta pemerintah memberikan solusi terhadap pelaku usaha digital dengan…

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah perlu menggelar program-program edukasi bagi anak dalam hal pendidikan seksual. Menurutnya, sarana yang digunakan bisa dengan berbagai bentuk, sesuai kriteria yang dibutuhkan. “Pendidikan seksual yang sesuai dengan kategori anak dapat menjadi modal agar mereka memahami batasan-batasan yang diperlukan serta agar anak dapat melindungi diri dari potensi bahaya seksual,” ucap Puan dalam rilis yang diterima tim WBIndonesia.com, Senin (25/9/2023). “Tentunya peran Pemerintah juga diperlukan dengan berbagai program edukasi di lingkungan pendidikan, layanan kesehatan, pendidikan moral serta agama, dan lain-lain,” sambungnya. Puan pun merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 yang mencatat ada sebanyak…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) dalam proses pembahasan bersama tim perumus dan tim sinkronisasi dari pemerintah. Ia menyatakan RUU KIA dirancang untuk mensejahterakan ibu dan anak, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Perlu kita tegaskan RUU KIA ini difokuskan untuk mensejahterahkan ibu dan anak jangan disamakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga nantinya diantara kedua UU tersebut diharapkan akan saling melengkapi,” imbuhnya saat Rapat Sinkronisasi RUU KIA di Kompleks Parlemen, Jakarta, (26/9/2023). Ia menambahkan dalam ketentuan umum RUU KIA, yang mendapatkan kesejahteraan yaitu ibu yang…