Penulis: redaksi

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti soal rencana Pemerintah yang akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Cucun khawatir kenaikan tarif PPN meski hanya 1 persen, hal tersebut akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat karena kenaikan pajak akan memiliki efek domino atau efek turunan. “Sebenarnya sudah sejak lama saya concern terhadap rencana Pemerintah terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen ini. Sejak periode DPR lalu, saya mendorong agar rencana tersebut dikaji ulang,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam keterangn tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (19/11/2024). Adapun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7…

Anggota Komisi XI DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memberdayakan UMKM lokal demi mendukung program nasional makan bergizi gratis. “Saya berharap, saya titip NTT dan teman-teman, itu pangan lokalnya, produknya dapat masuk ke dalam e-katalog dan menjadi salah satu produk yang bisa digunakan untuk makan bergizi gratis,” ujar Julie saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan LKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Legislator Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengungkapkan, dukungan terhadap UMKM lokal dapat menjadi rujukan LKPP dalam mengajukan tambahan anggaran. “Saya dan teman-teman Fraksi Partai NasDem lain, jika memang LKPP…

Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberantasan judi online. Menurutnya, OJK seharusnya bisa lebih banyak berperan dalam pemberantasan aktivitas ini, yang dinilai selama ini OJK terlalu banyak diam terkait pemberantasan judi online. Mengingat, dalam beberapa pekan terakhir mulai muncul banyak oknum pemerintah yang justru terlibat dalam judi online. “Jangan-jangan banyak warga OJK yang terlibat (main di judi online) seperti di Kominfo. Jangan-jangan Pak Mahendra juga main judi online, tapi ini saya gak nuduh,” ujar Primus dalam RDP Komisi XI dengan OJK terkait Kinerja OJK Triwulan III-2024, di Gedung Nusantara I, DPR RI,…

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diketahui, peralihan kewenangan ini sesuai dengan amanat Pasal 312 Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Peralihan dilakukan paling lambat 12 Januari 2025. Namun, hingga pertengahan November ini, PP peralihan itu belum terbit. Andreas pun mengusulkan agar topik terkait PP peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto ini masuk dalam kesimpulan rapat. “Jadi, mohon perhatian bagi kita, untuk PP peralihan ini, untuk…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melaksanakan rapat koordinasi kuasa pengguna anggaran (KPA) di penghujung tahun 2024. Acara yang digelar di Jakarta ini dipimpin oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Sumariyandono, sebagai langkah pengendalian terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) di bawah naungan KPA. Dalam sambutannya, Sumariyandono menegaskan bahwa rapat ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memastikan penyelesaian administrasi yang tertib di akhir tahun, seperti penyelesaian berita acara serah terima, kontrak, dan penghindaran potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kedua, mempersiapkan perencanaan anggaran untuk tahun 2025 agar lebih matang dan efisien. “Di akhir tahun biasanya muncul persoalan yang tidak disengaja, seperti keterbatasan waktu…

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa sebagai bagian integral dari pengelolaan anggaran pada Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (Rakor KPA) Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Senin (18/11/2024). Indra menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan memiliki dampak strategis terhadap efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. “Pengadaan barang dan jasa adalah bagian penting dalam tata kelola anggaran. Ke depan, ada empat hal yang menjadi perhatian utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pengawasan,” tegas Indra. Dalam sesi penyampaian materi, Indra menyoroti pentingnya proses perencanaan…

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menerima 31 mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang dikenai skorsing akibat unjuk rasa menentang peraturan kampus yang dianggap membatasi hak demokrasi. Dalam pertemuan ini, Marwan menegaskan komitmennya untuk mendorong solusi adil yang tetap menjaga ketertiban tanpa mengorbankan hak-hak mahasiswa. Marwan menyoroti pentingnya menyelesaikan dampak skorsing tersebut, mengingat sebagian besar mahasiswa yang terlibat tengah berada dalam tahap akhir studi, seperti penyusunan skripsi. “Kita tidak ingin hak akademik mereka terabaikan,” tegasnya. Ia juga berjanji segera menghubungi Rektor UIN Alauddin Makassar, dan bila diperlukan, akan menggelar pertemuan dengan Menteri Agama…

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke pembahasan tingkat dua untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna. Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat pleno tingkat I yang digelar Baleg di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin malam (18/11/2024). Dalam kesempatan itu, Ketua Baleg DPR Bob Hasan menanyakan persetujuan kepada rapat. Rapat menyatakan setuju. “Selanjutnya kami bertanya kembali, apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan atas RUU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Bob Hasan.…

Anggota Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan bahwa fungsi legislasi selalu menjadi perhatian utama masyarakat dibandingkan fungsi lainnya. Maka dari itu, Firman menyarankan agar Prolegnas memprioritaskan undang-undang yang mendukung program kerja pemerintah, khususnya yang berfokus pada program unggulan seperti energi, pangan, dan pertumbuhan ekonomi. “Kalau kita mengacu pada pidato Bapak Presiden dan 17 program unggulan, fokus utama ada beberapa program seperti energi, pangan, dan pertumbuhan 8 persen. Itu yang menjadi perhatian kami. Oleh karena itu, kita perlu menyampaikan kepada pemerintah untuk bersepakat dengan DPR kira- kira apa, undang-undang yang bisa kita fokuskan untuk mendukung strategi pemerintah tadi ,”…

Seluruh fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat untuk mengusulkan sebanyak 41 Rancangan Undang-undang (RUU) untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025. Kesepakatan itu berdasarkan hasil rapat pleno pembahasan prolegnas prioritas 2025 dan prolegnas jangka menengah 2025-2029. Rapat pleno tersebut dipimpin Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dan dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. “Apakah hasil penyusunan Prolegnas RUU 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas 2025 dapat disetujui sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Bob Hasan yang dijawab ‘setuju’ oleh seluruh peserta rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11) malam WIB. Dari sembilan fraksi yang setuju dalam rapat,…