Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rofiqi mengajukan sejumlah pertanyaan krusial terkait strategi Calon Pimpinan KPK Ida Budhiati dalam menghadapi tantangan besar pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu terutama terkait dengan indeks persepsi korupsi, pengawasan internal KPK, dan pengelolaan sumber daya alam. “Indeks persepsi korupsi kita sekarang itu nilainya 34, nomor 115 dari 180 negara. Belum lagi survei persepsi publik yang selalu yang selalu menaruh KPK di posisi paling bawah. Ini kan akumulasi dari kasus pimpinan KPK, dari internal dan segala macam. Nah bagaimana strategi Ibu meningkatkan indeks persepsi korupsi tersebut Bu? karena ini penting Bu, buat investasi dan segala…

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menggali mengenai konsep pencegahan korupsi dan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dalam uji kelayakan dan kepatutan Calon Pimpinan KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, Soedeson mendalami paparan yang disampaikan oleh Calon Pimpinan KPK Ida Budhiati, terutama mengenai bagaimana membangun budaya anti-korupsi yang kuat di Indonesia. “Ibu tadi membuka menerangkan mengenai makalah Ibu ini dengan mengatakan ada dua aspek, salah satu adalah aspek konseptual. Nah saya tuh ingin menggali lebih dalam aspek konseptual berkaitan dengan optimalisasi peran masyarakat generasi muda dalam efektivitas pencegahan korupsi dan kebudayaan korupsi. Fokus saya, kira-kira di dalam…

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (FORGUPOKI) untuk menampung keluhan terkait masalah yang dihadapi para guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) di Indonesia. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Abidin Fikri. Salah satu persoalan utama yang diangkat oleh FORGUPOKI adalah kompleksitas pengelolaan data dan sertifikasi guru PAK. Anggota Komisi VIII Abdul Fikri Faqih, menjelaskan perbedaan antara pengelolaan data di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). “Guru agama Kristen di sekolah negeri sulit mendapatkan perhatian yang memadai karena mereka berada di bawah koordinasi Kemenag, yang…

Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Seni Qasidah Indonesia Nusantara Jaya (LASQI Nusantara Jaya) di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan masukan terkait kepengurusan LASQI Nusantara Jaya periode 2023-2028 serta mendiskusikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan seni Qasidah di Indonesia. Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq, menyampaikan bahwa LASQI merupakan lembaga yang telah berperan penting dalam melestarikan seni Qasidah sejak tahun 1970. “LASQI telah menjadi wadah bagi perkembangan seni Qasidah, bukan hanya sebagai seni, tetapi juga sebagai media dakwah yang…

Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama mengingatkan Calon Pimpinan KPK untuk lebih bijak dalam melakukan langkah penyadapan. Sebab hal ini menyangkut soal hak privasi setiap orang. Demikian disampaikan Benny dalam Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). “Persoalannya persyaratan untuk melakukan penyadapan ini, karena itu menyangkut privasi nggak sedikit pula yang kita dengar yang tersadap oleh KPK itu kadang-kadang orang berbicara soal rumah tangga orang, dan lain sebagainya itu disadap oleh KPK,” kata Benny di Gedung Nusantara II, DPR RI,…

Anggota Komisi IX DPR RI Jefry Romdonny meminta PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk lebih agresif dalam memberikan pembiayaan pada sektor-sektor potensial terutama sektor pariwisata untuk menggenjot dividen perusahaan tersebut. Hal tersebut dilontarkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan sejumlah SMV Kementerian Keuangan RI dan LPEI dalam agenda Kinerja Triwulan III Tahun 2024. “Kami mengapresiasi bahwasanya PT SMI ini mampu memberikan dividen ke negara rata-rata sebesar Rp500 miliar per tahun. Kalau bisa target dividen tahun depan untuk PT SMI ini dinaikkan menjadi Rp700 miliar per tahun,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu di Gedung Nusantara…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan kedaulatan pangan harus menjadi landasan utama dalam setiap kerja sama internasional, termasuk antara Indonesia dan Peru. Baginya, memastikan keberlanjutan produk lokal di tengah persaingan global sangat krusial. Pernyataan ini disampaikannya usai menerima Kunjungan Kehormatan (Courtesy Call) Duta Besar Peru untuk Indonesia (H.E) Luis Raúl Tsuboyama Galván di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Walaupun begitu, ia tidak menutup kemungkinan adanya potensi kolaborasi, khususnya di sektor perdagangan dan pangan. “Kita terbuka untuk menerima produk pangan dari Peru, tapi kita harus selektif. Jangan sampai jeruk dari Peru, misalnya, justru mendominasi…

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Komisi Informasi Pusat (KIP) lebih proaktif untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang relevan dan transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan momentum penting seperti Pilkada 2024. “Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah, KIP harus mampu menjawab pertanyaan publik yang sering muncul, seperti ke mana uang pajak yang kami bayar digunakan?” ujar Amelia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers, di Kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2024). Menurut Amelia, informasi yang jelas diperlukan masyarakat, terlebih dengan rencana kenaikan PPN…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyampaikan pandangannya terkait perlunya langkah strategis untuk melindungi dan mengangkat nilai ekonomi kreatif lokal. Ia memberikan contoh nyata melalui tas buatan UMKM Trenggalek yang ia gunakan. “Ini tas buatan Trenggalek, jika dijual di Prada bisa mencapai Rp30 juta, bahkan hingga Rp75 juta karena memiliki nilai vintage dan handmade. Tapi kenapa UMKM kita hanya menjualnya seharga Rp250 ribu?” tegasnya dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widiyanti Putri, di Ruang Rapat Kerja Komisi VII, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan menunjukkan adanya kesenjangan nilai apresiasi…

Sesi pendalaman dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Pimpinan KPK sudah dimulai sejak Senin (19/11/2024). Direncanakan, agenda pendalaman terhadap Capim KPK yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI tersebut, berlangsung hingga hari Kamis (21/11/2024) mendatang. Dalam salah satu sesi pendalaman dengan salah satu Capim KPK Ida Budhiati, Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengusulkan agar KPK tidak hanya melakukan koordinasi, supervisi dan penindakan kasus-kasus korupsi, namun juga meningkatkan peran pencegahan, misalnya dengan mendesain pendidikan anti korupsi. “Nah kalau Ibu jadi pimpinan nanti saya punya ide, bagaimana kalau KPK misalnya mendesain pendidikan yang terstruktur mulai dari TK mungkin, SD, SMP,…