Penulis: redaksi

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan rencana Komisi II untuk mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Rifqi menjelaskan bahwa usulan revisi ini bertujuan untuk memastikan netralitas ASN, khususnya dalam pelaksanaan pilkada. Menurutnya, banyak informasi yang menunjukkan adanya isu netralitas di kalangan ASN, baik penjabat kepala daerah maupun ASN pada umumnya. Ia menyoroti kemudahan ASN, terutama pejabat di level tertentu, terlibat dalam kepentingan politik praktis di daerah. “Dalam konteks fungsi legislasi, Komisi II DPR RI akan mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023…

Di tengah gempuran tantangan ekonomi global, sektor ekonomi kreatif Indonesia terus memperlihatkan potensi yang luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari upaya berani dan inovatif yang digagas oleh Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya. Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, apresiasi datang dari Iman Adinugraha, anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat, yang menyoroti pentingnya program-program strategis untuk membangun masa depan perekonomian kreatif yang lebih kuat dan berkelanjutan. Iman Adinugraha, dengan penuh antusias, memuji visi dan gebrakan Teuku Riefky. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dapat menjadi pilar penting dalam mendongkrak perekonomian nasional, terutama di era…

Saat ini, Komisi VI DPR RI sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Proses revisi ini diusahakan guna meningkatkan peran koperasi demi mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan kapasitas anggota koperasi. Selaras dengan usaha tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menekankan koperasi berperan vital bagi perekonomian Indonesia. Di mana, keyakinan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dirinya pun menegaskan bahwa koperasi memiliki fungsi strategis dalam…

Komisi I DPR RI menerima courtesy call atau kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia H.E. Masaki Yasushi yang digelar secara resmi di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Pada pertemuan itu, dibahas berbagai peluang kerjasama antara Indonesia-Jepang di bidang pertahanan. Salah satunya, mengenai peluang adanya OSA (Official Security Assistance). “Mereka sendiri meminta bantuan Komisi I karena mereka sedang membuat OSA (Official Security Assistance). Artinya mereka ingin membantu kita dan ini harus ada titik persetujuan dari Kemlu dan Kemhan,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat diwawancarai wbindonesia.com. Dan tentu, tandas Legislator Fraksi…

Komisi VIII DPR RI menerima kedatangan 31 mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang diskorsing setelah terlibat dalam aksi unjuk rasa menolak Surat Edaran Rektor Nomor 259 Tahun 2024. Dalam rapat yang berlangsung ruang rapat Komisi VIII, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024), Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri (PDI-P) menyampaikan dukungannya dan berkomitmen mengadvokasi masalah ini kepada pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Agama. “Kami ucapkan terima kasih sudah datang ke DPR,” ujar Abidin dalam rapat. Ia mendengarkan secara saksama keluhan yang disampaikan mahasiswa, termasuk mengenai pengaduan mereka yang sebelumnya sudah diajukan ke Komnas HAM dan Kementerian Agama. “Ini seperti gunung…

Viral di media sosial seorang pengusaha paruh baya bernama Agus Warmon mengungkapkan curhatnya di dalam sebuah video tentang kejadian yang menimpa dirinya. Dalam video berdurasi 1 menit lebih itu, Agus menceritakan kronologi kejadian yang begitu mencekam terjadi pada tanggal 2 Februari 2023 hingga dirinya kembali lagi ke keluarganya pada pukul 01.00 WIB. Pada Senin (18/11/2024), Agus kemudian mengadukan permasalahannya kepada Komisi III DPR RI. Didampingi kuasa hukumnya, ia menceritakan kronologi dan sampai sejauh mana ia mencoba untuk mendapat keadilan atas kasus yang menimpanya. Melihat kasus tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru meminta kasus Agus dapat diusut tuntas.…

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menyampaikan pandangannya terkait pemberian izin pemberian prioritas pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, meskipun DPR RI mendukung kebijakan tersebut, dirinya menekankan pentingnya pengawasan ketat yang dilakukan pemerintah beserta masyarakat untuk menekan terjadinya pelanggaran. Pernyataan ini disampaikannya usai menyampaikan keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD Tahun 1945 di Gedung Sekretariat Jenderal DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Ia pun memahami adanya sejumlah kekhawatiran yang muncul terkait…

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait Kinerja LKPP Triwulan III Tahun 2024, Komisi XI DPR RI menyepakati beberapa hal, termasuk diantaranya tambahan anggaran LKPP Tahun Anggaran 2025 guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp30,77 miliar. ”Komisi XI DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran LKPP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 34,20 miliar dengan rincian sebagai berikut; Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp30,77 miliar da operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebesar Rp3,43 miliar. Untuk diusulkan dan disesuaikan dengan ruang fiskal APBN Tahun Anggaran 2025,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Endipat Wijaya menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kelemahan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2023. Hal tersebut, menurutnya, mutlak memerlukan perbaikan tata kelola keuangan pada Kementerian tersebut. “Kami mendapat data di Kementerian Pertanian ini lebih dari Rp500 miliar temuan BPK. Kami juga datang ke sini bukan dalam hal mencari-cari kesalahan, tetapi kita mau meluruskan sesuatu yang belum lurus. Kami perlu tahu juga, datang ke lapangan langsung bagaimana kejadiannya di daerah, sehingga nanti kami bisa memberi input langsung,” ucap Endi saat…

Kasus kematian dr. Aulia Risma Lestari kini memasuki babak baru. Keluarga korban mendatangi Komisi III DPR RI untuk melaporkan dugaan tindak pidana perundungan dan pemerasan yang dialami peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menegaskan bahwa kasus ini harus ditindaklanjuti secara mendalam. Ia menyoroti bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang bermartabat tanpa adanya perundungan. “Tentunya ini mencoreng institusi pendidikan. Pada akhirnya, ketika seseorang itu lulus, dia akan melayani rakyat, melayani masyarakat, dan melayani umat,” ujar Nasyirul kepada wbindonesia.com di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Politikus Fraksi PDI-Perjuangan…