Penulis: redaksi

Butuh berapa lama bagi negara untuk membatalkan sebuah dakwaan yang dipandang masyarakat janggal secara hukum? Bagi Nabilah O’Brien, jawabannya tak sampai seminggu. Jumat (6/3) Komisi III DPR menerima pengaduannya, Sabtu (7/3) berkomunikasi intensif dengan Polri, dan Senin (9/3) ia diterima di ruang rapat Senayan. Di hari yang sama laporan terhadapnya dicabut dan status tersangkanya gugur. Kecepatan penanganan kasus serupa juga terulang pada Amsal Sitepu, videografer asal Karo yang mendekam 130 hari di tahanan sebelum Komisi III turun tangan, hingga pekan berikutnya ia divonis bebas, lengkap dengan desakan agar kepala kejaksaan negeri yang menanganinya dievaluasi. Begitu pula pada Hogi Minaya, warga…

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap potensi penyelundupan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penguatan tersebut dinilai penting menyusul pengungkapan penyelundupan emas seberat 23,73 kilogram senilai sekitar Rp63 miliar pada pertengahan Agustus 2026. Menurut Puteri, pengungkapan kasus tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengawasan kepabeanan semakin kompleks. Karena itu, DJBC tidak cukup hanya memperketat pemeriksaan di pintu masuk dan keluar, tetapi juga perlu menelusuri sumber serta jalur distribusi barang yang berpotensi diselundupkan. “Ini tentu menjadi tantangan bagi DJBC untuk memperkuat pengawasan dan penindakan, bukan hanya di pintu keluar, tetapi juga…

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut Kalimantan Selatan membutuhkan teknologi penanganan khusus. Pasalnya, kebakaran pada lahan gambut tidak selalu terlihat di permukaan karena api dapat menjalar dan membakar lapisan di bawah tanah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan karakteristik tersebut membuat penanganan karhutla di lahan gambut berbeda dengan kebakaran di lahan pada umumnya. Karena itu, dibutuhkan metode dan teknologi yang mampu mendeteksi sekaligus memadamkan titik api di bawah permukaan. “Ini memang kebakaran hutan di Kalimantan Selatan sangat spesifik. Artinya, penanganannya khusus, karena ini kebakaran hutan yang terdiri dari lahan gambut yang secara kasat mata tidak…

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan perlu diperkuat melalui dua pendekatan, yakni memastikan titik api dapat terdeteksi secara akurat saat kebakaran terjadi serta menjaga ketersediaan sumber air sebagai bagian dari mitigasi jangka panjang. Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor mengatakan pemanfaatan teknologi menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan karhutla, terutama di kawasan lahan gambut. Salah satunya melalui penggunaan drone termal untuk mendeteksi titik panas yang tidak terlihat dari permukaan. “Water bombing kalau menurunkan air, di tempat asap bukan di titik yang sebenarnya. Karena melihat asapnya tapi enggak melihat titiknya, itu belum dilengkapi dengan drone thermal tadi,” ujar Sudian saat mengikuti Kunjungan…

Besarnya potensi ekonomi kreatif belum sepenuhnya diikuti dengan kemudahan akses pembiayaan bagi para pelakunya. Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar sektor ekonomi kreatif dapat tumbuh lebih optimal. Ia pun mendorong perbankan dan pemerintah mencari skema permodalan yang lebih terbuka, aman, dan mudah diakses oleh pelaku ekraf. Menurut Novita, persoalan permodalan menjadi salah satu aspek yang perlu terus diawasi karena pelaku ekonomi kreatif juga merupakan bagian dari UMKM yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu hal yang didorongnya adalah pemanfaatan intellectual property (IP) sebagai jaminan untuk membuka akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi…

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mengingatkan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca untuk menciptakan hujan buatan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sebelum penyemaian awan, diperlukan survei dan analisis oleh tenaga ahli untuk memastikan keberadaan awan yang mengandung air agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menjadi pemborosan anggaran. Ia mengatakan kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan modifikasi cuaca, terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan kemungkinan berlangsungnya El Nino dalam waktu yang panjang. “BMKG sudah menyampaikan kepada kita bahwa El Nino ini kemungkinan panjang. Bahkan, bisa sampai tahun berikutnya dan baru selesai awal Januari 2027. Tetapi, di…

Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, menyoroti pentingnya peningkatan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri pariwisata di Bali. Hal tersebut disampaikan Novita saat melakukan kunjungan kerja di Nuanu Creative City, Tabanan, Provinsi Bali, Jumat (28/08/2026). Novita menilai keberadaan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif seperti Nuanu Creative City memiliki peran penting dalam menghubungkan investasi dengan pertumbuhan UMKM lokal. Menurutnya, pola tersebut sejalan dengan semangat Komisi VII DPR agar perkembangan kawasan industri, pariwisata, maupun ekonomi kreatif dapat memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM. “Di dalam ekosistem besar ini melibatkan stakeholder-stakeholder penting di dalam UMKM yang menjadi…

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini meminta negara memberikan dukungan penuh kepada prajurit TNI yang bertugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya pada sektor penanggulangan bencana alam. Hal tersebut diungkapkannya mengingat peran vital dan kehadiran prajurit di lapangan yang selalu siap sedia membantu evakuasi warga terdampak bencana yang terjadi di berbagai provinsi Indonesia belakangan ini. Keterlibatan militer kata dia sangat krusial, tidak hanya pada masa darurat tanggap bencana bahkan juga hingga fase pemulihan. “TNI sudah membuktikan bahwa saat ini kita tahu berbagai wilayah di Indonesia terdampak bencana seperti baru-baru ini di NTT, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,” ujarnya kepada wbindonesia.com usai…

Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengedepankan pembinaan dan edukasi kepada pelaku industri hasil tembakau, khususnya usaha kecil dan rumahan, sebelum melakukan penindakan. Pendekatan tersebut dinilai dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai. Hal itu disampaikan Fathi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Bea Cukai Jawa Timur I dan Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026). Menurutnya, pengawasan terhadap industri rokok perlu diimbangi pemahaman yang memadai mengenai ketentuan cukai agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan sesuai regulasi. “Penindakan adalah jalan terakhir. Kita dukung Bea Cukai untuk selalu…

Komisi III DPR RI menerangkan beberapa hal kepada publik mengenai penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan hal tersebut khususnya menyangkut ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini setelah melakukan riset dan pendalaman. “Sebagian para ahli menyampaikan tentang perlunya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup mekanisme Perampasan Aset tanpa melalui putusan pidana. Komisi III DPR RI juga melakukan perbandingan dengan beberapa ketentuan terkait yang diberlakukan di negara lain,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu (29/8/2026). Para Ahli Hukum, tambahnya, menyampaikan bahwa tindak pidana yang…