Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, masyarakat, hingga dunia usaha agar pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Hanan menilai penanganan karhutla harus menjadi perhatian semua pihak. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, perlu memiliki pembagian peran yang jelas, termasuk dalam pemantauan wilayah rawan, kesiapan sumber daya, hingga respons ketika kebakaran terjadi. “Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan…

Rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyoroti usulan Komisi I DPR RI terkait penambahan jumlah komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi I mengusulkan jumlah Komisioner KPI dari semula sembilan menjadi sebelas orang dalam RUU tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan, penambahan jumlah komisioner tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi keterwakilan berbagai pemangku kepentingan dalam KPI. “Usulan baru dari Komisi I, jumlah Komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) bertambah dari sembilan menjadi 11, pertimbangannya tujuh orang untuk perwakilan dari DPR, satu dari pemerintah, satu dari masyarakat, satu dari lembaga penyiaran, satu dari akademisi. Sehingga,…

Kepastian hukum dan jaminan keamanan menjadi aspirasi utama masyarakat Kabupaten Pati yang disampaikan kepada DPR RI. Masyarakat berharap kondisi yang aman dan kepastian penegakan hukum dapat mendukung aktivitas sosial serta perekonomian daerah. Aspirasi tersebut disampaikan Forum Komunikasi Rakyat Pati dalam audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Cucun mengatakan masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Pati. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dilihat secara langsung dengan mendengarkan penjelasan dari para pemangku kepentingan…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Lasarus meminta pemerintah tidak serta-merta menyalahkan masyarakat lokal yang masih menerapkan pola pembukaan lahan dengan cara membakar, tanpa memahami karakter alam dan kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Ia menjelaskan, masyarakat lokal di sejumlah wilayah Kalimantan Barat masih membuka ladang dengan pola membakar yang telah diatur melalui peraturan daerah. Praktik tersebut dilakukan secara terbatas dan dijaga secara gotong royong untuk mencegah api meluas. “Peraturan daerah untuk kearifan lokal setiap KK itu boleh buka 2 hektare. Hanya mungkin ya karena…

Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah tegas dan komitmen Bareskrim Polri dalam menangani kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatra. “Kami di Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas dan komitmen Bareskrim Polri yang tidak hanya menindak pelaku pembakar di lapangan, tetapi juga berkomitmen mengejar aktor utama dan pihak-pihak yang mengeruk keuntungan finansial dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatera,” ujar Habiburokhman dalam kepada wbindonesia.com, di Jakarta, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).  Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus Karhutla harus menyentuh akar masalah.…

Kebakaran besar melanda Desa Adat Sade, Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (22/8/2026) malam. Sedikitnya 120 bangunan yang sebagian besar berbahan kayu, bambu, bedek, dan beratap ilalang hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun warga masih mengais puing-puing sisa rumah mereka hingga Minggu (23/8). Begitu menerima kabar kebakaran, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati langsung menuju lokasi kejadian. Setibanya di Desa Adat Sade, Sari meninjau area terdampak, berdialog dengan warga, dan melihat langsung proses pembersihan material sisa kebakaran. Dalam kunjungannya, wakil rakyat dari Dapil NTB itu menyerahkan bantuan uang tunai Rp200 juta serta 100 paket sembako…

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sistem peringatan dini gempa berbasis teknologi digital. Menurutnya, sistem tersebut perlu terintegrasi dengan telepon seluler agar informasi gempa dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah. Dorongan itu disampaikan menyusul masih tingginya aktivitas gempa di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 2.119 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga 6,2. Musa menilai keberadaan teknologi pendeteksi gempa harus diikuti mekanisme penyebaran informasi yang cepat kepada masyarakat. Menurutnya, BMKG dapat bekerja sama dengan penyedia layanan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus perlu dilakukan secara lebih rinci dan substansial. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan kewenangan kurator, terutama dalam penguasaan dan pengelolaan aset, sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan dalam proses kepailitan. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI bersama para kurator di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (20/8/2026). Ia menegaskan, kewenangan yang diberikan kepada kurator harus berjalan beriringan dengan standar profesionalisme, mekanisme pengawasan, serta batas kewenangan yang jelas. Pasalnya, kejelasan tersebut penting agar pelaksanaan tugas kurator tidak justru…

Anggota Komisi ll DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. “Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” kata Deddy dalam keterangan tertulis yang dikutip wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu (22/8/2026). Menurut legislator dari Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) itu, pemerintah pusat perlu mengambil langkah terkoordinasi untuk memastikan seluruh sumber daya…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, karhutla tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan kebakaran hutan dan lahan, tetapi telah menjadi ancaman bencana yang berdampak terhadap keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat. “Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah, Jumat (21/8/2026). Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, peningkatan signifikan titik panas (hotspot) terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan…