Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti adanya manipulasi data sertifikat lahan di Pagar Laut, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku dan menjerat mereka dengan ancaman pidana. Gus Abduh, sapaan akrab Abdullah mengatakan, manipulasi data sertifikat tanah pagar laut yang berada di Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan itu. “Kami mendesak pemerintah bergerak cepat dan menyelesaikan dugaan manipulasi data pertanahan yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” terangnya dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (7/2/2025). Menurut dia, langkah Menteri Agraria dan Tata…

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi 2, pada Selasa (4/02/2025). Dia meminta Kementerian Perhubungan dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk tegas dalam pengawasan kendaraan logistik yang berada di jalan Tol. Sudjatmiko mengatakan, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi arah Jakarta ini bentuk dari kelalaian regulator dan perusahaan nakal dalam kelola usaha jasa logistik. Ia menilai kejadian ini seharusnya tidak terjadi jika dua pihak tersebut tidak lalai, sehingga berdampak pada timbulnya korban 8 orang meninggal dunia dan 11 orang luka parah. “Jelas ini fenomena gunung es dalam tata kelola…

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadh menyoroti beredarnya video pembongkaran ribuan ton beras impor asal Pakistan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (3/2/2025). Menurutnya, adanya importasi ribuan ton beras itu menimbulkan keresahan di kalangan para petani. Karena itu, ia mendesak komitmen pemerintah untuk setop impor beras dari luar negeri. Selain video pembongkaran beras impor asal Pakistan, sebelumnya juga muncul video pembongkaran ribuan ton beras impor asal Myanmar yang diunggah di akun media sosial Tiktok @barokah.www pada Sabtu (18/1/2025). Dalam video tersebut, ditunjukkan proses pembongkaran beras yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. “Kabar masuknya…

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta agar Pemprov Jatim dan BKN Kanreg Surabaya segera menyelesaikan para tenaga honorer agar menjadi PPPK. Pasalnya, pada tes seleksi PPPK gelombang pertama saja, menurutnya, hampir setengah dari formasinya tidak lulus tes. “Saran saya setidaknya coba kita cari cara supaya selesaikan pengangkatan honorer ini, kan lucu ada seleksi PPPK tapi hampir setengahnya banyak yang tidak lulus. Udah kelarin aja kenapa sih kalau menurut saya yah. Ini kan misalnya tidak lulus dari aspek administrasi kah atau kemampuan ya udah nanti kan ada pendampingannya, pemperdayaan, pelatihan dan sebagainya. Kami berharap supaya pemerintahan baru ke depan…

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Hatta mendorong agar Indonesia segera memproduksi mobil listrik nasional sebagai karya anak bangsa. Menurutnya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan listrik di Indonesia sudah mencapai 80 persen. Hal itu merujuk pada kendaraan listrik yang diproduksi oleh PT. Hyundai Manufacturing Indonesia. Sehingga, hanya membutuhkan sedikit lagi untuk mencapai 100 persen sebagai produk buatan dalam negeri. “Saya lihat itu, sekarang itu kalau sudah TKDN-nya sudah 80 persen, produk dari dalam negerinya sudah terserap 80 persen sebuah mobil electric vehicle, itu otomatis kan tinggal 20 persen lagi. Kenapa negara kita ini tidak membuat produksi sendiri, yaitu mobil…

Memasuki 2025, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan total dana kelolaan mencapai Rp188,86 triliun, dengan nilai manfaat Rp11,50 triliun. Jumlah pendaftar haji baru ditargetkan mencapai 422.000 orang, sedangkan dana untuk program kemaslahatan direncanakan sebesar Rp240,4 miliar. Biaya Pengeluaran Operasional sebesar Rp426 miliar dan Distribusi nilai manfaat ke jemaah haji tunggu sebesar Rp4,4 triliun. Setelah mendengar penjelasan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH Tahun 2025, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah untuk menyampaikan perubahan RKAT BPKH 2025 yang telah diputuskan pada rapat tanggal 24 September 2024, salah satunnya tentang nilai…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, memberikan apresiasi atas pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar. Ia menyoroti program pembinaan yang berfokus pada pelatihan industri garmen bagi warga binaan. Program pelatihan industri garmen ini menjadi salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan. Dengan adanya kegiatan ini, mereka dapat mengasah kemampuan dan memiliki bekal keterampilan yang berguna setelah menjalani masa hukuman. Program ini juga menjadi upaya konkret dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan produktif. “Kami lihat di lapas ini ada program yang sangat bagus, yaitu pembinaan warga binaan dalam membangun dan pelatihan…

Komisi VIII DPR RI menyatakan menerima penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait efisiensi anggaran tahun 2025. Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, terungkap bahwa anggaran BPJPH mengalami efisiensi sebesar Rp233,7 miliar. Dengan demikian, alokasi anggaran BPJPH yang semula Rp436,8 miliar kini menjadi Rp203,1 miliar. “Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala BPJPH mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 ini. Namun, kami meminta BPJPH segera mengusulkan rincian efisiensi dan pergeseran anggaran untuk program-program tahun 2025, termasuk satuan tiganya, paling lambat 7 Februari 2025,” ujar Singgih di Nusantara II, Senayan, Jakarta,…

Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, mengungkapkan bahwa penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang dibebankan kepada pemerintah daerah menjadi permasalahan dalam proses seleksi P3K. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama untuk membayar gaji P3K, terutama jika harus mengikuti standar gaji yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia mencontohkan bahwa Kota Prabumulih dan Kota Pagar Alam tentu memiliki kapasitas keuangan berbeda dengan Kabupaten Musi Rawas dan daerah lainnya. “Memang ada kabupaten/kota yang kemampuan keuangannya tidak mencukupi jika harus membiayai gaji seluruh P3K paruh waktu di daerahnya. Karena…

Luasnya wilayah maritim Indonesia yang mencakup lebih dari dua pertiga total luas negara serta potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan menuntut penguatan sistem keamanan laut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. “Indonesia adalah negara yang luas, dengan penduduk yang banyak serta sumber daya alam yang luar biasa. Wilayah perairan kita menyimpan potensi besar, baik dari sektor perikanan maupun sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, eksplorasi yang bertanggung jawab harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan,” ujar Dave usai…