Penulis: redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengusulkan pelarangan penggunaan gawai dan akses internet bagi anak, bukan hanya sekadar pembatasan. Pemerintah bisa meniru penerapan aturan penggunaan gawai yang telah dijalankan pesantren. Ia menambahkan persoalan penggunaan gawai dan akses internet di kalangan anak-anak sudah sangat memprihatinkan. Para orang tua sulit mengatur anak-anaknya dalam menggunakan gawai. Menurut dia, perlu ketegasan dari pemerintah dalam mengatur penggunaan gawai dan akses internet. Dia mengusulkan bukan hanya pembatasan, tapi pelarangan secara tegas bagi anak dalam menggunakan gawai dan akses internet. “Kalau saya usulkan bukan pembatasan, tapi pelarangan secara tegas,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di…

BURT DPR RI mengapresiasi pelayanan keprotokolan dewan yang diberikan oleh jasa transportasi banda PT Joumpa, khususnya di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat. “Sebagai mitra kerja DPR RI, khususnya BURT, Joumpa dan Angkasa pura telah memberikan pelayanan yang baik bagi Anggota DPR yang datang, maupun yang tinggal di Sumatera Barat itu sendiri. Oleh karena itu saya mengapresiasi semua itu,” ujar Anggota BURT DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa, dalam kunjungan kerja BURT DPR RI ke Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, Jumat (07/02/2025). Dalam kesempatan itu, Dipo Nusantara ingin memastikan sejauh apa pelayanan yang diberikan oleh pihak Joumpa selama ini. “Dari…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Diketahui, PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan subholding dari PT Pupuk Indonesia, serta PT Saraswanti di Situbondo, Jawa Timur. Karena itu, Kunsfik BAKN ini dalam rangka untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar pengelolaan pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran dan efisien. Anggota BAKN DPR RI Amin Ak menyoroti pentingnya PT Pupuk Indonesia untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Sehingga, ia menekankan agar kesalahan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. “Kita dorong bagaimana hal-hal yang sekarang menjadi temuan BPK itu tidak turun lagi…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Berdasarkan laporan terkini, sejumlah sekolah masih mengalami kesulitan dalam finalisasi data akibat kompleksitas sistem dan integrasi dengan eRapport serta DAPODIK. Dalam proses pengisian PDSS, beberapa masalah utama yang dihadapi sekolah antara lain belum optimalnya penggunaan eRapport sebagai metode sinkronisasi data, kompleksitas pengisian data di DAPODIK dan eRapport yang berdampak pada integrasi ke PDSS SNPMB, serta masih adanya sekolah yang kesulitan melengkapi data akibat validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Selain itu, koordinasi antar-kementerian…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menilai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) belum efektif. Menurutnya, meski Kemensos mendapat anggaran yang besar—bahkan pernah mencapai Rp100 triliun—hasilnya belum menunjukkan dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. “Program yang ada sekarang hanya gono-gono wae dan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan,” ujar Wachid dalam rapat kerja dengan Menteri Sosial di Ruang Rapat Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Wachid menyoroti bahwa program bantuan sosial (bansos) tidak memberikan solusi jangka panjang. Ia meminta Kemensos berinovasi dan merancang program yang lebih efektif, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin. “Bantuan seperti…

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menyoroti dugaan kasus aborsi yang melibatkan seorang anggota Polda Aceh, Ipda YF. Rudianto meminta agar anggota Polri yang melanggar kesusilaan dijerat secara pidana dan etik sesuai ketentuan perundang-undangan. “Bagi saya, ini tindak pidana. Ada banyak pasal yang mengatur aborsi, (yaitu) di KUHP ada tiga (pasal), pemerkosaan ada empat (pasal), UU Kesehatan ada lima (pasal). Itu (aborsi) bukan delik aduan, itu delik umum,” jelas Rudianto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Gubernur Akademi Kepolisian, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).…

Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kecelakaan truk galon air minum kemasan di Gerbang Tol (GT) Ciawi yang menewaskan 8 orang. Bakri menjelaskan, Panja ini akan membahas standardisasi jalan tol dan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk menelisik standar kendaraan yang diperbolehkan masuk ke jalan tol. “Kita akan bicara di Panja, minimal standar jalan tol. Setelah itu, mungkin kita akan panggil BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan,” kata Bakri dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (7/3/2025). Bakri menilai, Panja ini akan memberikan masukan…

Kementerian Agama (Kemenag) memunculkan wacana pelaksanaan pembayaran dam atau denda bagi haji tammatu di tanah air. Diketahui, Haji Tamattu adalah salah satu cara melakukan ibadah haji dengan melaksanakan umrah terlebih dahulu. Kata “tamattu” berasal dari kata “tamatta’a” yang berarti bersenang-senang. Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin meminta langkah tersebut tidak menganggu kualitas ibadah jamaah haji dari Indonesia. “Wacana ini loncatan yang luar biasa tapi Kemenag harus berhati-hati. Jangan sampai juga menghambat sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah haji. Kami di Komisi VIII hanya mengkoordinasi saja dan tidak punyak hak untuk berfatwa. Kami berharap Kemenag harus lebih mematangkan wacana ini sebelum mengambil keputusan,”…

Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamad Zulfa mendukung penuh program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) dari Pemerintah. Kendati demikian, pendaftaran pemeriksaan kesehatan gratis melalui aplikasi SatuSehat Mobile tidak boleh menyulitkan masyarakat. “Kami memberikan apresiasi terhadap rencana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah yang dilaksanakan mulai bulan ini. Hanya saja, kami mengingatkan agar pendaftaran melalui aplikasi SatuSehat tidak menyulitkan masyarakat karena selama ini ada keluhan pengunaan aplikasi tersebut,” ujar Neng Eem dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (7/2/2025). Selama ini, aplikasi SatuSehat Mobile kerap mengalami kendala verifikasi saat aktiviasi akun hingga kegagalan mengunduh sertifikat vaksinasi saat Covid-19. Beberapa kendala tersebut membuat banyak masyarakat enggan aplikasi SatuSehat Mobile karena…

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menyoroti regulasi gas LPG 3 kg Kementerian ESDM yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Walaupun aturan baru telah dibatalkan Presiden Prabowo Subianto, dia meminta tidak boleh ada penimbunan gas yang disubsidi oleh pemerintah itu. Syafruddin mengatakan, sejak 1 Februari Menteri ESDM melarang penjualan gas LPG 3 kg diecerkan. Kebijakan itu mengakibatkan terjadinya polemik di masyarakat, bahkan menjadi gejolak. Di sisi lain, masyarakat menerima angin segar dengan adanya pernyataan Menteri Keuangan bahwa harga LPG 3 kg sesunguhnya ialah Rp. 12.750, bukan harga yang dijual di pengecer. “Ini menjadi sorotan terutama di Masyarakat Kalimantan Timur, di…