Penulis: redaksi

Mengusulkan perbaikan Undang-Undang (UU) Hak Cipta, Anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw memperoleh respons positif dari berbagai pihak. Bahkan, Komisi X DPR RI kini tengah menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pencipta seni, industri kreatif, akademisi, serta perwakilan masyarakat. “Tujuan utamanya adalah memperkuat UU Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan teknologi serta dapat melindungi hak-hak para pemegang hak cipta secara menyeluruh,” tutur Melly melalui rilis yang diterima oleh wbindonesia.com di Jakarta, Kamis (7/11/2024). Dirinya menjelaskan tujuan dari perjuangannya dalam merevisi UU adalah keprihatinan dengan berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang semakin marak, terutama di era digital. Sebab itu, ia menegaskan…

Anggota Komisi II DPR RI Rusda Mahmud menyoroti adanya dugaan keterlibatan ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Keterlibatan ASN tersebut dimulai dari Pj Kepala Daerah, Kepala Desa, yang hampir seluruhnya melakukan dukung-mendukung calon. Melihat hal itu, ia mengimbau kepada seluruh Pj Gubernur untuk menerapkan aturan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga, dapat memberikan efek jera bagi ASN yang melakukan pelanggaran. “Dari PJ sampai ke kepala desa ASN itu artinya tidak semua lah mungkin terindikasi banyak ASN itu melakukan dukung mendukung calon. Sehingga kami nantinya memberikan menghimbau PJ Gubernur untuk melakukan menerapkan aturan yang sebenar-benarnya, sehingga bisa ada mengurangi pelanggaran-pelanggaran,” katanya kepada wbindonesia.com di Kendari,…

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, bersama Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menghasilkan dua butir rekomendasi. “Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan ICJR untuk memasukkan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU tentang Narkotika, yang merupakan RUU carry over, ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025, serta usulan RUU lainnya untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas 2024–2029,” ujar Habiburokhman saat membacakan butir pertama rekomendasi dalam RDPU di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Dalam butir rekomendasi kedua, politisi…

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi judi online mencapai lebih dari Rp600 triliun pada kuartal I-2024. Angka tersebut meningkat 83,5 persen sejak tahun 2023 sebesar Rp327 triliun. Tidak hanya itu saja, judi online juga berkontribusi meningkatkan kemiskinan pada masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen atau 25,9 juta penduduk. Menanggapi fenomena tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendesak pemerintah beserta stakeholder lainnya untuk menindaklanjuti, agar tidak semakin banyak korban yang berjatuhan. “Maka kedepannya sebenarnya akar persoalannya ini bukan hanya pinjol atau judol tapi bagaimana…

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi para pekerja di sektor pertanian dan perikanan, khususnya yang terkena dampak signifikan dari penurunan daya beli masyarakat atau deflasi. Dalam situasi ini, ungkap Slamet, petani dan nelayan berada di posisi rentan karena pendapatan mereka sangat bergantung pada permintaan pasar yang saat ini cenderung melemah. “Mengutip dari Badan keahlian DPR, Harga barang di Indonesia menunjukkan deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Sepanjang Mei hingga September 2023, harga masih mengalami inflasi dibandingkan tahun 2022, kecuali pada Agustus,” terang Slamet dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Kamis (7/11/2024) Anomali ini,…

Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, sebagai Tim Kuasa DPR RI, memberikan keterangan resmi di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Permohonan ini diajukan oleh Koalisi untuk Netralitas ASN yang khawatir terhadap kemungkinan tergerusnya independensi dan profesionalisme aparatur sipil negara dalam sistem birokrasi Indonesia. Dalam sidang yang digelar pada Kamis (7/11/2024), Nasir Djamil menegaskan bahwa UU ASN merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan profesional. DPR RI memastikan bahwa penghapusan Komisi Aparatur Sipil…

Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas menyatakan apresiasinya terhadap peningkatan kualitas layanan imigrasi yang saat ini lebih cepat dan tidak berbelit, karena adanya sistem antrean online. Di sisi lain, ia juga menyayangkan belum adanya penyediaan jalur prioritas khusus yang disediakan Imigrasi, terutama bagi kelompok yang membutuhkan seperti ibu, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. “Nah saya berharap ada prioritas-prioritas yang dilakukan di seluruh pintu-pintu masuk dan juga gerbang masuk-keluar jalur, baik itu untuk WNI tapi juga untuk WNA. Kenapa? Karena memang di banyak imigrasi yang saya dapati khususnya di kita Pak, belum ada prioritas untuk kelompok disabilitas kemudian ibu…

Komisi II DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) atas besarnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 17 kabupaten/kota pada 2024. Besarnya anggaran ini dinilai mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelancaran penyelenggaraan Pilkada, terutama karena wilayah Sultra didominasi daerah kepulauan. “Kami melihat bahwa Penjabat (Pj) Gubernur sangat rinci dan detail dalam menyampaikan alokasi anggaran yang cukup besar, bahkan melebihi daerah lain. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah—baik provinsi, kabupaten, maupun kota—terhadap pelaksanaan Pilkada. Selain itu, persiapan lainnya seperti distribusi logistik, pengecekan TPS, hingga pengiriman logistik ke daerah terpencil juga sudah dipersiapkan dengan baik,” ujar Wakil Ketua Komisi II…

Komisi XII DPR RI menggelar pertemuan dengan Badan Keahlian (BK) DPR RI guna mempersiapkan pendalaman isu-isu strategis terkait ESDM, lingkungan hidup, dan investasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa BK DPR RI adalah bagian yang terintegrasi dengan setiap kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi XII DPR RI. Setiap kajian yang disampaikan, imbuhnya, akan menjadi modal krusial untuk setiap agenda Komisi XII DPR bersama mitra kerja terkait. Sebab itu, dirinya menekankan BK DPR harus turut mengawal setiap kebijakan yang diusahakan sekaligus diperjuangkan Komisi XII DPR. “Hak legislasi itu berada di…

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan pentingnya mempertahankan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur aspek perjanjian asuransi. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/11/2024), Sarifuddin menekankan bahwa aturan asuransi dalam KUHD tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. “KUHD tidak hanya melindungi tertanggung, tetapi juga memastikan agar penanggung dapat mengelola risiko dengan adil dan transparan. Prinsip ini sangat penting untuk menjamin keseimbangan dalam perjanjian asuransi,” tutur Sarifuddin dalam sidang pengujian materiil terhadap Pasal 251 KUHD. Pasal 251 KUHD, yang saat ini…