Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti sanksi pidana yang diterapkan kepada Sukena dan Piyono. Keduanya dipidana lantaran tidak mengetahui bahwa mereka memelihara satwa liar yang ternyata dilindungi. Menurutnya, kasus-kasus seperti ini seharusnya lebih bersifat pembinaan dan bukan langsung pidana. “Semestinya ada regulasi khusus atau mekanisme yang lebih fleksibel bagi warga yang tidak sengaja melanggar undang-undang terkait satwa langka. Karena hewannya juga dipelihara dengan baik, dan tidak diperjualbelikan. Misalnya beri kesempatan mereka menyerahkan satwa tersebut kepada otoritas yang berwenang tanpa ancaman sanksi yang berat. Kalaupun ada hukuman, beri sanksi pembinaan seperti harus ikut pelatihan dan membantu Pemerintah melakukan sosialisasi…

Dalam langkah penting yang menandai komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ke tahap pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno yang digelar di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024). Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI, Wihadi Wiyanto, dan dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, serta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. Dalam rapat, seluruh fraksi di…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik rencana Pemerintah yang akan mengeluarkan aturan baru soal pemotongan gaji karyawan untuk program pensiun tambahan wajib. Pemerintah pun diminta untuk tidak terburu-buru menerapkan aturan terkait hal ini, mengingat karyawan sudah banyak menanggung potongan wajib lainnya. “Saat ini gaji pegawai swasta sudah dipotong untuk membayar Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, untuk PNS dipotong Taspen dan TNI/Polri dipotong Asabri. Itu saja sudah cukup berat. Jika ditambah potongan dana pensiun lainnya, ini bakal mencekik ekonomi rakyat berpenghasilan rendah,” ungkapnya dalam keterangan rilis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Rabu (11/09/2024). Rencana pemotongan gaji…

Anggota Komisi II DPR RI, Rezka Oktoberia, dengan tegas meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar lebih bijak dalam penggunaan anggaran, terutama menjelang Pemilu 2024. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Selasa (10/9/2024), Rezka mengkritik sejumlah keputusan KPU yang dinilai memboroskan anggaran negara. Rezka menyinggung secara langsung penggunaan pesawat jet pribadi oleh KPU untuk kegiatan monitoring logistik, serta kebiasaan tinggal di apartemen bagi komisioner yang seharusnya menggunakan rumah dinas. “Saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan mengenai penggunaan private jet dalam konsinyering sebelumnya. Ini anggaran ada…

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti secara keseluruhan mengapresiasi upaya PLN dalam merealisasikan transisi energi. Sebab, menurutnya, hal tersebut bukanlah yang mudah karena membutuhkan usaha yang besar untuk merealisasikannya. Terlebih, tambahnya, saat ini PLN telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2024-2033 yang lebih mengarah kepada energi baru terbarukan. “Kami menyimak juga bahwa PLN punya RUPTL yang baru tahun 2024-2033 (yang) betul-betul mengedepankan energi baru terbarukan. Potensi energi terbarukannya itu kembali lagi menjadi fokus, yang kami harap ini mampu untuk mengurangi emisi karbon di sektor energi yang di mana saat ini menjadi penyumbang kurang lebih hampir…

Komisi II DPR RI berbicara pentingnya porsi pejabat maupun staf di lingkungan Pemerintahan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi. Hal ini demi menghindari berbagai konflik, menyusul tengah ramainya isu terkait asisten staf khusus (stafsus) presiden belakangan ini. “Mestinya birokrasi kita itu lean (ramping). Miskin struktur, tapi kaya fungsi, sehingga lebih efisien. Kalau sekarang kan jumlah dan pembagian birokrasinya tambun,” kata Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Selasa (10/9/2024). Mardani menilai reformasi birokrasi yang telah menjadi wacana Pemerintah sejak di awal periode kepemimpinan belum terlaksana dengan baik karena saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi sehingga membuat kinerja Pemerintahan…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menanggapi rencana pemerintah melakukan potongan gaji karyawan untuk program dana pensiun tambahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan manfaat dana pensiun pegawai sampai dengan 40 persen dari penghasilan terakhir. “Saat ini gaji pegawai swasta sudah dipotong untuk membayar Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, untuk PNS dipotong Taspen dan TNI/Polri dipotong Asabri. Itu saja sudah cukup berat. Jika ditambah potongan dana pensiun lainnya, ini bakal mencekik ekonomi rakyat berpenghasilan rendah,” kata Netty melalui rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (10/9/2024). Netty meminta pemerintah agar tidak buru-buru dalam menerapkan aturan tersebut. “Standar…

Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Gerakan Indonesia Beradab (GBI) untuk membahas keresahan terhadap keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, di mana pada Pasal 103 ayat 4e yang mengatur mengenai upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Pasal tersebut dinilai meresahkan karena dianggap Pemerintah menyetujui pembagian alat kontrasepsi di lingkungan sekolah. “Ini adalah RDPU yang kita lakukan dengan GIB ini sangat penting sekali terhadap perbaikan Indonesia di masa yang akan datang khususnya untuk menyelamatkan generasi anak-anak. Generasi bangsa kita semua dari hal-hal negatif khususnya terkait dengan seks bebas,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih…

Komisi III DPR RI menyetujui pagu anggaran tahun 2025 untuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Usai persetujuan ini, pihaknya akan menyampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk disinkronisasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI RDP dengan jajaran pimpinan BNN, BNPT, dan PPATK terkait pembahasan RKA K/L tahun anggaran 2025 beserta usulan program di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). “Lewat rapat ini, kalau begitu, kami menyetujui…

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dan Plt Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait Penyesuaian rencana kerja anggaran kementerian/lembaga Tahun 2025 menghasilkan empat butir kesimpulan. “Komisi II menyetujui pagu anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp4,784 triliun termasuk didalamnya pagu anggaran dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp tahun 2025 sebesar. Dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan,…