Penulis: redaksi

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI serta Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Rabu (12/3/2025). Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Said, menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan menekankan perlunya perbaikan untuk pelaksanaan haji 2025. Sigit menyoroti berbagai kendala yang dialami jemaah haji tahun lalu akibat permasalahan teknis maskapai Garuda Indonesia, termasuk pesawat yang mengalami kerusakan dan AC yang tidak berfungsi dengan baik. “Tahun 2024, kita melihat ada beberapa masalah krusial di penerbangan haji, khususnya…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah memberikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 yang berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pada Kamis (6/3) lalu. Penangkapan dilakukan terhadap penyelundup senjata api yakni Yuni Enumbi yang merupakan mantan anggota TNI dan dua orang lainnya. “Penggagalan penyelundupan senjata api oleh Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 patut diapresiasi oleh semua pihak, karena keberhasilan ini membawa kedamaian di bumi Cenderawasih,” ujar Mas Abduh sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Rabu (12/3/2025). Yuni Enumbi diketahui menyelundupkan senjata api dengan modus memasukannya dalam tabung kompresor yang dikemas sebagai paket…

Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah. Desakan tersebut disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sebagai tindaklanjut pengaduan masyarakat ke BAP DPD RI yang didominasi masalah pertanahan. “BAP DPD RI sangat concern terhadap penanganan konflik agraria yang melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat. Mengingat urgensi dan banyaknya aduan masuk terkait konflik agraria, kami mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Wakil Ketua I BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (12/3/2025).…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan hasil pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian utama laporan pelaksanaan tugas BULD DPD RI yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Maret 2025 untuk disetujui dan ditetapkan sebagai keputusan DPD RI. “Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa, BULD DPD RI merekomendasikan segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang dimandatkan Undang-Undang Desa, dalam bentuk omnibus untuk simplifikasi regulasi,” ucap Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow dalam Rapat Pleno BULD…

Isu pemberdayaan politik perempuan merupakan isu menarik yang perlu terus didiskusikan. Saat ini, pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui dua strategi yakni advokasi dan capacity building. Fokus advokasi gerakan perempuan adalah mendorong 30% keterwakilan perempuan di lembaga politik dan partai politik. Dalam mewujudkan hal ini, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI terus mendorong gerakan perempuan dalam politik. Melalui forum silaturahmi (12/03/2025), GKR Hemas mengundang pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) serta perwakilan dari partai politik. Dalam forum ini, GKR Hemas memberikan arahan akan pentingnya membangun politik yang Implementatif. “Perlu ada penajaman isu-isu…

Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menilai sengkarut mega korupsi produk minyak menjadi momentum melakukan reformasi dan bersih-bersih di internal Pertamina. Menurutnya, reformasi perlu dilakukan melalui perombakan manajemen agar terjadi penyegaran dan memenuhi tanggung jawab moral atas kasus yang menimpa Pertamina. “Pertamina harus melakukan perombakan manajemen, reformasi internal sebagai tanggung jawab moral atas kelalaian perusahaan, sehingga publik memberikan kepercayaan,” ujar Subardi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu mengungkapkan, kasus mega korupsi Pertamina sangat merugikan masyarakat.…

Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi menegaskan pentingnya pemberantasan mafia migas di sektor energi untuk menjaga perekonomian nasional. Ia mengaku pernah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2009-2014 untuk melakukan reformasi tata kelola energi, namun hal tersebut tidak dilakukan. “Pada periode 2009-2014, saya menjadi Anggota DPR di Komisi VII yang saat itu bermitra dengan Menteri ESDM, di mana terdapat Pertamina di dalamnya. Saat itu, saya mencurigai adanya mafia migas dan mengusulkan agar tata kelola energi Indonesia direformasi. Alhamdulillah, kini indikasi adanya mafia migas terbukti. Bahkan yang lebih mengecewakan, ada kolaborasi antara pihak luar dan dalam negeri,” ungkap…

Komisi XIII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Selasa (11/3/2025) di Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Komisi XIII mendorong agar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dijadikan mata pelajaran wajib mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT). Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, menekankan pentingnya PPKn dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. “Kami mendorong agar PPKn menjadi mata pelajaran wajib di SD hingga SMA, dan juga masuk sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Ini penting agar generasi muda kita memiliki pemahaman yang kuat…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengungkapkan temuan beras impor yang berkutu di Gudang Perum Bulog saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan tersebut dilakukan dalam masa reses DPR beberapa waktu lalu. Titiek Soeharto menyebut bahwa beras tersebut merupakan stok impor dari tahun lalu. “Pada reses lalu, dalam kunjungan kerja ke Jogja, saya memimpin tim meninjau Gudang Bulog. Di situ kami menemukan masih banyak beras sisa impor tahun lalu yang sudah banyak kutunya,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Dalam kesempatan itu, Titiek meminta perhatian dari Kementerian…

Komisi I DPR RI resmi membentuk Panja Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI usai rapat kerja bersama Menhan, Menteri Hukum, Wamenkeu, dan Wamensetneg. Terdapat dua isu utama yang dibahas terkait perubahan dalam regulasi, salah satunya prajurit yang ditugaskan di lembaga pemerintahan diwajibkan mundur terlebih dahulu dari statusnya sebagai prajurit TNI aktif. “Ada dua hal yang cukup menarik. Yang pertama, yang semula kita ramai bahwa prajurit TNI aktif itu dapat ditugaskan dimana saja, di lembaga pemerintahan itu sekarang ini walaupun dapat ditugaskan di lembaga pemerintahan, dia harus mundur sebagai prajurit TNI aktifItu yang pertama,” ujar Anggota Komisi I TB…