Penulis: redaksi

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya menyambut baik rencana pemerintah yang akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait rehabilitasi Sumatra pascaterdampak bencana. Menurutnya, langkah itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemulihan pasca bencana sekaligus memastikan warga terdampak mendapatkan hak dasar mereka. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai, penerbitan Inpres menjadi instrumen penting agar proses rehabilitasi dapat berjalan terpadu lintas kementerian dan lembaga. Danang juga mengapresiasi gerak cepat Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk memimpin Satuan Tugas (Satgas) percepatan perbaikan jembatan dan infrastruktur pasca bencana di Sumatra. Menurutnya, hal ini penting…

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polresta Pekanbaru, Riau, dalam rangka sosialisasi tugas, fungsi, serta penguatan sinergi pengawasan terhadap anggota DPR RI yang melaksanakan kegiatan di daerah. Kunjungan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun dan diterima oleh jajaran Polresta Pekanbaru melalui Wakapolresta AKBP Ronald Sumaja. Dalam sambutannya, Adang Daradjatun menyampaikan apresiasi atas penerimaan hangat dari jajaran Polresta Pekanbaru. “Pertama kali saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Kapolresta yang diwakilkan oleh Wakil Polresta Pekanbaru atas penerimaan dari tim MKD,” ujar Adang saat wawancara dengan sinarharapan.com usai kegiatan di Polresta Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin…

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendorong kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinergi karena dampak bencana tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pemulihan harus memastikan keberlanjutan kehidupan para penyintas, terutama kelompok rentan. “Nantinya upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat juga akan dikomunikasikan kepada Kementerian Perekonomian agar program pemberdayaan dapat diberikan kepada warga yang kehilangan mata pencaharian,” ujar Selly usai mengikuti Tim Kunspek Komisi VIII DPR rapat dengan jajaran Pemprov Sumut, di Medan, Sabtu (6/12/2025). Dalam waktu dekat, kata Politisi F-PDI Perjuangan ini, Komisi VIII akan menggelar rapat kerja terkait usulan…

Komisi VI DPR RI menyoroti pentingnya layanan perbankan yang tetap berjalan di wilayah bencana, mengingat banyak daerah sedang mengalami cuaca ekstrem jelang Nataru. Karena itu, Komisi VI mendesak Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk memastikan keamanan dana nasabah, ketersediaan layanan minimal, hingga kecepatan pemulihan operasional. Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menekankan bahwa korban bencana sangat bergantung pada akses keuangan yang aman. “Jika mereka kehilangan harta benda, uang di bank harus bisa diakses. Dari empat bank Himbar, baru satu yang benar-benar siap. Ini kami minta diperbaiki segera,” ujarnya kepada wbindonesia.com dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025). Anggota Komisi…

Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi mendalam terhadap peran BP BUMN dan Danantara dalam mengawal kinerja BUMN perbankan. Momentum Nataru 2025 dijadikan DPR sebagai tolok ukur efektivitas restrukturisasi dan transformasi BUMN demi kepentingan publik. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti bahwa Danantara masih menghadapi pekerjaan besar, terutama dalam mengurangi jumlah BUMN yang tidak efisien. “Dari lebih dari 1.000 BUMN, akan dipangkas menjadi sekitar 500–200 entitas. Ini tugas berat Danantara, dan kami harus mengawalnya,” ujarnya kepada wbindonesia.com dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025). Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme, output kinerja, dan efisiensi SDM. “Kalau digaji,…

Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menegaskan komitmen DPR untuk memastikan target kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada tahun 2029 benar-benar tercapai. Karena itu, Komisi VII berkomitmen untuk melihat langsung kondisi industri pertahanan, berdiskusi, sekaligus mengawasi proses pengembangan teknologi agar selaras dengan arah pembangunan nasional. “Kami hanya ingin belanja masalah serta memastikan bahwa sesuai dengan visi besar kita, kemandirian alutsista di tahun 2029 bisa tercapai,” ujar Ilham kepada Parlementaria saat kunjungan kerja ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12/2025). Ilham menyebut pertemuan dengan jajaran direksi Defend ID dan Pindad memberikan gambaran jelas bahwa industri pertahanan nasional tidak…

Anggota Komisi III DPR RI Wayan Sudirta menekankan pentingnya reformasi yang terukur dan tepat guna dalam sistem kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Baginya, reformasi harus memastikan adanya keadilan karena hal itu merupakan prasyarat penting bagi stabilitas bangsa. “Kalau sedemikian parah keadaan kita, bisakah kita membuat reformasi yang terukur (dan) tepat guna. Jangan sampai tujuan baik nanti implementasinya malah tidak ada apa-apa,” ujar Wayan dalam Rapat Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan, dengan narasumber Akademisi UII Yogyakarta Suparman Marzuki serta Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Dalam kesempatan…

Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan pentingnya pengawasan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar kebijakan kompensasi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI ke Nusa Dua, Bali, dalam rangka peninjauan kesiapan Pertamina dan jajaran unit PSO menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Sabtu (6/12/2025). Menurut Andi, fungsi Komisi XI salah satunya adalah memastikan subsidi dan kompensasi BBM tepat sasaran, sehingga pengawasan distribusi oleh Pertamina dan operator di lapangan harus berjalan efektif. “Pertama, karena ini di Komisi XI, di mana Komisi XI ini mengawasi sejauh mana subsidi dan…

Dalam situasi saat ini kebutuhan akan ketersediaan pangan dan energi menjadi fokus utama perhatian nasional. Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menegaskan pentingnya pemantauan yang berkelanjutan terhadap ketersediaan bahan pokok, khususnya beras dan minyak. Dengan stok beras nasional yang mencapai 3,5 juta ton mendekati 4 juta ton Nasril menyatakan bahwa data mengenai fasilitas penyimpanan harus selalu diperbarui. Menurut Nasril minyak menjadi komoditas yang cukup sensitif dalam distribusinya. “Peran swasta sangat penting hari ini untuk dipantau,” ujarnya. Ketidakstabilan harga sering kali disebabkan oleh spekulasi yang muncul ketika data stok tidak diperbaharui. Hal ini berpotensi menciptakan gejolak harga di daerah tertentu…

Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh di PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) agar BUMN pelayaran tersebut mampu bersaing dan bertransformasi menjadi perusahaan yang kuat dan mandiri. Hal itu disampaikan saat kunjungan spesifik Komisi XI DPR RI ke PT PELNI di Denpasar, Bali. Mekeng mengungkapkan bahwa PELNI, sebagai industri pelayaran yang sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu, seharusnya dapat berkembang mengikuti pesatnya pertumbuhan sektor pelayaran dan logistik nasional. Namun demikian, ia menilai tata kelola dan perencanaan bisnis PELNI masih memerlukan penguatan yang signifikan. “PELNI ini industri pelayaran yang sudah cukup lama, sejak saya kecil pun…