Penulis: redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Komisi Informasi Pusat (KIP) lebih proaktif untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang relevan dan transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan momentum penting seperti Pilkada 2024. “Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah, KIP harus mampu menjawab pertanyaan publik yang sering muncul, seperti ke mana uang pajak yang kami bayar digunakan?” ujar Amelia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers, di Kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2024). Menurut Amelia, informasi yang jelas diperlukan masyarakat, terlebih dengan rencana kenaikan PPN…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyampaikan pandangannya terkait perlunya langkah strategis untuk melindungi dan mengangkat nilai ekonomi kreatif lokal. Ia memberikan contoh nyata melalui tas buatan UMKM Trenggalek yang ia gunakan. “Ini tas buatan Trenggalek, jika dijual di Prada bisa mencapai Rp30 juta, bahkan hingga Rp75 juta karena memiliki nilai vintage dan handmade. Tapi kenapa UMKM kita hanya menjualnya seharga Rp250 ribu?” tegasnya dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widiyanti Putri, di Ruang Rapat Kerja Komisi VII, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan menunjukkan adanya kesenjangan nilai apresiasi…

Sesi pendalaman dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Pimpinan KPK sudah dimulai sejak Senin (19/11/2024). Direncanakan, agenda pendalaman terhadap Capim KPK yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI tersebut, berlangsung hingga hari Kamis (21/11/2024) mendatang. Dalam salah satu sesi pendalaman dengan salah satu Capim KPK Ida Budhiati, Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengusulkan agar KPK tidak hanya melakukan koordinasi, supervisi dan penindakan kasus-kasus korupsi, namun juga meningkatkan peran pencegahan, misalnya dengan mendesain pendidikan anti korupsi. “Nah kalau Ibu jadi pimpinan nanti saya punya ide, bagaimana kalau KPK misalnya mendesain pendidikan yang terstruktur mulai dari TK mungkin, SD, SMP,…

Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Novita Hardini mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan pentingnya pengelolaan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Ia menyampaikan apresiasi terhadap paparan Menteri Widiyanti Putri yang menurutnya tidak hanya menyajikan visual yang menarik, tetapi juga substansi yang kuat. Novita kemudian menyoroti potensi ekonomi kreatif di Bali sebagai salah satu contoh daerah yang kaya akan budaya dan seni. Ia menggarisbawahi fenomena ekonomi kreatif modern, seperti konser musik internasional yang mampu menjual tiket hingga jutaan rupiah, namun mengkritisi rendahnya apresiasi terhadap seni dan budaya lokal. “Kita melihat, budaya lokal seperti pertunjukan Reog…

Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa (19/11/2024), mengesahkan penetapan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai mitra kerja Komisi VIII. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang memastikan proses persetujuan sesuai dengan tata tertib DPR RI. Dalam sesi yang berlangsung di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Adies Kadir memaparkan bahwa keputusan ini didasarkan pada hasil rapat konsultasi yang diadakan sehari sebelumnya, pada 18 November 2024. “Berdasarkan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi-fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan dewan, disepakati bahwa BPH…

DPR RI mengesahkan revisi undang-undang (RUU) atas perubahan UU No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pengesahan tersebut melalui rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memimpin jalannya rapat paripurna tentang pengesahan RUU DKJ yang telah disahkan sebelumnya di tingkat I di Badan Legislasi DPR RI. Turut mendampingi Wakil Ketua yang lain, yaitu Saan Mustopa hingga Cucun Ahmad Syamsurijal. Adies meminta persetujuan dari anggota DPR RI terkait Revisi UU Daerah Khusus Jakarta. Anggota sepakat dengan keputusan Baleg DPR RI. “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan…

Komisi III DPR RI telah memulai sesi pendalaman uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada Calon Pimpinan KPK. Calon pertama yang mendapat kesempatan pendalaman adalah Setyo Budiyanto. Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti masih banyaknya tunggakan perkara yang belum usai di KPK periode sebelumnya, di antaranya juga terdapat 18 kasus besar yang merugikan negara cukup besar. Ia menyebut, salah satunya, adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia pun menanyakan langkah konkret Setyo dalam penyelesaian berbagai tunggakan kasus di KPK. “Apalagi kita tahu ada puluhan tersangka yang sudah berulang tahun bahkan puluhan tahun…

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan sinyal bahwa penerapan kenaikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025 akan tetap terlaksana. Hal ini sontak menimbulkan reaksi pada berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam keterangan resminya, Cucun mengingatkan pemerintah mengenai potensi dampak negatif kenaikan PPN menjadi 12 persen terhadap sektor ekonomi. Ia mencemaskan bahwa kenaikan tarif tersebut dapat menghambat pemulihan ekonomi nasional yang sedang berusaha bangkit pasca-pandemi, mengingat ketidakpastian global yang sedang melanda, termasuk krisis energi dan pangan. Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) itu menyatakan biaya produksi bagi pengusaha akan meningkat…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan koperasi bukan hanya sekadar bagian dari sistem ekonomi, akan tetapi juga menjadi bagian nilai fundamental bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dirinya mendukung penuh revisi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan para praktisi dan akademisi yakni Emy Nurmayanti, M.S.E., Dr. Ir. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc., Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat M.Ec., Ph.D., di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). “Kita ini juga ada kekeliruan selama ini memandang koperasi. Kita…

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih merasa prihatin sejumlah daerah di Indonesia masih menjadi daerah dengan kemiskinan ekstrem. Salah satu yang masuk kategori miskin ekstrem adalah Kabupaten Brebes. “Saya ini masih sedih dan prihatin, karena sudah hampir tiga periode masih istiqomah kemiskinan ekstrem. Di Jawa Tengah, ada Kebumen, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo dan Brebes. Brebes itu menjadi paling tinggi,” kata Fikri dalam keterangannya kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (19/11/2024). Atas kondisi tersebut, pria yang akrab disapa Fikri ini meminta Pemerintah RI untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat dibandingkan penyaluran bantuan sosial (bansos). “Dengan pemberian bantuan sosial saja, masih banyak daerah yang…