Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyatakan dukungan penuh terhadap upaya menghidupkan kembali Instruksi Presiden (Inpres) mengenai Persusuan Nasional. Sebagaimana pada era Presiden Soeharto, Inpres No. 2/1985 mengatur bahwa pabrikan diperbolehkan mengimpor susu sesuai kebutuhan produksi, namun diwajibkan terlebih dahulu menyerap susu segar produksi dalam negeri. Menurut Amin, kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi dan konsumsi susu nasional. Namun juga mengurangi ketergantungan pada impor serta mendukung kesejahteraan peternak sapi perah lokal. “Penerbitan Inpres tersebut harus disertai dengan penyusunan roadmap transformasi rantai pasok dan pemasaran susu lokal,” tegasnya sebagaimana keterangan resmi kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (19/11/2024). Legislator Fraksi PKS itu…

Anggota Komisi III DPR RI Frederik Kalalembang mengungkapkan pentingnya pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dapat mengembalikan muruah dan kredibilitas lembaga anti-rasuah ini. Menanggapi uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 yang saat ini tengah berjalan, Frederik menilai bahwa calon-calon yang maju sejauh ini memiliki potensi yang baik. “Saya kira sampai hari ini calon yang maju, mulai dari kemarin 5 orang dan hari ini pagi ini 6 orang, semua punya potensi yang bagus. Dan mereka punya background semua dari hukum dan ada beberapa juga dari keuangan. Tapi sejauh ini kelihatannya bagus,” ujar Frederik saat ditemui wbindonesia seusai mengikuti  Rapat Pemilihan…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti soal rencana Pemerintah yang akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Cucun mengingatkan bahwa kenaikan PPN yang berdampak positif terhadap penerimaan negara harus dibayar dengan inflasi yang tinggi di tahun 2022. Pada tahun tersebut, inflasi mencapai 5,51 persen. Meski kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen bukan satu-satunya faktor penyumbang angka inflasi itu, namun kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi. Sebab peningkatan tarif meningkatkan biaya produksi bagi produsen yang kemudian dapat direspons dengan menaikkan harga jual produk mereka. “Kenaikan harga produk dan…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti soal rencana Pemerintah yang akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Cucun khawatir kenaikan tarif PPN meski hanya 1 persen, hal tersebut akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat karena kenaikan pajak akan memiliki efek domino atau efek turunan. “Sebenarnya sudah sejak lama saya concern terhadap rencana Pemerintah terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen ini. Sejak periode DPR lalu, saya mendorong agar rencana tersebut dikaji ulang,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam keterangn tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (19/11/2024). Adapun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7…

Anggota Komisi XI DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memberdayakan UMKM lokal demi mendukung program nasional makan bergizi gratis. “Saya berharap, saya titip NTT dan teman-teman, itu pangan lokalnya, produknya dapat masuk ke dalam e-katalog dan menjadi salah satu produk yang bisa digunakan untuk makan bergizi gratis,” ujar Julie saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan LKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Legislator Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengungkapkan, dukungan terhadap UMKM lokal dapat menjadi rujukan LKPP dalam mengajukan tambahan anggaran. “Saya dan teman-teman Fraksi Partai NasDem lain, jika memang LKPP…

Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberantasan judi online. Menurutnya, OJK seharusnya bisa lebih banyak berperan dalam pemberantasan aktivitas ini, yang dinilai selama ini OJK terlalu banyak diam terkait pemberantasan judi online. Mengingat, dalam beberapa pekan terakhir mulai muncul banyak oknum pemerintah yang justru terlibat dalam judi online. “Jangan-jangan banyak warga OJK yang terlibat (main di judi online) seperti di Kominfo. Jangan-jangan Pak Mahendra juga main judi online, tapi ini saya gak nuduh,” ujar Primus dalam RDP Komisi XI dengan OJK terkait Kinerja OJK Triwulan III-2024, di Gedung Nusantara I, DPR RI,…

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diketahui, peralihan kewenangan ini sesuai dengan amanat Pasal 312 Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Peralihan dilakukan paling lambat 12 Januari 2025. Namun, hingga pertengahan November ini, PP peralihan itu belum terbit. Andreas pun mengusulkan agar topik terkait PP peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto ini masuk dalam kesimpulan rapat. “Jadi, mohon perhatian bagi kita, untuk PP peralihan ini, untuk…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melaksanakan rapat koordinasi kuasa pengguna anggaran (KPA) di penghujung tahun 2024. Acara yang digelar di Jakarta ini dipimpin oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Sumariyandono, sebagai langkah pengendalian terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) di bawah naungan KPA. Dalam sambutannya, Sumariyandono menegaskan bahwa rapat ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memastikan penyelesaian administrasi yang tertib di akhir tahun, seperti penyelesaian berita acara serah terima, kontrak, dan penghindaran potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kedua, mempersiapkan perencanaan anggaran untuk tahun 2025 agar lebih matang dan efisien. “Di akhir tahun biasanya muncul persoalan yang tidak disengaja, seperti keterbatasan waktu…

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa sebagai bagian integral dari pengelolaan anggaran pada Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (Rakor KPA) Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Senin (18/11/2024). Indra menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan memiliki dampak strategis terhadap efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. “Pengadaan barang dan jasa adalah bagian penting dalam tata kelola anggaran. Ke depan, ada empat hal yang menjadi perhatian utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pengawasan,” tegas Indra. Dalam sesi penyampaian materi, Indra menyoroti pentingnya proses perencanaan…

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menerima 31 mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang dikenai skorsing akibat unjuk rasa menentang peraturan kampus yang dianggap membatasi hak demokrasi. Dalam pertemuan ini, Marwan menegaskan komitmennya untuk mendorong solusi adil yang tetap menjaga ketertiban tanpa mengorbankan hak-hak mahasiswa. Marwan menyoroti pentingnya menyelesaikan dampak skorsing tersebut, mengingat sebagian besar mahasiswa yang terlibat tengah berada dalam tahap akhir studi, seperti penyusunan skripsi. “Kita tidak ingin hak akademik mereka terabaikan,” tegasnya. Ia juga berjanji segera menghubungi Rektor UIN Alauddin Makassar, dan bila diperlukan, akan menggelar pertemuan dengan Menteri Agama…