Penulis: redaksi

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung program-program kepemilikan rumah yang tengah digalakkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) “Saya kemarin datang ke Grand Opening dan Akad Massal Perumahan The City Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung yang merupakan program FLPP. Program-program seperti ini bisa menjadi upaya pembenahan permukiman padat penduduk,” jelas Cucun dalam keterangan rilisnya yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (12/11/2024). Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu pun menyoroti skema…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri sampaikan pentingnya evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 sebelum menuju RPJMN periode berikutnya. Menurutnya, ini adalah proses awal menuju pembangunan kedepan, mengingat pemerintahan presiden Prabowo memiliki target yang cukup ambisius, sehingga seluruh pihak harus benar-benar mendukung dan memastikan target ini bisa tercapai. ”Misalnya pertumbuhan ekonomi 8 persen. Nah oleh karenanya kita kan harus melihat dalam 5 tahun terakhir kemarin itu 2019-2024 itu seperti apa, sehingga kita startnya itu menjadi lebih jelas,” kata Hanif dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI terkait Capaian Target RPJMN 2019 – 2024…

Sejumlah fraksi di DPR RI setuju untuk menerima Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (12/11/2024). Adapun dorongan revisi ini dilakukan diantaranya untuk antisipasi kepastian hukum mengenai nomenklatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPR, Anggota DPRD dan Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Jakarta hasil pemilihan umum tahun 2024. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pandangan Fraksi yang diserahkan oleh Anggota DPR RI Surya Utama, menuliskan bahwa perubahan status Jakarta adalah bagian integral dari…

Globalisasi sekaligus kemajuan teknologi informasi membuat negara saling terintegrasi termasuk di sektor perdagangan. Tentunya, integrasi ini membuat arus ekonomi dunia menjadi dinamis dan terbuka. Sebab itu, Komisi VI DPR RI menilai kebijakan anti monopoli sudah tidak relevan. Dibandingkan memperkuat kebijakan anti monopoli, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendukung terciptanya ekosistem persaingan usaha yang sehat. Harapannya, adanya persaingan usaha yang sehat yang diselaraskan dengan pengawasan yang kuat membuat sektor perdagangan di Indonesia bisa berjalan efektif dan efisien. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Pakar Ekonomi Indonesia Benny Pasaribu. terkait…

Dalam diskusi yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024), Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memberikan contoh regulasi pertembakauan yang dinilainya tidak seimbang. Ia menyoroti bahwa beberapa peraturan hanya membatasi produksi tembakau, tetapi tidak berlaku sama untuk komoditas lain yang juga berisiko terhadap kesehatan, seperti gula. “Penyakit terbesar sekarang itu diabetes, tapi kenapa pabrik gula terus berkembang?” tanyanya, dengan nada yang menyiratkan ketidakadilan dalam regulasi. Ia menyoroti pula kebijakan yang belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi pekerja Indonesia di luar negeri, seperti kebijakan moratorium tenaga kerja ke Dubai yang tidak didukung upaya…

Di tengah diskusi hangat yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dengan penuh semangat membuka pembahasan tentang masa depan industri hasil tembakau di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Dengan suara yang lantang dan tegas, ia mengundang para peserta diskusi untuk melihat persoalan ini secara objektif dan mendalam. “Kita tidak bisa membuat peraturan yang semena-mena, harus mempertimbangkan semua kepentingan,” ujar Willy, menandaskan pentingnya tidak mengedepankan ego sektoral. Ia menegaskan bahwa ia berbicara bukan hanya sebagai Ketua Komisi XIII DPR RI, tetapi juga sebagai “representasi dari smokers,” atau konsumen tembakau, yang merasa kebijakan terkait…

Komisi XI DPR RI menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2024 yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Dalam forum tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan menjadi KAP terpilih untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahunan BPK Tahun 2024. Pemilihan ini, jelasnya, telah melewati serangkaian uji kepatutan dan kelayakan dan rapat penentuan yang digelar…

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan proses legislasi revisi Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan terus berlanjut setelah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR hari ini. Adies menargetkan pengesahan revisi UU DKJ menjadi UU sebelum gelaran Pilkada 27 November. “Ya memang harus diselesaikan sebelum pencoblosan (pilkada),” kata Adies pada Parlementaria usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Ia mewanti-wanti akan ada gugatan yang muncul terhadap UU DKJ jika tidak rampung sebelum pilkada. Maka ia pun mendorong revisi UU DKJ turut memberikan kejelasan hukum dalam proses pelaksanaan pilkada. “Kita khawatir kalau sudah coblosan nanti kan…

Di tengah diskusi hangat yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dengan penuh semangat membuka pembahasan tentang masa depan industri hasil tembakau di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Dengan suara yang lantang dan tegas, ia mengundang para peserta diskusi untuk melihat persoalan ini secara objektif dan mendalam. “Kita tidak bisa membuat peraturan yang semena-mena, harus mempertimbangkan semua kepentingan,” ujar Willy, menandaskan pentingnya tidak mengedepankan ego sektoral. Ia menegaskan bahwa ia berbicara bukan hanya sebagai Ketua Komisi XIII DPR RI, tetapi juga sebagai “representasi dari smokers,” atau konsumen tembakau, yang merasa kebijakan terkait…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti tantangan pembiayaan yang dihadapi para pelaku UMKM di Indonesia. Novita mengungkapkan kekhawatirannya atas bunga pinjaman yang masih tinggi, yang dinilai memberatkan UMKM. Karena itu, ia menekankan bahwa persoalan ini membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, dengan melibatkan eksekutif dan legislatif untuk mengeluarkan kebijakan yang melindungi kepentingan rakyat dan ekonomi nasional. “Untuk membangun ekonomi nasional dan pariwisata, diperlukan kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif dalam melindungi UMKM,” tambah Novita dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (11/11/2024). Tidak hanya itu, anggota DPR RI perempuan satu-satunya yang terpilih dari dapil Jatim VII…