Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengingatkan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK agar menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi dan tanpa drama. Ia menekankan bahwa Dewas KPK harus memiliki integritas serta independensi yang kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemberantasan korupsi. “Saya tidak bertanya, hanya ingin menyampaikan pesan. Jika Ibu terpilih nanti sebagai Dewas, Ibu harus memiliki integritas dan independensi yang kuat terhadap lembaga yang Ibu awasi,” ujar Sahroni kepada Cadewas Elly Fariani dalam Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga…

Badan Keahlian DPR RI yang merupakan supporting system bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), berperan memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, maupun diplomasi. Dengan adanya dukungan keahlian yang diberikan pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI maka Badan Keahlian DPR RI bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) melakukan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama Penelitian, Kajian, dan Kegiatan Akademik lainnya yang diperlukan. “Kerja sama ini bagian dari upaya kami dalam membangun kemitraan dengan stakeholders dalam pembentukan Undang-Undang, kami memandang bahwa Westminster Foundation for Democracy (WFD) merupakan mitra strategis dalam rangka optimalisasi…

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengingatkan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029 agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya Dewas KPK menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. “Maksudnya, mengawasi agar tetap on the track sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur,” kata Hinca dalam sesi pendalaman dengan calon anggota Dewas (Cadewas) Mirwazi, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Hinca juga meminta pandangan dari Mirwazi terkait kinerja Dewas KPK saat ini. “Pertanyaan saya, menurut Bapak, Dewas yang sekarang sudah on the track atau belum?” tanyanya. Lebih lanjut, Hinca meminta Mirwazi, jika terpilih nanti,…

Setelah merampungkan Rapat Pemilihan dan Penetapan Pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029, Komisi III kembali menggelar Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 untuk 10 Calon Dewan Pengawas KPK, pada Rabu (20/11/2024). Dalam salah satu sesi pendalaman dengan Cadewas Mirwazi, Anggota Komisi III Nasir Djamil mengungkapkan harapannya agar Capim dan Cadewas KPK terpilih nantinya dapat bersinergi bersama untuk meningkatkan integritas KPK. Integritas itu, lanjut Nasir, penting agar KPK dapat menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel. “Mudah-mudahan Dewas ke depan yaitu bisa berkolaborasi sehingga bisa meningkatkan integritas KPK melalui transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas,” kata Politisi Fraksi PKS tersebut,…

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal (Ittama Setjen) DPR RI mencatatkan prestasi membanggakan dengan memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh PT Sucofindo sebagai lembaga sertifikasi. Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad dalam acara Bulan Mutu Nasional 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Tanah Abang, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Menerima langsung penghargaan tersebut, Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura menyampaikan bahwa prestasi ini adalah komitmen nyata untuk membangun sistem tata kelola yang berintegritas dan bebas dari praktik penyuapan di linkungan Setjen DPR RI. Keberhasilan ini, ungkapnya, tidak…

Belakangan ini, RUU yang mengatur larangan konsumsi daging anjing dan kucing menuai sorotan. Hal itu lantaran, RUU yang diusulkan oleh Yayasan JAAN Domestic Indonesia tersebut sempat diusulkan untuk dihapus, dan akhirnya tidak masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengatakan bahwa DPR memang tidak bisa serta merta mengeluarkan aturan melarang konsumsi daging anjing dan kucing. Sebab, perlu ada kajian dan pendekatan utuh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. “Harus melibatkan para ahli yang terkait, sehingga ada pendekatan yang utuh, baik sosiologi, psikologi, antropologi, dan suara-suara masyarakat secara utuh,” kata Daniel kepada media, di…

Komisi I DPR RI akan selalu siap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar kepentingan nasional Indonesia dapat dicapai melalui upaya-upaya diplomasi ekonomi, termasuk pertimbangan peluang Indonesia bergabung dalam BRICS. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto dalam diskusi bertema Menakar Untung Rugi Rencana Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). “Selain itu, selaku pimpinan Komisi I DPR RI yang menaungi urusan luar negeri, kami juga bertanggung jawab untuk terus memberikan masukan yang konstruktif terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Lebih lanjut, ungkap Anton,…

Di ruang kerja Komisi VIII DPR RI, sekelompok guru calon pengawas dari seluruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka kepada Anggota Komisi VIII, Abdul Fikri Faqih. Dalam suasana penuh harapan, para guru ini mengungkapkan keluh kesah mereka terkait tertundanya pengangkatan sebagai pengawas madrasah, meski telah melewati rangkaian seleksi ketat yang difasilitasi oleh Kementerian Agama (Kemenag). Ajid Abdul Majid, perwakilan dari Komunitas Guru Calon Pengawas, menjelaskan bahwa mereka telah menuntaskan setiap tahap seleksi, termasuk administrasi, ujian berbasis komputer (CBT), serta penyusunan dan pertahanan makalah. Para peserta yang lolos mengikuti diklat intensif selama satu bulan di provinsi masing-masing. “Kami sudah lulus dan memegang sertifikat…

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan ke-3 tahun 2024 dan program strategis 2025, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menyoroti peran BIG dalam mengatasi perselisihan tata ruang yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Rokhmat menilai perselisihan yang terjadi kerap menjadi hambatan terhadap iklim investasi di suatu wilayah. ”Di beberapa kabupaten yang antara eksekutif dan legislatif belum tercapainya sebuah kesepakatan. Mana tata ruang yang buat industri, mana yang buat pertanian. Sehingga ini menjadi tumpang tindih. Sehingga investor takut untuk investasi. Ujung-ujungnya, akhirnya investor kabur. Nah, kehadiran geospasial…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa Baleg periode 2024-2029 memiliki semangat tinggi dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Baleg berkomitmen menyusun daftar prolegnas yang dapat dijalankan secara efektif. “Kami ingin menyusun daftar rancangan undang-undang yang realistis untuk diselesaikan, baik per tahun maupun selama lima tahun ini. Oleh karena itu, saya tadi mengusulkan, sebelum masuk ke rapat panitia kerja (panja), setelah menerima usulan dari pemerintah, perlu dilakukan rapat pleno secara lengkap,” ujar Doli dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta DPD RI. Rapat ini membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor…