Penulis: redaksi

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke pembahasan tingkat dua untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna. Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat pleno tingkat I yang digelar Baleg di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin malam (18/11/2024). Dalam kesempatan itu, Ketua Baleg DPR Bob Hasan menanyakan persetujuan kepada rapat. Rapat menyatakan setuju. “Selanjutnya kami bertanya kembali, apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan atas RUU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Bob Hasan.…

Anggota Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan bahwa fungsi legislasi selalu menjadi perhatian utama masyarakat dibandingkan fungsi lainnya. Maka dari itu, Firman menyarankan agar Prolegnas memprioritaskan undang-undang yang mendukung program kerja pemerintah, khususnya yang berfokus pada program unggulan seperti energi, pangan, dan pertumbuhan ekonomi. “Kalau kita mengacu pada pidato Bapak Presiden dan 17 program unggulan, fokus utama ada beberapa program seperti energi, pangan, dan pertumbuhan 8 persen. Itu yang menjadi perhatian kami. Oleh karena itu, kita perlu menyampaikan kepada pemerintah untuk bersepakat dengan DPR kira- kira apa, undang-undang yang bisa kita fokuskan untuk mendukung strategi pemerintah tadi ,”…

Seluruh fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat untuk mengusulkan sebanyak 41 Rancangan Undang-undang (RUU) untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025. Kesepakatan itu berdasarkan hasil rapat pleno pembahasan prolegnas prioritas 2025 dan prolegnas jangka menengah 2025-2029. Rapat pleno tersebut dipimpin Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dan dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. “Apakah hasil penyusunan Prolegnas RUU 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas 2025 dapat disetujui sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Bob Hasan yang dijawab ‘setuju’ oleh seluruh peserta rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11) malam WIB. Dari sembilan fraksi yang setuju dalam rapat,…

Anggota Komisi X DPR RI, Melly Goeslaw menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) terkait dengan Revisi UU Hak Cipta yang diajukannya ke Badan Legislasi. Diskusi dengan tajuk “Perlindungan Hukum Karya Cipta Dalam Tata Kelola Digitalisasi” ini dihadiri oleh para pakar hukum, musisi, penulis lagu dan insan kreatif di belantika musik tanah air. “Karena aku kan melakukan usulan undang-undang terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 untuk revisinya, jadi hari ini kita adakan FGD khusus untuk musisi. Nanti mungkin nanti ada FGD-FGD berikutnya yang untuk penulis buku, untuk sinematografi dan lain-lain karena kan Undang-Undang Hak Cipta ini bukan hanya…

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) secara resmi diterima oleh Panitia Kerja (Panja) setelah melalui pembahasan intensif dan demokratis. Ketua Panja RUU DKJ Imam Sukri menyampaikan laporan hasil kerja Panja dengan menggarisbawahi poin-poin penting selama proses pembahasan RUU DKJ Demikan hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Perlu diketahui,…

Wacana penolakan terhadap Revisi UU Penyiaran sempat bergilir beberapa waktu lalu, salah satunya berasal dari Dewan Pers dan Komunitas Pers. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari mempertanyakan latar belakang penolakan terhadap RUU yang digadang akan menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 itu. “Menurut saya kalau memang sebuah penolakan dalam bentuk ketidaknyamanan terhadap substansi, pasal berapa itu bisa dibicarakan dan bisa dikompromikan. Menurut saya itu tidak serta-merta menolak tanpa urutan penolakan atau keterangannya atau penjelasannya atau argumentasinya. Saya rasa ini juga untuk kebaikan bersama,” ujar Desy saat ditemui wbindonesia.com di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Sebelumnya,…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arzeti Bilbina mendorong agar Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera disahkan. Ia menilai RUU tersebut penting untuk menjamin hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan dan menjamin pelestarian tradisi budaya Indonesia. “Menjamin hak-hak masyarakat adat merupakan kewajiban negara. Maka kami mendorong agar RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Proglenas prioritas 2025 sehingga bisa segera disahkan,” kata Arzeti dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (18/11/2024). RUU Masyarakat Hukum Adat sendiri telah diusulkan sejak tahun 2003 dan dirumuskan naskah akademiknya pada tahun 2010. Meski sudah lama masuk Prolegnas DPR, namun RUU yang menyangkut kemaslahatan orang…

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti kasus penyelewengan BBM bersubsidi yang marak terjadi di daerah pemilihannya di Mojokerto, Jawa Timur. Meitri mengungkapkan kendati penyelewengan BBM bersubsidi itu pernah ditindak oleh aparat, praktik culas tersebut kembali terulang dan diduga dilakukan oleh pelaku yang sama. “Sejujurnya, kami mengaku prihatin atas berulangnya kasus penyelewengan BBM bersubsidi di dapil kami yang menyebabkan subsidi BBM jadi tidak tepat sasaran. Akibatnya, masyarakat kecil yang seharusnya dapat menerima manfaat dari program pemerintah justru kehilangan haknya,” tegas Meitri dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (18/11/2024). Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menduga lemahnya fungsi pengawasan…

Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus yang terjadi terkait koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia. Ia mendorong seluruh elemen pemerintah ikut berpartisipasi aktif menyelesaikan revisi Undang-Undang Koperasi demi memastikan sekaligus memberikan jaminan kuat berupa perlindungan anggota koperasi yang dirugikan. Pernyataan ini dirinya sampaikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Praktisi dan Akademisi yaitu Emy Nurmayanti, M.S.E., Dr. Ir. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc., Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat M.Ec., Ph.D. di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). “Saya setuju…

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru-baru ini memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas). Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memberdayakan ormas yang selama ini telah berkontribusi besar pada pembangunan sosial. Namun, langkah ini tidak lepas dari kritik oleh publik, terutama terkait dampak potensial terhadap lingkungan, transparansi, dan independensi ormas. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil memandang pemberian izin tambang kepada ormas bisa menjadi mendorong keterlibatan masyarakat untuk mendongkrak pembangunan bangsa. Kebijakan ini, menurutnya, bisa membuka peluang bagi ormas untuk lebih mandiri secara finansial, sehingga dapat memperkuat peran sosial di…