Penulis: redaksi

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait Kinerja LKPP Triwulan III Tahun 2024, Komisi XI DPR RI menyepakati beberapa hal, termasuk diantaranya tambahan anggaran LKPP Tahun Anggaran 2025 guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp30,77 miliar. ”Komisi XI DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran LKPP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 34,20 miliar dengan rincian sebagai berikut; Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp30,77 miliar da operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebesar Rp3,43 miliar. Untuk diusulkan dan disesuaikan dengan ruang fiskal APBN Tahun Anggaran 2025,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Endipat Wijaya menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kelemahan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2023. Hal tersebut, menurutnya, mutlak memerlukan perbaikan tata kelola keuangan pada Kementerian tersebut. “Kami mendapat data di Kementerian Pertanian ini lebih dari Rp500 miliar temuan BPK. Kami juga datang ke sini bukan dalam hal mencari-cari kesalahan, tetapi kita mau meluruskan sesuatu yang belum lurus. Kami perlu tahu juga, datang ke lapangan langsung bagaimana kejadiannya di daerah, sehingga nanti kami bisa memberi input langsung,” ucap Endi saat…

Kasus kematian dr. Aulia Risma Lestari kini memasuki babak baru. Keluarga korban mendatangi Komisi III DPR RI untuk melaporkan dugaan tindak pidana perundungan dan pemerasan yang dialami peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menegaskan bahwa kasus ini harus ditindaklanjuti secara mendalam. Ia menyoroti bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang bermartabat tanpa adanya perundungan. “Tentunya ini mencoreng institusi pendidikan. Pada akhirnya, ketika seseorang itu lulus, dia akan melayani rakyat, melayani masyarakat, dan melayani umat,” ujar Nasyirul kepada wbindonesia.com di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Politikus Fraksi PDI-Perjuangan…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Kickoff Meeting Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK). Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa penyusunan RITIK adalah langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, yang sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Ia berharap RITIK menjadi panduan utama dalam pengembangan infrastruktur dan layanan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi di lingkungan Setjen DPR RI. “RITIK diharapkan menjadi panduan utama dalam mengembangkan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang modern serta terintegrasi di lingkungan Setjen DPR maupun dengan pihak-pihak luar. Melalui arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)…

DPR RI menyampaikan keterangannya atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD Tahun 1945, di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Digelar secara daring, Tim Kuasa DPR yang diwakili oleh M. Nasir Djamil memaparkan 4 (empat) poin. Di mana, ia menegaskan kedudukan DPR secara umum soal pemberian prioritas pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. “Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materil UU 3/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor…

Hari ini, Senin (18/11/2024), Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) bagi Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK. Agenda fit and proper test diawali dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah yang sudah dimulai sejak pukul 08.00 pagi. Selama satu jam kemudian, Capim dan Calon Dewas KPK diminta untuk membuat makalah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara dan pendalaman. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, saat membuka sesi pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah Capim dan Cadewas KPK, mengapresiasi semua calon yang hadir. “Bapak/Ibu sudah sampai di ruangan ini sesuatu yang sangat luar…

Dalam upaya meningkatkan pelayanan ibadah haji, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan dukungannya terhadap pelibatan personel TNI dan Polri sebagai petugas haji pada musim haji 2025. Dukungan ini muncul saat Marwan menghadiri acara Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji yang digelar di Medan, Jumat (15/11/2024), di mana ia berbagi pandangannya tentang pentingnya kontribusi pihak keamanan nasional untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia. Marwan menjelaskan, pelibatan personel militer dan kepolisian bukanlah gagasan baru. “Sudah lama mereka terlibat, baik polisi maupun tentara, dalam membantu proses haji,” ujarnya, menyoroti peran mereka selama bertahun-tahun dalam mengatur kelancaran ibadah di Tanah Suci. Kementerian…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengaku prihatin denganbanyaknya masyarakat Indonesia yang lebih percaya untuk berobat ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, daripada berobat di dalam negeri. “Sayang ya 80 persen rumah sakit di Penang itu isinya orang Indonesia semua. Saya kemarin ke sana, walaupun saya senang karena saya berobat di sana dilayani dengan sangat baik, ramah, kemudian teratur, murah, tapi saya sedih, kok bisa 80 persen orang Indonesia ada di sana,” ujar Irma saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (14/11/2024). Irma…

Penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen datang dari berbagai kalangan. Kenaikan PPN ini dinilai berdampak negatif terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, saat dihubungi pada Sabtu (16/11/2024). Hendry Munief meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana kenaikan PPN demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan pajak, terutama ketika semua pihak tengah berupaya memulihkan ekonomi nasional. “Pasca Covid-19, ekonomi kita belum sepenuhnya pulih. Hal ini terbukti dari pendapatan pajak tahun 2024…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan Rapat Pleno untuk mendapatkan masukan atau pandangan dari Anggota Baleg terhadap kompilasi RUU yang masuk dalam usulan Prolegnas 2025-2029. Dalam rapat tersebut, Anggota Baleg dipersilakan untuk menyampaikan pandangannya Setelah Tim Ahli Baleg menyampaikan presentasi kompilasi usulan RUU dari hasil penyerapan aspirasi, RDP-RDPU, serta usulan dari Anggota DPR, Komisi, Fraksi dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Khas masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025-2029. “Saya cuma menambahkan, ada satu RUU, pada waktu kunjungan kerja Baleg ke Provinsi Sumatera…