Penulis: redaksi

Pemerintah telah sepakat akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE). Hal tersebut menyusul adanya keluhan dari pada pedagang konvensional yang merasa dirugikan dengan kehadiran sosial commerce seperti TikTok Shop. Merespon aturan baru pemerintah tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang masif mengenai social commerce, agar tidak ada pelanggaran akibat kurangnya edukasi dan literasi pelaku usaha. Anggota Komisi di DPR yang salah satu tugas kerjanya terkait urusan perdagangan tersebut juga meminta pemerintah memberikan solusi terhadap pelaku usaha digital dengan…

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah perlu menggelar program-program edukasi bagi anak dalam hal pendidikan seksual. Menurutnya, sarana yang digunakan bisa dengan berbagai bentuk, sesuai kriteria yang dibutuhkan. “Pendidikan seksual yang sesuai dengan kategori anak dapat menjadi modal agar mereka memahami batasan-batasan yang diperlukan serta agar anak dapat melindungi diri dari potensi bahaya seksual,” ucap Puan dalam rilis yang diterima tim WBIndonesia.com, Senin (25/9/2023). “Tentunya peran Pemerintah juga diperlukan dengan berbagai program edukasi di lingkungan pendidikan, layanan kesehatan, pendidikan moral serta agama, dan lain-lain,” sambungnya. Puan pun merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 yang mencatat ada sebanyak…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) dalam proses pembahasan bersama tim perumus dan tim sinkronisasi dari pemerintah. Ia menyatakan RUU KIA dirancang untuk mensejahterakan ibu dan anak, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Perlu kita tegaskan RUU KIA ini difokuskan untuk mensejahterahkan ibu dan anak jangan disamakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga nantinya diantara kedua UU tersebut diharapkan akan saling melengkapi,” imbuhnya saat Rapat Sinkronisasi RUU KIA di Kompleks Parlemen, Jakarta, (26/9/2023). Ia menambahkan dalam ketentuan umum RUU KIA, yang mendapatkan kesejahteraan yaitu ibu yang…

Komisi II DPR RI sepakat membawa RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Sebelum persetujuan tersebut, masing-masing fraksi dan pemerintah juga melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyampaikan pendapatnya hingga akhirnya menyetujui RUU tersebut dibawa dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam Rapat Kerja Tingkat I dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menpan-RB, Menkeu, Mendagri, dan Menkumham. Raker tersebut membahas mengenai Pembicaraan tingkat I Pengambilan Keputusan terkait RUU tentang ASN tersebut. ”Menpan-RB yang mewakili pemerintah tadi menyampaikan pandangan akhir…

Program Indonesia Pintar (PIP) berperan krusial mencegah para pelajar putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Sebab itu, evaluasi berkala terhadap program tersebut perlu dilakukan agar kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan bisa teratasi secara bertahap, termasuk terkait permasalahan penyaluran PIP jalur aspirasi. Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR Rano Karno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, Ketua Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Direktur BNI, dan Direktur BRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2023). PIP ini sangat penting bagi para pelajar dan memang setiap…

Ketua DPR Puan Maharani mendorong pelajar perempuan untuk berani mengambil peran untuk menjadi pemimpin di masa depan. Sama dengan pelajar laki-laki, menurutnya, pelajar perempuan juga memiliki kompetensi diri sekaligus potensi yang besar untuk membangun Indonesia yang lebih baik. “Saya bisa berada di sini (menjadi Ketua DPR), jadi ini bukti bahwa perempuan bisa memiliki kesempatan yang sama. Perempuan itu bisa maju. Perempuan berhak memperoleh tempat yang adil sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya,” ucap Puan dalam forum Indonesia Student Leadership Camp (ISLC) Universitas Indonesia Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, proporsi…

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun berpendapat Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus benar-benar mencari orang-orang yang berwawasan negarawan dan berintegritas. Menurutnya MK selalu dihadapkan pada perkara-perkara penting yang disorot masyarakat, misalnya uji materi UU Cipta Kerja, KUHP, bahkan sampai sengketa pemilu. “Kita harus cari calon Hakim MK yang berintegritas, mumpuni dalam ilmu hukum serta bijaksana. Berani mengejawantahkan dirinya sebagai ‘the guardian of constitution’, benar-benar penjaga konstitusi, bukan yang lain. Karena pada akhirnya, masyarakat akan turut menilai kiprah MK dalam melaksanakan tugasnya. Lihat saja pada perkara-perkara yang ditanganinya, contoh uji materi…

Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah untuk menyiapkan strategi jangka panjang guna mengantisipasi krisis air bersih yang tengah melanda masyarakat di sejumlah daerah. Infrastruktur teknologi pemurnian air menjadi salah satu cara yang diharapkan bisa menjadi solusi dari dampak kemarau panjang. “Teknologi pemurnian air memiliki peran penting dalam memastikan pasokan air bersih yang aman dan dapat diandalkan bagi masyarakat, industri, dan lingkungan,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dalam rilis media yang diterima WBIndonesia.Com, Senin (25/9/2023). Seperti diketahui, kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih di banyak daerah. Bahkan krisis air bersih juga mulai dirasakan di kota-kota…

Perdagangan tata niaga di media sosial menjadi sorotan pemerintah karena dianggap turut mempengaruhi anjloknya penjualan pedagang pasar. Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza merasa perlunya aturan berjualan di media sosial. “Bagaimanapun juga itu adalah aktivitas bisnis yang memerlukan pengaturan supaya ada perlindungan kalau ada masalah di kemudian hari,” ujar Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza kepada wartawan, Sabtu (23/9/2023). Faisol Riza menyebut aturan berjualan perlu dibentuk untuk perlindungan sesama pelaku usaha. Selain itu, agar tidak merugikan antara pedagang satu dan lainnya. “Juga mengatur harga supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” lanjut Faisol Riza. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI…

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengatakan siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada masyarakat Banten yang ingin membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit, seiring tren positif industri sawit. Ia juga menyinggung adanya potensi lapangan kerja baru dengan dibukanya perkebunan sawit di daerah tersebut. “Kelapa sawit memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak menutup kemungkinan jika daerah seperti Kabupaten Serang dan perbatasan Kabupaten Tangerang juga dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit. Jika sudah dibuka lahan perkebunan sawit, tentu akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru,” kata Marinus dalam keterangannya kepada WBIndonesia.Com, di Tangerang, Banten, Jumat (22/9/2023). Dukungan pembukaan lahan sawit telah disosialisasikan kepada masyarakat…