Penulis: redaksi

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Kelautan DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan bahwa pembahasan tata kelola dan penguatan keamanan sekaligus pertahanan maritim tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Sebab itu, ia sepakat bahwa RUU Kelautan perlu dibahas dari berbagai perspektif serta komprehensif dari para mitra terkait. Demikian pernyataan tersebut diutarakan oleh dirinya usai mengikuti Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PAN Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024). Oleh…

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Kelautan (Pansus RUU Kelautan) DPR RI menyatakan sepakat untuk untuk melakukan pendalaman RUU Kelautan. Usai menyerap masukan dan aspirasi dari berbagai instansi yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia, Pansus RUU Kelautan akan menerima usulan Daftar Isian Masalah (DIM) dari pihak pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pansus RUU Kelautan DPR RI Utut Adianto saat memimpin Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PAN Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara II,…

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan dibandingkan negara-negara di ASEAN, tarif PPN Indonesia yang saat ini sebesar 11 Persen, tercatat sudah tertinggi nomor dua di ASEAN. “Filipina tarif PPN-nya tertinggi di ASEAN sebesar 12 persen, Indonesia 11 persen, Malaysia dan Kamboja, dan Vietnam masing-masing 10 persen, sementara Singapura, Laos, dan Thailand mencapai 7 persen. Kalau tahun depan kita naik 12 persen, menjadi tertinggi di ASEAN,” ungkap Said dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Kamis (14/3/2024). Atas rencana pemerintah tersebut, Said juga menyoroti tingkat daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih jika dibandingkan dengan periode sebelum 2019, atau sebelum…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) ditargetkan bakal dibawa ke rapat paripurna pada 4 April 2024. Oleh karena itu, ia mengharapkan komitmen DPR dan pemerintah dalam menuntaskan bakal beleid hukum yang mengatur tentang pemindahan ibu kota negara ini. “Sehingga pada tanggal 4 April sudah bisa diparipurnakan di DPR. Jadwal ini tentatif. Ini bisa diterima, Pak ya. Pemerintah DPD dan teman-teman DPR. Bisa ya,” kata Supratman meminta persetujuan seluruh hadirin dalam rapat Baleg bersama pemerintah, pada Rabu (13/3/2024) hari ini. Supratman mengatakan bahwa rapat pembahasan RUU DKJ bersama pemerintah…

Dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti yang diterapkan saat ini. Hal ini kemudian diapresiasi oleh Anggota Baleg DPR RI Taufik Basari, yang menilai penyampaian dari Mendagri Tito Karnavian dalam rapat tersebut membuat beberapa isu yang sebelumnya menjadi polemik dalam RUU DKJ menjadi clear. ”Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu sangat baik, ada beberapa isu yang menjadi clear. Hal-hal seperti ini kan harus…

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi dan memperkuat industri bidang ekonomi kreatif. Hal ini jadi perhatiannya lantaran ia menilai tidak semua pemerintah daerah di Indonesia peduli dan mampu mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif di daerahnya. “Kalau mau maju, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya bidang ekonomi kreatif, memang harus ada ‘big push’ dari negara. Kita merasakan bahwa industri ekonomi kreatif itu penting dan memberikan kontribusi besar untuk perekonomian,” ungkap Andreas dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Sadarestuwati mengemukakan kekhawatirannya terkait biaya peralatan medis yang tinggi di Indonesia. Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas peralatan medis tentu berdampak pada kenaikan harga dan biaya di rumah sakit. Hal ini mengingat adanya perbedaan harga peralatan medis antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura disebabkan oleh pajak yang tinggi di Indonesia. “Jadi, peralatan harus di upgrade ini tentunya akan berkaitan dengan kenaikan dari harga, biaya di rumah sakit. Maka, disini pemerintah yang harus hadir. Tadi disampaikan oleh Bapak General Manager (GM) bahwasanya kenapa bisa harganya, biayanya tinggi. Karena, memang pajaknya yang sangat tinggi dibandingkan tadi. Kalau di Malaysia,…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Nasril Bahar memimpin kunjungan kerja ke Rumah Sakit Columbia Asia, Medan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau fasilitas yang diberikan rumah sakit tersebut terhadap program PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), yang merupakan bagian dari program kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamkestama) dan didorong oleh DPR RI. Dalam kunjungan tersebut, Nasril mengatakan bahwa tujuan utama adalah untuk mengevaluasi sejauh mana fasilitas dan sistem pelayanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Columbia Asia Medan sesuai dengan kesepakatan awal antara DPR RI, PT Jasindo, dan rumah sakit terkait. “Kami ingin mengetahui, sejauh mana fasilitas, kami ingin…

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menekankan bahwa penentuan kepala otoritas Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) harusnya ditetapkan oleh Presiden yang terpilih periode 2024-2029 mendatang. Sebab, menurutnya, tidak etis jika presiden terpilih nantinya hanya menjalankan UU yang dibuat oleh Pemerintahan sebelumnya. Ia mencontohkan, saat ini Presiden Jokowi menunjuk Wapres Ma’ruf Amin sebagai otoritas yang berwenang mengelola otonomi Papua, termasuk mengelola perekonomian syariah. Sehingga, Presiden Jokowi memiliki otoritas untuk menunjuk siapa yang akan mendapat tugas khusus tersebut. “Tapi, yang aneh di sini sebelum dia (presiden nantinya) dilantik tapi (RUU DKJ) ini dibuat presiden…

Tanggal 9 Maret dirayakan sebagai Hari Musik Nasional. Penetapan Hari Musik Nasional dimulai pada 2013 atas usulan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta dan Rekaman Musik Indonesia (PAPPRI). Tanggal tersebut dipilih untuk menghormati Wage Rudolf Supratman, pahlawan nasional pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang lahir pada 9 Maret 1903. Bertepatan dengan Hari Musik Nasional tahun ini, Anggota DPR RI Fadli Zon menerima 5 Anugerah dari Museum Rekor Dunia – Indonesia (Rekor MURI) untuk kategori kolektor dan inisiator. Empat Kategori MURI sebagai kolektor tersebut, di antaranya, yaitu Kolektor Poster Musik Terbanyak dengan jumlah lebih 400 piecies, Kolektor Fosil Ammonite Terbanyak dengan jumlah 700 pieces,…