Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendorong pihak kepolisian agar meningkatkan kerja sama internasional agar lebih leluasa mengusut kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikan Arsul menyusul adanya kasus TPPO penjualan ginjal yang terjadi di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini. “Kasus kejahatan TPPO dalam bentuk penjualan ginjal ini semakin mengokohkan bahwa kejahatan transnasional makin banyak dan variatif modusnya. Tentu ini pekerjaan rumah baru lagi bagi Polri yang mengharuskan ditingkatkannya kerja sama baik internasional maupun regional antarsatuan kepolisian di kawasan tertentu,” kata Arsul kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (23/6/2023). Dalam kasus ini, korban diduga akan dibawa…

Anggota DPR RI Ahmad Sahroni turut berduka cita atas wafatnya sosok koleganya sesama Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa. Almarhum Desmond baru saja berpulang pada Sabtu pagi (24/6/2023) yang meninggal di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Sahroni mengaku mengenal Desmond sejak dirinya belum menjadi anggota dewan. Menurut Sahroni, Desmond sosok yang sederhana dan baik. “Almarhum saya kenal dari jaman sebelum saya jadi Anggota DPR RI. Beliau orang yang humble dan baik,” ucap Sahroni kepada media, Sabtu (24/6/2023). Setelah menjadi anggota dewan, Sahroni menyebut Desmond memiliki warna yang berbeda dari yang lain. Menurut dia, politikus Partai Gerindra itu sebagai sosok yang keras namun…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mendukung penuh kerja-kerja Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR agar pengawasan lebih maksimal demi terwujudnya perbaikan pelayanan haji tiap tahunnya di Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPR RI Indra Iskandar menegaskan Timwas Pelaksanaan Haji DPR RI tahun 2023 ini dipersiapkan dengan lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. “Timwas Haji DPR tahun ini memang ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, disiapkan lebih baik, Timwas (gelombang) I yang berkaitan dengan pengawasan persiapan haji, kemudian Timwas (gelombang) II yang berkaitan pengawasan pelaksanaan. Jadi, tahun ini distribusi pekerjaan bagi Timwas I dan Timwas II ini sudah dilakukan checklist lebih detail terhadap identifikasi-identifikasi yang sudah kami lakukan…

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa DPR melakukan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan ibadah haji. Berkenaan dengan hal itu, Pimpinan DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ini telah membentuk Tim Pengawas Haji DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin) yang bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1444 H/2023 M. Tugas pengawasan Timwas Haji DPR RI ini dibagi dua, yakni Timwas I yang akan mengawasi persiapan ibadah haji dari tanggal 19 Juni-4 Juli 2023.…

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta, agar pemerintah sebagai penyelenggara haji segera melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan lapangan Tim Pengawas Haji DPR selama di Kota Madinah. Setidaknya, ada empat poin utama yang menjadi evaluasi selama penyelenggaraan ibadah Haji di Madinah. “Ibadah haji ini kan belum berakhir, Jemaah nanti juga masih akan berbondong -bondong masuk ke Madinah untuk melakukan arbain. Tentu kita harapkan dengan evaluasi kami ini, ada perbaikan-perbaikan dari sisi catering, pemondokan, transportasi, kesehatan,” ujar Ashabul usai rapat kerja dengan Kepala Daker Madinah dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi diKantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Madinah di Arab…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memerhatikan sejumlah catatan terkait pencabutan status pandemi Covid 19. Menurut Netty, transisi dari pandemi ke endemi memerlukan kesiapan yang luar biasa agar prosesnya berjalan baik dan tidak menimbulkan ekses sampingan. “Kemandirian alkes dan farmasi, termasuk dalam hal ini testing instrumen (PCR kits) dan peralatan di Faskes, obat-obatan hingga ketersediaan vaksin penting disiapkan pemerintah seiring pencabutan status pandemi,” kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, Kamis (22/6/2023). Selain hal itu, lanjut Netty, pemerintah juga perlu memerhatikan kesiapan aspek sosial, ekonomi dan budaya. “Pandemi telah membentuk kebiasaan waspada kesehatan dengan terbiasa memakai masker,…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan ada tiga hal pokok yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Yakni menyangkut soal kesejahteraan tidak hanya kepala desa tetapi juga aparat desa, kemudian mengenai perubahan komposisi masa jabatan, dan yang terakhir terkait dengan besaran dana desa. Menyangkut masa jabatan kepala desa yang direvisi dari masa jabatan sebelumnya enam tahun, menjadi sembilan tahun. Hal tersebut tertuang pada pasal 39 ayat 1 yang berbunyi ‘Kepala Desa memegang jabatan selama 9 (sembilan) tahun…

Anggota DPR RI Fadli Zon menilai kemakmuran petani adalah syarat untuk kedaulatan pangan. Ia menyampaikan hal itu dalam rangka memperingati Hari Krida Pertanian yang jatuh tiap tanggal 21 Juni. Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu, sebagai organisasi petani tertua, pihaknya ingin menyuarakan kembali pentingnya isu kedaulatan pangan. Bagi HKTI, kedaulatan pangan lebih utama daripada ketahanan pangan. “Sebagai bangsa dan negara agraris, kita memang dituntut untuk bisa memproduksi pangan sendiri. Jika kebutuhan pangan 275 juta perut orang Indonesia tidak bisa dicukupi sendiri, ini bisa membahayakan kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara. Penjajahan ekonomi dan politik dimulai dari penjajahan perut,”…

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyoroti wacana Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang akan menerbitkan golden visa Indonesia. Menurutnya, jangan sampai kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan hanya memberikan harapan semata dan tidak terawasi dengan baik. “Golden visa misalnya, itu memberikan harapan tapi apakah itu bisa memenuhi memenuhi harapan? Nah itu harus diawasi dengan baik. Jangan sampai golden visa ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu,” jelas Nasir saat ditemui WBIndonesia.com di sela rapat Komisi III dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (21/6/2023). Sebagai informasi, golden visa merupakan izin tinggal yang berbasis investasi. Artinya, golden visa adalah suatu kebijakan yang memberikan izin tinggal kepada Warga…

Budaya, kuliner, alam, dan ekonomi kreatif (ekraf) adalah potensi pariwisata yang menarik di Sumatera Selatan (Sumsel). Sederet potensi ini harus mampu dikemas menjadi pilihan destinasi wisata bagi para wisatawan. Pada Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Palembang, Sumsel, isu potensi pariwisata ini mengemuka. “Sumsel punya potensi pariwisata yang menarik, selain budaya ada alam, kuliner, dan ekraf. Ini harus mendapat pembinaan yang baik dengan SDM pariwisata yang berkualitas,” ujar Anggota sekaligus Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI Sofyan Tan ke Poltekpar Palembang. Kehadiran Poltekpar Palembang ini, menurutnya, tentu untuk menjawab semua potensi yang ada. Menurutnya,…