Penulis: redaksi

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong kepolisian untuk mengedepankan perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ia menegaskan, tak boleh ada toleransi terhadap pelaku kekerasan yang sifatnya penganiayaan. “Kepolisian perlu bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus KDRT, dan pastikan untuk mengedepankan perlindungan korban, apalagi jika perempuan yang menjadi korban. Harus ada ketegasan dalam tindak pidana kekerasan,” ucap Puan dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Selasa (18/7/2023). Puan pun menyoroti KDRT yang dialami TM, seorang istri di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Dalam kondisi hamil muda, TM dianiaya sang suami (BJ), hingga babak belur. Meski saat ini sudah ditangkap, BJ…

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyatakan, mengatasi ketimpangan ekonomi tidak bisa dilakukan secara parsial dan tambal sulam. Menurut dia, perlu komitmen kuat dalam suatu formula, dan juga inovasi. Ia menambahkan, perlu juga terobosan baru mulai dari perubahan paradigma kebijakan pembangunan, ditopang kelembagaan yang mapan, infrastruktur dan insentif yang mendukung, serta pengawasan yang ketat dalam implementasi di lapangan. “Satu hal yang kita tidak bisa pungkiri bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi paradoks yang menyertai dalam proses pembangunan bangsa ini. Mengatasinya tidak bisa parsial, tapi perlu inovasi dan terobosan baru,” kata Gus Imin di Jakarta, Selasa, 18…

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan dalam menyambut HUT MPR RI Tahun 2023, MPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) akan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut terdiri dari Lomba Karya Foto Jurnalistik dan Stand Up Comedy Kritik MPR. Adapun tema besara yang dilombakan seputar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Semangat Bergotong Royong Membangun Indonesia Pasca Pademi Covid-19, Peran Pemuda dalam Merajut dan Kerekatkan Keragaman Nasional serta Memaknai Nilai-Nilai Kemerdekaan dan Kepahlawanan di Era Masa Kini. “Kita juga sedang menggagas Turnamen Catur Antar Wartawan se-Indonesia memperebutkan Piala Bergilir Ketua MPR RI. Pesertanya tidak hanya…

Tim Komisi III DPR RI mengawali Kunjungan Kerja Reses ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Serang, Provinsi Banten. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan terdapat 17 jenis register Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Basan dan Baran) yang seluruhnya ditaksir bernilai Rp 4.238.096.027. Menurut Sahroni, benda yang ada merupakan barang beresiko tinggi. Sehingga, harus ada suatu keputusan bersama antara para stakeholders terkait kebijakan penyimpanannya. “Jika benda sitaan merupakan benda cair, harusnya ada kebijakan khusus di antara para pihak. Mengingat, benda-benda itu riskan untuk disimpan dalam jangka waktu yang terlalu lama,” imbuhnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja…

Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah melakukan perbaikan sistem pengawasan terkait penerapan anggaran dalam program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga tak mampu. Hal ini menyusul adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum aparat desa. “Bantuan dana untuk program rumah tidak layak huni ditujukan untuk membantu memperbaiki kesejahteraan rakyat yang kurang mampu, jadi harus tepat sasaran. Penyalahgunaan dana program menimbulkan keresahan,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina dalam rilis yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Selasa (18/7/2023). Selly mengatakan, bantuan dana RLTH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) untuk segera menutup jalur peredaran Narkoba di wilayah tersebut. Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kalbar merupakan jalan masuk bagi pengedaran dan penjualan Narkoba secara internasional. “Kalimantan Barat ini merupakan pintu masuk peredaran Narkoba internasional. Dari pemaparan yang dijelaskan oleh Pak Kapolda tadi ada 88 jalur tikus di 4 Kabupaten. Jadi kami berharap Kapolda beserta jajaran harus lebih proaktif dalam menggunakan semua sarana dan prasarana serta personelnya untuk mengurangi mesuknya narkoba dari Malaysia ke Indonesia,” jelas Politisi Fraksi PAN tersebut kepada WBIndonesia.com seusai memimpin  Kunjungan Kerja Reses Komisi…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan komitmen politik (political will) pemerintah baik pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat sangat penting untuk dapat mendorong capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, utamanya di wilayah Indonesia Timur yang masih memiliki banyak permasalahan kesehatan. Misalnya di Provinsi Maluku yang memiliki kesulitan tinggi dalam pemerataan akses kesehatan dikarenakan wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau. “Yang kemudian menjadi satu benang merah bahwa yang disampaikan oleh Bappenas bahwa capaian pembangunan kesehatan kita memang dari 10 indikator 9 (di antaranya)) rapotnya merah. Antara lain lima imunisasi dasar lengkap, kemudian stunting, angka perokok pada anak…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Pemerintah untuk segera mengevaluasi proses penyelenggaraan ibadah haji 2023. Hal itu mengingat banyaknya jemaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan dengan jumlah mencapai 209.782 jemaah, termasuk yang diberangkatkan dari asrama embarkasi Palembang. Karena itu, ia menilai evaluasi haji ini perlu dikawal, terlebih di tahun ini terjadi peningkatan jumlah jemaah haji yang meninggal. “Data yang kami terima perhari, yang telah dinyatakan meninggal se-Indonesia ini sebanyak 614 jamaah. Jumlah yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti contoh di tahun 2019 saja, jumlah yang meninggal tidak mencapai 400 jamaah,” ungkapnya saat ditemui WBIndonesia.com, usai Komisi…

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatera Utara bertempat di UPT Balai Bahagia Medan, Jumat (14/7/2023). Dalam kegiatan ini diserahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat Sumut dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, yakni bantuan santunan kepada enam orang korban kebakaran Jalan Selamat Gg. Amal Kel. Siti Rejo III, Medan Amplas sebesar 90 juta rupiah. Lalu, Bantuan Alat Dengar bagi anak Balqis Sofiana dan modal usaha bagi orang tua nya di Jl. Rawa, Kel. Tegal Sari Mandala, Kec. Medan Denai. Hadir dalam kunjungan, Anggota Komisi VIII DPR RI Husni mengapresiasi bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat Sumatera…

Anggota Komisi VII DPR RI Nasril bahar menyayangkan belum adanya kata sepakat terkait harga, jadi bukti kurangnya sinergitas antara PT Inalum dan PLN. Hal itu menyebabkan produksi aluminium PT Inalum terhambat di tengah kebutuhan aluminium dalam negeri yang cukup besar. “Inalum merupakan BUMN yang memproduksi aluminium. Sejak beroperasi tahun 1982, hitungan produksinya tidak lebih dari 250 ribu ton per tahun. Sementara demand atau kebutuhan dalam negeri sebesar 1,5 juta ton per tahun. Akibatnya Untuk memenuhi kebutuhan itu kita harus import. Padahal kita kaya dengan bauksit. Hal ini karena inalum tidak memilik energi listrik yang cukup untuk proses produksinya,” ujar Nasril,…