Penulis: redaksi

Anggota Badan Anggaran DPR RI Vera Febyanthy menyayangkan besaran dana desa yang dialokasikan pada RAPBN 2024. Menurutnya, porsi dana desa yang dampaknya bisa langsung ke masyarakat masih jauh di bawah alokasi belanja infrastruktur. “Angka yang paling tinggi adalah infrastruktur daripada dana desa. Infrastruktur jauh lebih bengkak dan membesar dibandingkan untuk dana desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita pikir tadinya mungkin ada pergerakan (untuk dana desa),” ujar Vera saat ditemui WBIndonesia.Com usai Rapat Paripurna mengenai penyampaian pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Politisi Partai Demokrat itu menyinggung kehadiran revis Undang-Undang Desa…

Read More

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Medco Energi Internasional & Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (ASPERMIGAS) dalam rangka Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Dalam kesempatan ini, Anggota Baleg DPR RI Hermanto menyampaikan agar wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas haruslah dicermati secara hati-hati. “Jangan misalnya nanti negara memberikan satu kewenangan yang bersifat khusus kepada institusi tertentu (BUK) yang nanti dia memiliki sebuah agreement tertentu yang dimana itu nanti yang akan kita khawatirkan, negara itu meminimalisir kewenangannya.BUK memang…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyambut baik dorongan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menurutnya, kajian perlu dilakukan untuk merevisi beleid tersebut. “Usulan untuk melakukan revisi UU Peradilan Militer perlu untuk dikaji dan dicermati karena memang idealnya yurisdiksi suatu peradilan itu tidak melekat pada subjeknya, tetapi melekat pada objeknya,” ujar Taufik dalam keterangannya yang dikutip WBIndonesia.Com, Selasa, (22/8/2023). Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, polemik kasus Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Henri Alfiandi menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki peraturan tersebut. “Menurut saya, sangat baik momentumnya untuk DPR mendiskusikan itu. Nah, bisa dimulai dari masukan-masukan…

Read More

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong agar pemerintah memperbanyak promosi dalam mengatasi masalah polusi udara, khususnya di wilayah Jabodetabek. Menurutnya, kebijakan pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi ASN DKI Jakarta demi mengurangi polusi udara harus dibarengi dengan berbagai pendekatan lain. “Usai penerapan WFH bagi ASN, pemerintah punya pekerjaan lain yakni meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang gas karbon yang mencemari udara. Caranya bisa memperbanyak promosi penggunaan transportasi umum seperti KRL, bus Transjakarta, LRT maupun MRT,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.Com, Senin (21/8/2023).  Seperti diketahui, kebijakan WFH bagi ASN DKI Jakarta sudah mulai diterapkan dalam upaya mengurangi polusi…

Read More

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berpendapat, pembahasan terkait dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebaiknya setelah perhelatan Pemilu 2024. Menurutnya hal ini penting ditegaskan untuk menghindari kecurigaan bahwa usulan tersebut sebagai manuver politik kepentingan oleh sejumlah pihak. “Soal perlu tidaknya amandemen kembali UUD NRI Tahun 1945 baiknya baru diskusikan setelah selesainya tahapan Pemilu 2024,” kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima WBIndonesia.Com, di Jakarta, Senin (21/8/2023). “Setelah Pemilu 2024, artinya sudah ada pemerintahan yang baru dan juga DPR periode baru sehingga tidak ada ruang kecurigaan akan adanya manuver politik perebutan kekuasaan semata,” imbuhnya lagi. Selain itu, lanjut dia, untuk menjaga…

Read More

Komisi II DPR RI bersama pemerintah secara resmi telah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nusantara. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan draf Revisi UU IKN yang akan dibahas dalam Panja salah satunya bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif yang baik untuk kemudian dapat mendatangkan investor. Hal itu disampaikan Doli saat diwawancarai WBIndonesia.Com dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Mendagri, Menkeu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN, Menkumham,dan Kepala Otorita IKN Nusantara secara resmi telah…

Read More

DPR RI bersama Sekretariat Jenderal DPR RI tengah menyusun Buku Laporan Kinerja Dewan untuk masa bakti 2022-2023. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar berharap buku kinerja tersebut dapat dengan mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat luas. “Jadi kita sedang menyiapkan laporan kinerja DPR Tahun 2022-2023 di mana setiap komisi akan diketahui produk dan kegiatannya. Pengabdian dan seluruh manfaatnya dari gedung DPR ini untuk rakyat. Kita harapkan buku kinerja ini akan mudah diakses dengan berbagai platform yang rakyat, masyarakat, kaum muda, profesi semua bisa mengerti,” ujar Muhaimin usai menghadiri rapat terkait penyusunan buku tersebut, di…

Read More

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memimpin rapat kerja Komisi II DPR bersama pemerintah terkait revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sekaligus dilanjutkan dengan pembentukan panitia kerja (panja). “Rapat kerja untuk membahas rancangan UU hari ini rapatnya tidak perlu terlalu lama. Karena yang pertama adalah, pengantar ketua rapat, ini sedang berlangsung. Kemudian meminta kepada pemerintah untuk melakukan penjelasan pemerintah atas RUU ini. Kemudian nanti ada penyerahan draf RUU. Kemudian nanti kita sepakati untuk pembentukan Panja,” kata Doli membuka rapat di ruang rapat Komisi II DPR, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/8/2023). Setelah Kepala Bappenas Suharso Monoarfa…

Read More

Akun YouTube bernama ‘Sunnah Nabi’ tengah jadi perbincangan publik karena memuat konten yang dinilai melecehkan Nabi Muhammad SAW dan menghina ajaran Islam. Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, meminta pihak terkait meninjau channel tersebut dan menindak jika terbukti terjadi pelanggaran. Ia mengatakan memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan konten yang dapat meresahkan dan memecah belah masyarakat, tidak sejalan dengan semangat kebangsaan Indonesia. “Kami memahami kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan norma-norma agama, etika dan hukum yang berlaku di negara kita,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima awak media, Senin (21/8/2023). Oleh…

Read More

Pemerintah telah mencanangkan arah kebijakan RAPBN 2024 untuk ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Upaya transformasi ekonomi tersebut akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Menilik strategi yang akan ditempuh, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati pesimis pemerintah dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan. “Sepertinya akan sangat sulit bagi Pemerintah untuk bisa mewujudkannya penurunan prevalensi serendah mungkin dan menghapuskan kemiskinan ekstrem hanya dalam waktu kurang lebih satu tahun ke depan. Sedangkan agenda jangka menengah yang menjadi target Pemerintah akan sangat tergantung dari Presiden terpilih nantinya,” ujar Anis menanggapi Pidato Pengantar RAPBN…

Read More