Penulis: redaksi

Menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP), total rencana belanja pengadaan pemerintah bisa menyentuh lebih dari Rp1.100 triliun. Meski potensi ini terbilang besar, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Data LKPP mencatat realisasi belanja pengadaan dari Usaha Mikro Kecil (UMK) mencapai Rp427,9 triliun. Melihat hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi untuk terlibat dalam belanja pengadaan barang/jasa pemerintah. “Peluang pasar yang terbuka ini harus Bapak/Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, bagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang konveksi tentu punya kesempatan untuk menyediakan seragam dinas. Kemudian, yang bergerak di bidang makanan minuman,…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyambut hangat kedatangan Duta Besar Swedia untuk Indonesia Daniel Blockert yang melakukan kunjungan kehormatan ke DPR RI. Pertemuan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Swedia telah terjalin dengan erat sejak lama. Pada tahun 2025 mendatang, kedua negara akan merayakan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik yang dikenal dengan istilah diamond jubilee. Pertemuan ini juga menjadi momen penting untuk membahas kerja sama dalam bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Putu menyatakan bahwa baru-baru ini ia berdiskusi dengan Penasehat Teknis Utama UN Water (Inter-Agensi…

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut baik rencana Pemerintah yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada bulan Agustus 2024 mendatang. Menurutnya, BBM rendah sulfur ini baik bagi lingkungan hidup (eco-friendly), sehingga layak didukung sebagai upaya menurunkan angka polusi udara, terutama di perkotaan. Meski demikian, hal tersebut tidak serta-merta menjadi pengganti BBM bersubsidi seperti yang sekarang ada, baik solar maupun pertalite. Pasalnya, hal tersebut akan memiliki dimensi diskusi yang luas. Hal itu karena terkait banyak hal, seperti kondisi keuangan negara, tingkat inflasi, maupun daya beli masyarakat. “Langkah tersebut bagus-bagus saja selama tidak dimaksudkan sebagai pengganti BBM bersubsidi…

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) pada Jumat (19/7/2024) mengeluarkan keputusan yang menegaskan bahwa pendudukan Israel di tanah Palestina selama puluhan tahun adalah ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin. Keputusan pengadilan tertinggi PBB ini merupakan fatwa terbaru status pendudukan Israel atas Palestina. Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyambut baik keputusan Mahkamah Internasional itu dan menyebut sebagai kemenangan rakyat Palestina. Jazuli meminta agar PBB konsekuen dengan keputusan tersebut dan segera mengusir Israel dari wilayah Palestina. “Kita menyambut baik keputusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ini. Hal ini menandakan bahwa kemanusiaan dunia masih ada dan dunia semakin sadar…

DPR RI akan menjadi tuan rumah (host) penyelenggaraan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang akan digelar di Indonesia pada 24-26 Juli 2024 mendatang di Jakarta. Acara ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara pasifik dalam berbagai kerja sama. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menjelaskan, selain bertujuan meningkatkan kerja sama, agenda tersebut juga guna mendukung first-track diplomacy yang dilakukan pemerintah. ”(Selain tiga fungsi parlemen) ada fungsi satu lagi yang memang sifatnya non tradisional, yaitu fungsi diplomasi yang memang sangat penting dilakukan. Kita ingin melakukan peningkatan kerja sama, mendukung first track diplomacy yang dilakukan pemerintah, dan pada…

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Jumat (19/7/2024), di Den Haag, memutuskan pendudukan Israel atas wilayah Palestina selama beberapa dekade adalah ilegal dan harus diakhiri secepat mungkin. Lebih jauh, ICJ memerintahkan Israel segera angkat kaki dari wilayah Palestina karena keberadaannya melanggar hukum internasional. Terkait langkah ICJ tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon memberikan tanggapan positif. “Keputusan ICJ tersebut tentu saja sangat bersejarah dan sungguh berani. Ini patut diapresiasi dan didukung penuh oleh setiap negara yang cinta kemerdekaan dan anti kolonialisme,” kata Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (22/7/2024). Lebih jauh, Wakil Ketua DPR…

Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan menyoroti praktik nominee, yaitu perjanjian pinjam-nama oleh Warga Negara Asing (WNA) yang banyak dilakukan khususnya di Provinsi Bali. Menurutnya praktik tersebut bisa menjadi ‘bom waktu’ yang suatu saat dapat meledak jika tidak tertangani dengan baik. “Anggaplah, misalkan, begini WNA punya partner WNI dan ia (WNA) ingin memiliki lahan di sini (Bali) kemudian partnernya (WNI) itu didaftarkan. Tiba-tiba suatu saat mereka tidak cocok lagi, kemudian pecah kongsi istilahnya. Ya tentu dia akan ribut dan lambat laun hal tersebut akan menjadi persoalan jika tidak tertangani dengan baik,” jelas Ongku dalam Kunker Reses Komisi II DPR…

Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra mengimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Bali untuk menghindari pelanggaran hukum dari praktik nominee. Praktik nominee merupakan perjanjian pinjam-nama oleh Warga Negara Asing (WNA) kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dalam membuat sebuah usaha. Praktik ini marak terjadi, khususnya di Provinsi Bali. Karena itu, secara tegas, ia turut mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Bali, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Saya mengajak masyarakat Bali khususnya berhentilah menjadi nominee. Jadilah tuan di rumah sendiri. Agar kedepannya tidak ada lagi pelanggaran hukum atas kepemilikan tanah, praktik nominee tidak boleh lagi dilakukan di tanah air ini,” jelas…

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak terabas aturan bila ingin menjalankan skenario distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Karena itu, ia mendesak Presiden membentuk regulasi baru atau merevisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terlebih dahulu. Hal itu bila Pemerintah benar-benar ingin mengatur BBM bersubsidi tepat sasaran, khususnya untuk BBM jenis Pertalite. “Tentunya program ini tidak serta-merta dapat dijalankan Pemerintah pada tanggal 1 September tersebut. Karena perlu kejelasan skenarionya seperti apa melalui pembentukan regulasi terkait. Sekarang ini kan masih belum ada regulasi yang mengatur siapa yang…

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan capaian positif sektor pertanahan di Kabupaten Badung, Bali, perlu menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia. Baik kebijakan, layanan maupun inovasi terobosan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kementerian ATR/BPN, Badung. Menurutnya, hal itu adalah suatu kemajuan yang memudahkan kepengurusan legalitas lahan di wilayah tersebut. “Badung ini spesial karena ini salah satu Kota/Kabupaten yang PAD (Pendapatan Asli Daerah,red)-nya tertinggi di Indonesia, dan itu berefek pada kinerja dari Kantah Kabupaten Badung. Tadi target zona bersih dan tidak ada korupsinya tercapai, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Ted) lengkapnya tercapai, dan terbaru (ada program) sertifikat…