Penulis: redaksi

Program kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU (tahun 2025) diharapkan dapat mendorong penciptaan iklim berusaha menjadi lebih sehat dan kondusif melalui pemberian jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. Serta dapat mencegah praktik usaha yang tidak sehat seperti monopoli dan kartel. Melalui penciptaan iklim berusaha yang sehat diharapkan dapat menciptakan struktur ekonomi efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diingatkan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua KPPU . “Ujung-ujungnya adalah semua yang kita lakukan apakah itu kerja yang ada di…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hindun Anisah mengapresiasi Komnas Perempuan yang konsisten memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sebab itu, ia berkomitmen konsisten mendukung RUU ini masuk ke dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 hingga disahkan menjadi Undang-Undang. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Perlu diketahui, mayoritas PRT yang dikirim ke luar negeri adalah kalangan perempuan. “Untuk Komnas Perempuan, saya sangat…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menilai RUU Keadilan Iklim harus diperjuangkan untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Sebab itu, ia mendorong agar draf RUU Keadilan Iklim disempurnakan agar sesuai dengan semangat visi ekologis. Satu diantaranya adalah mendorong pengembangan sikap, perilaku, dan bentuk kehidupan yang ramah dan peduli pada sesama dan semesta. Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas…

Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyambut baik pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menegaskan rencana penghentian impor sampah plastik dari luar negeri (28/10/2024) dalam kunjungannya ke TPST Bantar Gebang bersama jajaran pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Meitri, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia dari dampak negatif pencemaran plastik. “Keputusan untuk menghentikan impor sampah plastik adalah langkah yang sangat tepat dan sejalan dengan upaya kita mengurangi pencemaran lingkungan. Indonesia telah lama menjadi tempat pembuangan sampah plastik dari negara lain, dan hal ini berdampak buruk…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hindun Anisah meminta Komnas Perempuan untuk memperkuat argumentasi Rancangan Undang-Undangan Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG). Pasalnya, ia menilai draf usulan yang diterimanya belum memuat secara kuat dan rinci terkait seberapa besar keterlibatan dan pengaruh pemerintah dalam RUU tersebut. “Apakah Komnas Perempuan sudah ada kajian mendalam setelah adanya Perpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG (Pengarusutamaan Gender)? Nah, artinya ini juga akan menjadi dasar seberapa urgent RUU ini dimasukan ke dalam prolegnas dan pengaruh (RUU) keutamaan gender diterapkan di lembaga penyelenggaraan negara kita yang juga diwajibkan untuk menerapkan gender mainstream,” tutur Hindun dalam Rapat Dengar…

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) segera definitif sehingga memiliki kewenangan penuh untuk mengelola pembangunan dan penataan infrastruktur di wilayah IKN. “Kami berharap kepemimpinan Otorita IKN segera definitif, sehingga visi dan misi Presiden Prabowo dapat dijalankan, dengan target penyelesaian ekosistem dan infrastruktur IKN dalam empat tahun ke depan sesuai arahan Mensesneg Prasetyo Hadi,” ujar Rifqy dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Otorita IKN, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ditambahkannya, hal tersebut juga diperlukan untuk bisa kembali menarik investor baik dalam maupun luar negeri. Sehingga akan…

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) terus dikejar DPR agar segera sah menjadi undang-undang. Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya menegaskan RUU PPRT penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. “Kami akan tancap gas untuk lakukan pembahasan yang telah lama tertunda ini. Ini menyangkut perlindungan rakyat Indonesia, khususnya demi masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga,” ungkap Willy Aditya dalam keterangan rilisnya yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Rabu (30/10/2024). Pengesahan RUU PPRT ini dinilai sejalan dengan visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. “Ada penegasan dalam Astacita Presiden…

Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) yang membahas laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M berlangsung alot. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang ini membutuhkan tiga kali pertemuan sebelum mencapai keputusan final. Rangkaian rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, dan berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat. Marwan Dasopang menyebutkan bahwa pembahasan evaluasi ini melibatkan berbagai isu krusial terkait penyelenggaraan haji, termasuk pengelolaan anggaran yang dinilai memerlukan peninjauan mendalam. “Pembahasan ini memakan waktu cukup lama, sampai…

Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait maraknya impor baja murah dari China yang dinilai mengancam industri dalam negeri. Baja-baja impor yang membanjiri Indonesia diketahui berasal dari kelebihan kapasitas global sebesar 632 juta ton, namun memiliki kualitas rendah dan mayoritas tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Masalah ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketahanan industri, kesehatan publik, serta keamanan konstruksi dalam negeri. “Masuknya baja murah berkualitas rendah ini mengancam keberlangsungan industri baja dalam negeri yang saat ini sudah berusaha keras untuk memenuhi standar kualitas nasional. Produk-produk baja yang tidak memenuhi SNI dapat menimbulkan risiko bagi proyek-proyek konstruksi,…

Komitmen yang selaras antara pemerintah dan DPR untuk memberi perhatian serius dalam bidang SDM akan menjadi energi baru dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Untuk itu RUU ini akan menjadi salah satu fokus utama dalam kinerja 100 hari ke depan. “Ini akan menjadi salah satu fokus dalam 100 hari ke depan. Tidak terlampau sulit lagi karena jejak kebersamaan pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU PPRT ini telah ditoreh sebelumnya,” terang Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dalam keterangan rilisnya yang diterima wbindonesia.com, Rabu (30/10/2024). Willy mengatakan dukungan DPR, organisasi sipil, dan Lemerintah terhadap pembahasan RUU PPRT…