Penulis: redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati kembali mengingatkan pemerintah terkait anjloknya penerimaan perpajakan. Anis menyebut berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP masing-masing terkontraksi 2,73 persen (yoy) dan 4,78 persen (yoy). “Fenomena meroketnya harga komoditas sudah berakhir, situasi ini menjadi warning bagi pemerintahan baru, agar nantinya lebih hati-hati lagi dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkap Anis dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com di, Jakarta, Senin (4/11/24). Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Agustus 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp1.776,98 triliun atau baru mencapai 63,41 persen dari target APBN 2024. “Capaian tersebut secara nominal lebih rendah Rp45,15 triliun dari periode yang sama tahun lalu…

Anggota Baleg DPR RI Muhammad Kholid, mendesak agar DPR RI membuat regulasi yang menjiwai nasionalisme ekonomi yang diwariskan Wapres RI pertama, Bung Hatta. Hal itu disampaikannya dalam rangka merespons pailitnya perusahaan tekstil raksasa Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL). “Kita harus melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan industri tekstil kita. Sritex sudah jadi korbannya. Nasionalisme Ekonomi yang diwariskan oleh Bung Hatta harus kembali pada periode ini dan terwujud di regulasi dan UU. Itu yang harus kita perjuangkan bersama,” tegas Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Rabu (6/11/2024). Politisi Fraksi PKS ini memaparkan bahwa saat ini lanskap ekonomi…

Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba menyatakan dukungannya atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet untuk UMKM, petani, dan nelayan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada 5 November 2024. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata yang membela dan memperkuat rakyat kecil. Alqassam Kasuba sapaan akrabnya menyambut baik langkah presiden yang mendengar aspirasi masyarakat. “Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada para produsen pangan kita, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menghapus utang macet di sektor ini jelas meringankan beban mereka dan membuka peluang untuk bangkit lebih kuat,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang…

Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus menyoroti maraknya kasus judi online (judol) yang baru-baru ini menyeret keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Menurutnya, judol kini sudah menjadi seperti ‘wabah’ yang mengancam tatanan sosial di masyarakat. Untuk itu, ia pun mendorong keseriusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemberantasan praktek ilegal tersebut. “Saya katakan tadi (judol) sudah menjadi wabah penyakit. Epidemi yang mengancam peradaban kehidupan masyarakat kita dan perlu ada keseriusan yang tinggi dari teman-teman di PPATK untuk memberantas masalah ini,” kata Stevano dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan PPATK di Gedung Nusantara…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, mengapresiasi diselenggarakannya seminar bertajuk ‘Empowering Civil Servants with Essential Competencies for Organizational Excellence’. Ia berharap acara sejenis dapat terus diselenggarakan secara berkala. “Saya tentu mengapresiasi acara ini. Seminar ini sangat penting, sebagai bentuk pengayaan sebagai wadah media untuk curcol (curhat colongan) bagi para pegawai, sekaligus juga menjadi media untuk evaluasi organisasi, dalam hal ini Kesetjenan DPR. Apa yang menjadi kebutuhan ASN dalam konteks untuk mengembangkan dirinya sebagai pekerja atau pegawai yang menjadi support system atau memberikan dukungan kepada anggota DPR,” ujar Desy usai memberikan materi dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat…

Komisi IV DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah memberikan insentif sebesar Rp10 juta per bulan untuk petani milenial. Hal itu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong minat generasi muda dalam sektor pertanian. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto menilai bahwa insentif ini sangat dibutuhkan guna menarik minat anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian. “Saya rasa kami mendukung ya, bagus kalau itu. Karena kan milenial ini kalau nggak dikasih insentif mungkin susah bergeraknya,” ujar perempuan yang kerap disapa Mbak Titiek itu kepada media, di Jakarta, Selasa (5/11/2024). Politisi Fraksi Gerindra ini menambahkan bahwa pemberian insentif…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, mengapresiasi diselenggarakannya seminar bertajuk ‘Empowering Civil Servants with Essential Competencies for Organizational Excellence’. Ia berharap acara sejenis dapat terus diselenggarakan secara berkala. “Saya tentu mengapresiasi acara ini. Seminar ini sangat penting, sebagai bentuk pengayaan sebagai wadah media untuk curcol (curhat colongan) bagi para pegawai, sekaligus juga menjadi media untuk evaluasi organisasi, dalam hal ini Kesetjenan DPR. Apa yang menjadi kebutuhan ASN dalam konteks untuk mengembangkan dirinya sebagai pekerja atau pegawai yang menjadi support system atau memberikan dukungan kepada anggota DPR,” ujar Desy usai memberikan materi dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat…

Anggota Komisi VI DPR RI Faujia Helga Br. Tampubolon mendorong Kementerian Koperasi untuk menerapkan secara serius program pendampingan dan pembinaan yang serius untuk seluruh koperasi di Papua. Pasalnya, koperasi-koperasi yang beroperasi di Papua berkedok menjadi rentenir. Sebab itu, implementasi koperasi di Papua menghadapi tantangan yang sangat besar. Pernyataan ini disampaikan oleh dirinya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11/2024). Seharusnya, terangnya, koperasi menjadi bagian dari instrumen penting untuk mendukung perekonomian daerah berdasarkan asas kekeluargaan “Koperasi di daerah saya di Papua hampir bisa dikatakan menjadi menakutkan, karena…

DPR RI menegaskan pentingnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian materiil terhadap UU Tapera, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan keterangan resmi mewakili DPR RI. Abdullah menjelaskan bahwa UU Tapera merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Melalui UU Tapera, negara hadir dengan skema…

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan langkah konkret Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menangani praktik judi online, khususnya yang melibatkan transaksi melalui cryptocurrency. Menurutnya, teknologi yang semakin berkembang, seperti penggunaan cryptocurrency, membuat transaksi judi online semakin sulit untuk dideteksi dan diberantas. “Terkait dengan judi online, barangkali saya belum melihat langkah-langkah yang sangat konkret terutama dalam mengantisipasi transaksi jurnal yang melalui cryptocurrency. Karena sekarang sudah mengarah kepada transaksi yang lebih modern, susah dideteksi,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PPATK, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Lebih lanjut, Bambang juga mengkritik kurangnya tindak lanjut terhadap temuan-temuan…