Penulis: redaksi

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menerima kunjungan dari jajaran Delegasi Parlemen Korea Selatan (National Assembly of The Republic of Korea) yang dipimpin oleh Kim Gi Hyeon selaku Anggota Majelis Nasional Korea Selatan dan Mantan Ketua People Power Party. Dalam pertemuan ini, Mardani mengungkapkan pihak Majelis Nasional Korea Selatan mengundang perwakilan DPR untuk menghadiri konferensi di Jakarta terkait penanganan pengungsi Korea Utara. Meski demikian, saat Ini Mardani menjelaskan, akan mengkonsultasikan undangan tersebut dengan Menteri Luar Negeri Indonesia terlebih dahulu. “Pagi ini kami menerima perwakilan dari Majelis Nasional Korea (dan) Koalisi Lintas Partai yang konsentrasi kepada pengungsi…

Ramai diberitakan para peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah, membuang susu hasil produksi mereka. Setidaknya, 50 ribu liter susu, yang setara dengan Rp400 juta, terbuang dalam aksi mandi susu yang dilakukan oleh peternak, pelopor, dan pengepul susu di daerah tersebut beberapa waktu lalu. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Industri Pengolahan Susu (IPS) yang menurunkan volume penerimaan susu dari produsen lokal. Akibat pembatasan ini, stok susu yang melimpah tidak dapat terjual. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan pihak terkait memahami secara mendalam visi ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto. “Aksi membuang…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi usul inisiatif untuk dibawa ke agenda rapat paripurna pada Selasa (12/11/2024). Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa seluruh delapan fraksi di Baleg telah menyetujui RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna. “Jadi, itikad baik dalam perubahan ini harus kita lakukan dengan cara formalitas perubahan undang-undang maupun pembentukan undang-undang itu harus dilalui,” kata Bob Hasan kepada media di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Senin (11/11). Ia menjelaskan bahwa perubahan dalam UU DKJ itu akan memuat tentang kepastian…

Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 kembali tertunda. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang seharusnya berlangsung Senin (11/11/2024), Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memutuskan untuk menunda agenda pembahasan karena belum adanya kejelasan mengenai pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan ibadah haji. Marwan menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI perlu berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan, terlebih ketika terdapat kerancuan terkait pihak penyelenggara haji antara Kemenag dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). “Komisi VIII tidak ingin terjebak dalam ranah internal pemerintah. Jika kami lanjutkan paparan dari Pak Menteri Agama, kami seakan menyetujui Kemenag sebagai penyelenggara, padahal ada…

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menyoroti soal isu penyebab monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Menurutnya, ‘predatory pricing’ menjadi salah satu akar masalah yang membuat persaingan usaha di dalam sektor manapun menjadi tidak sehat. Hal ini terjadi, ungkapnya, karena pemerintah Indonesia kerap kebobolan soal impor ilegal. Ia khawatir jika regulasi tidak diperbaiki, termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, maka impor ilegal tidak bisa tertangani. Jika dibiarkan, sebutnya, ‘predatory pricing’ akan semakin merajalela, sehingga semakin mempersulit roda perekonomian rakyat Indonesia untuk bertahan, tumbuh, bahkan berkembang. Terbukti, fenomena ini telah…

Suasana di ruang Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada Selasa, (12/11/2024) terasa penuh perhatian saat Wakil Ketua Komisi VIII, Abdul Wachid memimpin rapat kerja dengan jajaran Kementerian Sosial RI. Di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wachid menyampaikan serangkaian rekomendasi dan desakan dari Komisi VIII demi memastikan pelaksanaan program sosial lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam raker ini, Komisi VIII menekankan tentang anggaran yang harus ditingkatkan. Abdul Wachid menyoroti serapan anggaran Kementerian Sosial yang hingga 11 November 2024 baru mencapai 74,95 persen dari pagu sebesar Rp79,98 triliun. “Kita mendesak Kementerian Sosial untuk meningkatkan serapan anggaran ini,”…

Legislasi (Baleg) DPR mengundang seluruh pimpinan komisi, mulai dari Komisi I hingga Komisi XIII dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Pertemuan itu guna membahas rancangan Undang-Undang Prolegnas 2025. Dalam kesempatan itu, para pimpinan komisi mengusulkan sejumlah RUU yang akan mereka susun atau revisi pada tahun 2025. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembahasan satu undang-undang membutuhkan waktu lama. Sehingga, Baleg DPR RI, berupaya untuk melakukan berbagai upaya seperti melalui RDPU guna mendapatkan cara terbaik dalam menyelesaikan RUU. “Memang kita dalam rangka sampai dengan hari ini…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini meyakini bahwa konektivitas yang inklusif berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Sebab itu, dirinya mendorong PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) untuk mengupayakan pemerataan akses teknologi informasi hingga ke seluruh pelosok tanah air. Demikian hal ini ia sampaikan saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pimpinan Telkom di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Ia menilai upaya ini tidak hanya mengikis kesenjangan digital, namun juga membuka peluang yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam transformasi digital. “Saat ini, hampir semua aspek kehidupan kita itu berhubungan dengan…

Anggota Badan Legislasi DPR RI Anis Byarwati menyoroti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ia mengungkapkan bahwa Baleg DPR RI menyambut baik atas berbagai masukan dan juga dorongan dari Jala PRT agar RUU PRT dapat dibahas di tingkat lanjut. Terlebih, RUU PRT ini sudah 20 tahun lamanya diproses namun belum juga disahkan. “Karena DPR RI sendiri di tahun 2023 bulan Maret Itu sudah menyepakati bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini masuk di dalam prolegnas ya, (sebagai) inisiatif DPR RI, dan sudah disepakati di beberapa fraksi juga sehingga kemudian semestinya memang ini menjadi prioritas,” ujar Anis dalam Rapat…

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menyampaikan kekhawatirannya pada kondisi industri tekstil dalam negeri. Menurutnya, saat ini kondisi industri tekstil dalam negeri sudah menuju ke lampu merah (mengkhawatirkan). Pailitnya Sritex pun, disebutnya sebagai salah satu tanda-tanda pemerintah harus memberi perhatian lebih pada industri tekstil dalam negeri. ”Seperti Sritex itu kan sudah 50 ribu karyawan bayangin. Kali empat saja sudah 200 ribu orang yang berlindung di sebuah pabrik. Belum lagi efek domino yang tadi disampaikan tentang UMKM dan sebagainya,” kata Hatta dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa…