Penulis: redaksi

Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah seluruh rakyat Indonesia melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga kini terus menuai polemik dan sorotan publik. Merespon aspirasi masyarakat, Anggota Komisi V DPR RI Irene Yusiana Roba Putri mempertanyakan kebijakan Komite BP Tapera yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tersebut. “Sebagaimana kita ketahui kementerian yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR, apalagi Pak Menteri (Basuki) juga (bagian dari) Ketua Komite BP Tapera. Kami di Komisi V ini paling banyak ditanya masyarakat dan wartawan. Jadi bagaimana data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia? Karena selama ini…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru membuat keputusan terkait penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya kata Irma akan terjadi penurunan kelas bagi peserta BPJS Kesehatan yang memiliki kelas 1 dan 2. Sementara untuk peserta BPJS kesehatan kelas 3 akan mengalami kenaikan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi adanya ketidakadilan dalam pelayanan BPJS kesehatan. ”Yang pertama saya juga mau pantun, ‘ikan sepat ikan gabus, pengen cepet-cepet pasti nggak bagus’. Konstitusi kita menyatakan bahwa BPJS itu mengamanatkan itu berdasarkan gotong royong, ada asas keadilan. KRIS (Kelas Rawat Inap Pelajar) ini tidak seperti itu, tidak sesuai dengan amanat…

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DPR RI. Hal ini disampaikan pada saat Kunjungan Kerja ke Mapolda Jawa Barat guna upaya menjaga marwah DPR RI dalam menanggulangi penggunaan TNKB DPR RI palsu yang kian marak. Legislator Dapil DKI Jakarta III ini menyoroti dua poin utama dalam kunjungan ini. Pertama, pentingnya tugas MKD DPR RI dalam menjaga kehormatan anggota DPR RI saat melaksanakan tugas. Kedua, ia menekankan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk memberikan penegasan kepada aparat kepolisian, khususnya Direktorat Lalu Lintas, agar tidak ragu menindak penggunaan TNKB…

Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah menyoroti terkait program penguatan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan di sekolah-sekolah Kristen. Menurut Anita, sejauh ini perpustakaan di sekolah-sekolah Kristen belum mendapatkan bantuan yang cukup dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Padahal, menurutnya, di daerah masih banyak perpustakaan sekolah-sekolah Kristen yang sangat membutuhkan bantuan. ”Tetapi ada juga sekolah-sekolah Kristen yang sangat membutuhkan bantuan perpustakaan-perpustakaan,” kata Anita dalam RDP Komisi X DPR RI dengan Plt. Kepala Perpusnas di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). ”Bagaimana dengan sekolah Kristen? Apakah tidak perlu dibantu? Apakah tidak perlu diperhatikan?” Anita menilai sejauh…

Sebagai perwakilan rakyat yang salah satunya membidangi kesehatan, Komisi IX DPR RI memastikan tiap-tiap warga negara terjamin kesehatannya. Salah satunya, dalam memastikan kesehatan setiap warga negara Indonesia yang akan berangkat ibadah haji dan pulang kembali Tanah Air dengan selamat. Untuk itulah sebagaimana tugas dan fungsi pengawasan, Komisi IX DPR menggelar kunjungan kerja spesifik ke Embarkasi Palembang, Asrama Haji Provinsi Sumatera Selatan, Senin (3/6/2024) didampingi perwakilan Kementerian Kesehatan RI dan Kakanwil Kemenag Sumatera Selatan. Usai pertemuan, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana saat diwawancarai Parlementaria menyatakan pihaknya fokus mendorong Pemerintah dalam mempersiapkan kesehatan calon jemaah mulai dari prosedur hingga sarana-prasarana…

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti kendala yang dihadapi Kabupaten Donggala dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah anggaran dana hibah yang tidak mencukupi untuk membayar gaji panitia Ad Hoc. Panitia Ad Hoc dianggap perlu karena memudahkan cara kerja dan terlihat lebih terarah serta terstruktur. Ad Hoc bisa diartikan dengan banyak pendapat, namun secara sederhana bermakna sebagai panitia khusus atau bersifat sementara dan/atau sebelum ada situasi normal atau sesungguhnya. Kendala ini muncul karena anggaran yang awalnya sebesar Rp49.783.958.000 masih dalam tahap pembahasan kembali untuk memastikan kecukupan dana guna memenuhi berbagai kebutuhan…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi pelayanan kesehatan haji yang diberikan kepada para Jemaah Haji di Asrama Donohudan, Jawa Tengah. Meski demikian ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dan dijalankan. “Kedatangan kami ke Asrama Haji Donohudan ini dalam rangka pengawasan pelayanan kesehatan ibadah haji. Secara keseluruhan pelayanan kesehatan sudah dilakukan, termasuk tiga kali proses screening. Kami mengapresiasi hal tersebut,” ujar Kurniasih usai pertemuan dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dr. Maria Endang Sumiwi, dan Wakil Ketua PPIH (Panitia Perjalanan Ibadah Haji) Jawa Tengah, Mukhamad Yusuf di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (3/6/2024). Dilanjutkan Kurniasih, meski telah dilakukan…

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Palestina, Syahrul Aidi Maazat kembali menyuarakan kondisi kritis yang dihadapi Palestina saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024). Berdasarkan data dari Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI itu diketahui ada lebih dari 46.500 jiwa menjadi korban, dengan 15.380 di antaranya adalah anak-anak dan 10.000 perempuan. Selain itu, 17.000 anak-anak kehilangan orang tua, 33 rumah sakit dihancurkan, dan 2 juta warga Palestina terancam kelaparan akibat blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurutnya, tindakan brutal dan kejam Israel yang terus melakukan aneksasi wilayah Palestina tidak dapat diterima. “Inilah kejahatan perang luar biasa di…

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pembatalan kebijakan pemerintah terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Permintaan itu disampaikan Rieke merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2021, ditemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera. “Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tengang Tapera,” Hal itu disampaikan Rieke saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024). Merujuk pada hasil audit BPK tahun 2021 ditemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera. Salah satunya, sebanyak…

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia terkait pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 pada Selasa (4/6/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyatakan akan memfasilitasi pemerintah dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 apabila hal tersebut belum bisa tuntas di tahun 2024 ini. “Kita, pemerintah punya target penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 ini. Konvergensi program atas penghapusan ekstrim sudah telah dan terus akan…