Penulis: redaksi

BPK RI menemukan permasalahan dalam penyaluran subsidi pupuk. Ditemukan subsidi ini mengalami kelebihan salur karena adanya sistem hybrid. Untuk itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan perbaikan data penerima subsidi pupuk dengan melibatkan sumber data dan data yang berbasis desa. “Terkait dengan data petani, data luas tanam ini juga menjadi problem pada saat terkait dengan distribusi pupuk. Berkali-kali kami pernah menyampaikan bahwa sumber data itu ada di desa Pak, ada sensus pertanian, ada BPS, ada penyuluh, ada Babinsa. Kita bisa mengintegrasikan sumber daya pemerintah yang berkaitan dengan pendataan untuk membuat satu data tapi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi masukan dari ketiga narasumber yang notabene merupakan praktisi dan pakar pendidikan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Biaya Pendidikan. “Masukan dari Ketiga narasumber itu bagus sekali, semakin terbuka. Karena biasanya kita bicara tentang pendidikan itu hanya yang ada di Kementerian Pendidikan, seperti tentang kurikulum, bicara tentang beasiswa, sarana dan prasarana. Tapi tadi ketiga narasumber kita menjelaskan bagaimana bahayanya kita jika tidak inves yang namanya human capital. Dimana Index human capital kita terendah di beberapa negara di Asia,” ujar Dede usai RDP Panja Biaya Pendidikan di ruang rapat…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan bahwa jarak tenda jamaah haji Indonesia ke tempat lempar jamrah (jamarat) tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Ace, tahun lalu jarak dari tenda hingga ke lokasi lempar jamrah mencapai 7 kilometer karena lokasi tenda berada di Al-Muaisim. Namun, tahun ini jaraknya lebih dekat meskipun belum mencapai jarak ideal dibandingkan dengan jamaah dari negara lain. “Kami ingin memastikan bahwa komitmen pemerintah dan kami adalah menyediakan fasilitas yang memadai, khususnya bagi jamaah lansia. Untuk mereka yang akan melakukan lempar jamrah, disediakan kursi roda dan golf car,” ujar Ace kepada wbindonesia.com, di Mina,…

Budaya korupsi melalui gratifikasi kerap kali terjadi saat proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Modusnya adalah jelang masa-masa akhir seleksi pengumuman PPDB, tiba-tiba informasi pengumuman tidak bisa diakses. KPK pun telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Ditetapkan pada 16 Mei 2024 lalu, melalui SE ini PPDB diharapkan bisa bersifat transparan dan akuntabel. Merespons hal ini, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mendukung upaya KPK dalam memberantas budaya gratifikasi di lingkungan pendidikan terutama saat berlangsungnya Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut diungkapkannya usai…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta menerima kunjungan The House Democracy Partnership (HDP) dari Parlemen (House of Representatives) Amerika Serikat (AS). Dalam kunjungan ini kedua belah pihak mendiskusikan soal proses demokratisasi baik di Amerika atau pun di Indonesia. Persoalan yang menjadi perhatian diskusi ini adalah soal dana kampanye, Sukamta mengungkapkan, mengambil pelajaran dari AS bahwa banyaknya uang yang terlibat dalam proses pemilu di Amerika, dan itu diungkapkan oleh pihak (HDP) tidak sehat bagi demokrasi, karena ada tendensi hanya orang-orang kaya yang bisa masuk politik. “Selain itu ada tendensi karena di sana itu menerima dana pemilu dari berbagai…

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Mina. Dalam kunjungannya, Gus Muhaimin mengungkapkan berbagai keprihatinannya terkait kondisi tenda dan fasilitas yang dinilai masih belum memadai, terutama dalam hal tagline “Haji Ramah Lansia”. “Saya menemukan fakta bahwa fasilitas ramah lansia untuk toilet dan MCK masih belum memadai. Memang ada kamar mandi untuk difabel, tapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jemaah lansia dan difabel. Ramah lansia jangan hanya jadi kampanye, tapi harus benar-benar diterapkan,” tegas Gus Muhaimin, di…

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menyebut ada indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait penambahan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama. Sebab dalam salah satu putusan dari hasil rapat panitia kerja (Panja) terkait penetapan BPIH 1445H/2024M pada 27 November 2023 lalu adalah Komisi VIII DPR dan Menteri Agama menyepakati kuota haji Indonesi sebanyak 241.000 jemaah dengan rincian kuota untuk haji reguler sebanyak 221.720. Kendati demikian, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama pada 20 Mei 2024 terungkap, Kementerian Agama mengubah secara sepihak kuota haji reguler menjadi 213.320 dan kuota haji khusus…

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Mina. Dalam kunjungan tersebut, Gus Muhaimin mengungkapkan berbagai keprihatinannya terhadap kondisi tenda dan fasilitas yang dianggap tidak memadai bagi jemaah. “Kita menemukan fakta bahwa jumlah jemaah dengan kapasitas tenda tidak sesuai. Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang,” ujar Gus Muhaimin kepada wbindonesia.com, di salah satu tenda jemaah haji asal Bogor, Jawa Barat, saat Sidak di Makkah, Senin tengah…

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Gus Muhaimin, mengungkapkan sejumlah laporan terkait berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Salah satu masalah utama yang dilaporkan adalah terkait air conditioner (AC) yang tidak berfungsi di banyak lokasi. “Ada banyak laporan yang masuk, yang pertama matinya AC di mana-mana,” kata Gus Muhaimin kepada wbindonesia.com di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/06/2024) malam waktu Arab Saudi. Selain masalah AC, Gus Muhaimin juga menyoroti tenda jemaah haji Indonesia yang melebihi kapasitas (overcapacity). Menurutnya, tenda yang disediakan tidak mampu menampung jumlah jemaah yang ada dan tidak dilengkapi dengan kasur yang memadai. “Kemudian overcapacity tendanya,…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan haji tahun 2024, termasuk penempatan tenda jemaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Timwas Haji sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania kepada wbindonesia.com, di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/6/2024) malam waktu setempat. Ina mengungkapkan bahwa selama pengawasan di Mina, banyak ditemukan tenda jemaah yang tidak sesuai dengan maktab yang tercantum dalam surat penempatan. “Banyak ditemukan ketika kami pengawasan di Mina, tenda-tenda itu tidak sesuai dengan maktab yang disuratkan,” ujarnya. Akibat dari penempatan yang tidak sesuai tersebut, banyak jemaah yang…