Penulis: redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mendukung penuh upaya aparat penegak hukum dalam memberantas judi online (judol) hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, siapapun yang terlibat judol apalagi aparatur sipil yang seharusnya memberantas judol harus ditindak tegas dan dihukum setimpal. “Penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi Digital (Kemkomdigi) harus menjadi momentum dalam memberantas mafia judol. Sangat memalukan pegawai Kementerian yang seharusnya memblokir judol justru membekingi situs-situs judol,” ungkap Jazuli melalui rilis yang diterima oleh wbindonesia.com di Jakarta, Jumat (8/11/2024). “”Jangan sampai negara kita, rakyat kita, generasi bangsa kita menjadi korban judol yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” Ia pun mengapresiasi aparat kepolisian…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Darmadi Durianto, menekankan pentingnya perlindungan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah pesatnya perkembangan pasar modern, seperti Indomaret dan Alfamart. Hal itu, lantaran, kehadiran pasar ritel modern ini dinilai mengancam kelangsungan pasar tradisional. Karena itu, menurutnya, banyak pelaku pasar tradisional mengeluhkan dampak besar dari dominasi pasar modern yang semakin meluas. “Bagaimana ancaman terhadap pasar tradisional dan toko-toko kelontong yang kecil-kecil, yang milik usaha rakyat ini. Dari situ mereka mengatakan, ancamannya sangat besar dan banyak yang tutup,” kata Darmadi Durianto kepada wbindonesia.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap komoditas endemik khas Sumatera Utara (Sumut), seperti kemenyan, andaliman, dan kemiri. Menurutnya, komoditas-komoditas ini selama ini kurang mendapatkan perlindungan hukum dan regulasi yang memadai dalam tata niaga. “Saat saya menemui petani komoditas khas di Sumut, seperti petani kemenyan, andaliman, dan kemiri, saya mendapatkan masukan bahwa mereka merasa komoditas ini dibiarkan dalam sistem tata niaga yang serupa dengan komoditas lain. Padahal, tanaman ini hanya tumbuh di daerah ini dan memiliki karakteristik khusus. Perlu ada regulasi yang mengatur tata niaga khusus untuk komoditas-komoditas khas ini,” kata…

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin di Bandung, seperti banyak Lapas lainnya di Indonesia, terus mengalami masalah overcapacity atau kelebihan penghuni. Hal ini menjadi isu yang semakin mencemaskan, terutama karena kapasitas Lapas yang terbatas sementara jumlah narapidana terus meningkat. Masalah ini berdampak pada menghambatnya proses pembinaan narapidana serta meningkatkan potensi gangguan keamanan di dalam Lapas. Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan beberapa waktu lalu, dibahas langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah overcapacity ini. Salah satu langkah yang disarankan adalah pembangunan Lapas baru dengan skala prioritas. “Overcapacity itu bukan rahasia lagi, ini sudah memang sejak dari tahun-tahun lalu,” ujarnya…

Baru-baru ini, terungkapnya kasus peredaran narkoba yang melibatkan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung. Hal itu lantas memicu kecemasan mengenai lemahnya pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan informasi yang didapat dari kepolisian, dua narapidana yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba ini berhasil ditangkap dalam pengembangan penyelidikan yang dilakukan di Lapas Sukamiskin. Pembuktian yang didapatkan di lapangan menunjukkan adanya keterlibatan beberapa oknum yang dengan sengaja memanfaatkan ruang lingkup Lapas untuk menjalankan bisnis haram ini. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, memberikan tanggapan serius terhadap temuan tersebut. Menurutnya, meskipun peredaran narkoba di Lapas memang menjadi masalah yang…

Anggota Komisi IV DPR Rajiv mengapresiasi program kerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang menggambarkan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengedepankan stabilitas pangan. “Kami apresiasi seluruh program Kementan ini, tapi kita khawatir akan terganggu dengan masalah mendasar pertanian, seperti pengadaan pupuk bersubsidi yang distribusinya belum merata dan serapannya masih rendah. Kita harus waspadai apalagi bulan November ini adalah awal musim tanam utama,” ungkap Rajiv kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (8/11/2024) Legislator Fraksi Partai NasDem itu bahkan memberikan contoh sebagian petani di Jawa Barat sulit mendapatkan pupuk karena peraturan yang berubah-ubah dan harus terdata dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). “Saya mendapat keluhan…

Anggota Komisi IV DPR RI Edoardus Kaize menekankan pentingnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak hanya berfokus pada beras sebagai sumber pangan utama guna memenuhi kebutuhan pangan nasional. Menurutnya, Bapanas perlu menghadirkan varietas pangan lainnya. Hal ini disampaikannya di dalam rapat kerja bersama Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina, Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu (11/06/2024). “Pangan itu bukan hanya beras. Pangan itu banyak macam seperti jagung, sagu, singkong, dan ubi jalar, misalnya ada di daerah pegunungan yang padi tidak bisa tumbuh, lalu, apa yang harus ditanam di situ? Oh, singkong bisa tumbuh di sana,…

Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti pentingnya upaya pencapaian swasembada pangan pada tahun 2029. Hal itu disampaikan Adrianus dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/06/2024). Adrianus menyampaikan bahwa visi pemerintahan Prabowo adalah mendorong kemandirian pangan secara nasional. “Supaya Indonesia benar-benar berswasembada pangan, paling tidak pada tahun 2029. Itu yang ingin kita tuju,” jelasnya. Dalam pertemuan ini, Ardianus menjelaskan perlunya pemerintah mengoptimalkan lahan-lahan pertanian yang sudah ada, seperti di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, serta tidak hanya berfokus pada ekspansi sawah baru. Adrianus menekankan bahwa…

Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengingatkan Pemerintah untuk tidak gonta-ganti kurikulum pendidikan. Hal itu menyusul adanya isu akan digantinya Kurikulum Merdeka usai pergantian rezim pemerintahan. Menurutnya, butuh banyak upaya yang harus dilakukan bila setiap ganti menteri lantas kurikulum sekolah juga ikut dirombak. “Sebenarnya isu ini hampir selalu terjadi, di mana setiap periode pemerintahan ganti, kurikulum pendidikan juga berganti. Lantas banyak sekali yang harus dilakukan untuk proses perubahan itu,” kata Sofyan Tan kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (8/11/2024). Isu tentang perubahan Kurikulum Merdeka ini pun telah beberapa waktu menjadi pembicaraan di publik. Bahkan di media sosial sudah muncul berbagai meme dan…

Pasca dilantiknya Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) definitif pada Selasa (5/11) lalu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda berharap progres pembangunan infrastruktur di IKN bisa berjalan lebih cepat. “Saya berharap dengan kepemimpinan yang definitif di otorita IKN, progres pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan cepat,” kata Rifqi sapaan akrabnya, usai memimpin kunjungan spesifik di Kalimantan Timur sekaligus melihat langsung progres pembangunan di IKN, Jumat (8/11/2024). Bukan tanpa alasan, hal tersebut, kata Rifqi, sesuai dengan instruksi presiden yang meminta digenjotnya pembangunan IKN, dan harus selesai dalam tiga tahun. “Pak Presiden Prabowo ingin tiga tahun ke…