Penulis: redaksi

Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang kredit macet bagi para petani dan nelayan kecil. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv, mendukung rencana Presiden tersebut. Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah penting dalam meringankan beban ekonomi masyarakat kecil yang selama ini berperan vital dalam ketahanan pangan dan ekonomi nasional. “Dengan meringankan beban utang mereka, kita turut mendukung kesejahteraan dan stabilitas sektor pertanian dan kelautan yang sangat penting bagi negara,” ungkap Rajiv dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (4/11/2024) Wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu juga menambahkan, petani…

Dinamika penyelenggaraan ibadah haji terus berkembang. Karena itu, Pemerintah melalui Kemenag harus berupaya agar penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu pentingnya kolaborasi antara Kemenag dan KBIHU dalam memberikan pelayanan ibadah haji kepada jemaah. “Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) merupakan mitra strategis Kementerian Agama dalam bidang pembinaan kepada jemaah haji. Keberadaan KBIHU sangat membantu Kemenag dalam penguatan layanan pembinaan jemaah haji,” demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni dalam rapat kerja Komisi VIII dengan KBIHU di ruang rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Ia menegaskan pentingnya peran…

Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menekankan pentingnya pelaksanaan program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersih dari intervensi politik. Ia menegaskan bahwa meskipun BSPS dibiayai dari anggaran APBN, pelaksanaannya seharusnya tidak terpengaruh oleh kepentingan daerah atau kelompok tertentu. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Boyman menyoroti masalah campur tangan dari pihak instansi di tingkat kabupaten yang dapat menghambat proses pembangunan “Jangan sampai BSPS ini APBN tetapi berbau APBD gitu, walaupun tidak di setiap Kabupaten. Contoh misalkan ada kabupaten-kabupaten tertentu dalam rangka menentukan pembangunan rumah ini pihak (dinas) PUPR Kabupaten itu juga…

Komisi XIII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis Kementerian Hukum dalam menyelesaikan proses transisi kelembagaan. Diketahui, Kementerian Hukum merupakan pemecahan Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian pada Kabinet Merah Putih dipisah menjadi tiga yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Komisi XIII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis tim transisi Kementerian Hukum dalam menyelesaikan transisi kelembagaan di Kementerian Hukum agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target akan diselesaikan Juni 2025,” ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat membacakan hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri Hukum di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Kementerian…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, didampingi Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo dan Ravindra Airlangga, menyelenggarakan pertemuan kehormatan (courtesy call) dengan Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, isu perdamaian menjadi topik pembicaraan antarkedua negara. Ditemui wbindonesia.com usai pertemuan mengatakan, Bramantyo menjelaskan Pimpinan BKSAP dan Vasyl Hamianin bertemu untuk saling mengenal satu sama lain dan membuka komunikasi yang baik dengan Parlemen Indonesia. Sebab, pertemuan ini merupakan pertemuan pertama keanggotaan BKSAP yang baru. “Kita saling mengenal sekaligus juga menjelaskan bahwa BKSAP juga adalah memiliki kepengurusan yang baru dengan…

Komisi XII DPR RI secara resmi telah menyepakati Pimpinan Komisi XII dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Nama-nama tersebut yaitu Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya (F-Partai Golkar), Wakil Ketua Komisi XII Dony Maryadi Oekon (F-PDI-Perjuangan), Wakil Ketua Komisi XII Bambang Haryadi (F-Partai Gerindra), Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto (F-Partai NasDem) dan Wakil Ketua Putri Zulkifli Hasan (F-PAN). “Apakah nama-nama calon Pimpinan Komisi 12 DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui?,” tanya Adies dalam lantas dijawab, “setuju” secara serentak oleh segenap Anggota Komisi XII DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi…

Komisi XIII DPR RI bersepakat untuk menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap tiga atlet sepakbola yakni Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij. “Apakah Komisi XIII DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama, pertama saudara Kevin Diks, kedua saudari Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, ketiga saudara Estella Raquel Loupattij?,” ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya yang dijawab dengan seruan ‘setuju’ dari para anggota Komisi XIII DPR RI, di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Adapun pemberian rekomendasi naturalisasi ini dilakukan…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan pandangan tentang keputusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurutnya, Keputusan MK tersebut tentu menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. Pihaknya, juga menyatakan siap menindaklanjuti putusan MK yang mengamanatkan pemerintah dan DPR untuk membentuk Undang-undang Ketenagakerjaan. “Apa yang menjadi keputusan MK atas putusan UU Cipta Kerja tentu mendapatkan perhatian. Kami juga menunggu arahan dari pimpinan DPR RI untuk menindaklanjuti putusan MK,” kata Edy dalam keterangan tertulisnya yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (4/11/2024). Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengamanatkan…

Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny menyoroti pentingnya pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan audit di era revolusi industri 4.0. “Terdapat poin yang cukup menarik yang membahas pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan audit di era revolusi industri 4.0, seperti sekarang ini dunia digital ini telah masuk ke segala sektor termasuk pada sektor akuntan ini menjadi tantangan bagaimana akuntan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” kata Jefry dalam fit and…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi pencapaian Kementerian BUMN sepanjang 2020-2023. Menurutnya, Kementerian BUMN dinilai telah berhasil memperbaiki kinerja yang ditandai dengan menghasilkan dividen sebesar Rp194 triliun, yang mana rata-rata pertumbuhan aset BUMN sebesar 7,8 persen. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Selaras dengan pergantian pemerintahan, ia mendorong Kementerian BUMN tetap konsisten berkontribusi untuk perekonomian nasional demi menyejahterakan masyarakat luas. “(Pencapaian ini) kita perlu tepuk tangan. Artinya, kinerja (Kementerian BUMN) Itu kelihatan. Saat ini kita menghadapi periode baru…