Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengingatkan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan agar serius memperhatikan mitigasi terhadap daerah-daerah rawan konflik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang ada. Pasalnya, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki 96 titik rawan yang harus diwaspadai berdasarkan pengalaman terdahulu. “Nah, Sumatera Utara ini juga salah satu tempat yang kita dengar agak cukup keras, ya, persaingan di bawahnya. Maka, perlu kita ingatkan kembali kepada para penyelenggara untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Komisi II tentunya harus menggunakan peran pemerintah yang sudah ada, seperti misalnya dari kepolisian,…

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya. Tim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti ini membahas tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Keimigrasian dan Pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan” yang diselenggarakan di Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2024). Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan bahwa dalam masa transisi pemerintahan ini, khususnya di bidang imigrasi dan pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus mampu menjaga terselenggaranya pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Beberapa di antara pelayanan tersebut seperti pelayanan kesehatan, pelayanan cuti bersyarat, pembebasan…

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan bahwa persiapan penyelenggaraan pilkada serentak di Sumatera Utara (Sumut) sudah berjalan baik dari segi tahapan persiapan, sesuai dengan perencanaan. Namun, Komisi II DPR mengingatkan bahwa penyelenggara harus tetap waspada karena telah memasuki tahapan-tahapan akhir yang berpotensi menimbulkan konflik. “Karena sudah masuk masa kampanye, semua energi akan terkumpul di situ, dan ada potensi konflik sosial, misalnya muncul hate speech, black campaign, dan segala macam yang pasti makin intensif terjadi. Hal seperti ini harus kita waspadai bersama,” ungkap Doli usai mengikuti Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR untuk meninjau kesiapan Pilkada Serentak di Kantor…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono berharap bahan pangan lokal dapat menjadi solusi bagi Badan Pangan Nasional untuk permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia. Sebab, menurutnya, bahan pangan lokal merupakan kekuatan pangan Indonesia. “Jadi kalau orientasi kita, Saya berharap solusinya pangan lokal,” ujar Riyono dalam Raker Komisi IV DPR RI dengan Bapanas di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024) Ia menjelaskan bahwa pangan lokal Indonesia yang merupakan kekuatan pangan Indonesia, mencakup 77 pangan lokal karbohidrat, 75 jenis pangan protein, 110 rempah dan Dan bumbu, 389 buah-buahan, 228 jenis sayuran, 26 kacang-kacangan, 40 jenis bahan minuman. Dengan mengedepankan pangan…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan RUU Prioritas Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan agar proses pembuatan undang-undang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menjelaskan bahwa kunjungan ini penting untuk menyebarluaskan informasi tentang Prolegnas RUU Prioritas 2025 dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. “Baleg terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui surat, agar setiap RUU yang disusun mencerminkan kebutuhan rakyat,” ujarnya di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/11/2024).…

Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penghapusan utang para petani, nelayan dan UMKM di Perbankan. Penghapusan utang ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kelas menengah ke bawah. Kebijakan pemerintah ini mendapat respon positif dari senayan. Satu di antara yang memberi apresiasi adalah Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief. Ia menilai keputusan ini diyakini bakal mendorong pertumbuhan ekonomi kelas menengah ke bawah. “Keputusan presiden ini harus kita apresiasi dan dukung karena saat ini terjadi kelesuan ekonomi. Semua sektor merasakannya saat ini. Baik sektor industri atau UMKM. Suka tidak suka daya beli berkurang karena minimnya uang yang berputar saat ini. Dengan…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan RUU Prioritas Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan agar proses pembuatan undang-undang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.   Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menjelaskan bahwa kunjungan ini penting untuk menyebarluaskan informasi tentang Prolegnas RUU Prioritas 2025 dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. “Baleg terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui surat, agar setiap RUU yang disusun mencerminkan kebutuhan rakyat,” ujarnya di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/11/2024).…

Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menyoroti tingkat partisipasi pemilih Indonesia pada saat Pemilu 2024 yang berada di atas 80 persen. Menurutnya, hal itu tak perlu dibanggakan, mengingat angka partisipasi tersebut bisa saja direkayasa. Sehingga, tingginya angka partisipasi pemilih di Pemilu tidak mencerminkan angka sebenarnya. “Boleh jadi itu pemilih fiktif yang ikut dicoblos, boleh jadi. Karena di negara manapun saya kira negara yang benar-benar demokrasinya berkualitas itu partisipasinya 70 persen ke bawah,” katanya kepada wbindonesia.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (6/11/2024). Ia juga menyoroti besarnya anggaran penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Sultra…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Mobile bukan menjadi acuan utama dalam perhitungan dan rekapitulasi suara di penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. “Berdasarkan peraturan KPU dan rekomendasi rapat dengar pendapat (RDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR RI, Sirekap itu bukan menjadi acuan utama dalam hal rekapitulasi suara,” ujar Rifqy, begitu ia biasa disapa, dalam rekaman suara yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Kamis (7/11/2024). Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini menjelaskan bahwa Sirekap hanyalah alat bantu. Hal itu agar kinerja perhitungan suara oleh KPU secara berjenjang dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi…

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang merosot pada pemerintahan presiden sebelumnya. Menurutnya, buruknya capaian tersebut harus dijadikan pelajaran bagi pemerintahan saat ini untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Karena itu, ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berdemokrasi, yang tercermin pada menciptakan Pilkada serentak 2024 betul-betul sebagai pesta demokrasi rakyat. “Jadi, para Penjabat (Pj) kepala daerah itu (saya imbau) sudahlah kerja dengan baik bahwa mereka ini ASN yang diatur oleh UU (soal) netralitasnya. Itu harus terjaga dengan baik. Jangan sampai mereka jadi tim sukses. Kalau mau jadi tim sukses keluar saja…