Penulis: redaksi

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menegaskan pentingnya penyelesaian terhadap temuan-temuan kuantitatif yang ditemukan dalam audit BPK RI di ruas Tol Kunciran-Cengkareng, Kota Tangerang, Banten. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi hasil temuan BPK yang menunjukkan adanya sejumlah masalah signifikan dalam pengelolaan infrastruktur tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga. Herman mengungkapkan, dalam audit uji petik yang dilakukan di tiga titik jalan tol, ditemukan sembilan temuan penting yang harus segera ditindaklanjuti. “Temuan-temuan ini bersifat kuantitatif, yang berarti bahwa perlu ada penyelesaian yang juga bersifat kuantitatif. Dalam tiga titik saja sudah ada banyak temuan, apalagi jika uji…

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap temuan BPK RI terkait pengelolaan PT Jasa Marga, khususnya di ruas tol Kunciran-Cengkareng, Kota Tangerang, Banten. Hal tersebut diungkapkannya setelah melakukan kunjungan kerja BAKN dalam rangka memastikan agar temuan BPK sudah direspon dengan baik oleh perusahaan pelat merah yang mengelola jaringan tol di Indonesia tersebut. Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa sebagai bagian dari fungsi BAKN, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memantau implementasi rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK. “(BAKN melakukan) uji petik beberapa ruas jalan yang dilaksanakan juga dikelola oleh PT. Jasa Marga dengan anak…

Anggota DPR RI, Iman Adinugraha, menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sukabumi. Sebagai bentuk nyata solidaritas, Iman secara langsung menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok seperti sembako, air bersih, pakaian layak pakai, serta perlengkapan medis untuk membantu pemulihan pascabencana. Dalam kunjungannya, Anggota DPR RI dari Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini juga berkesempatan berbincang dengan warga di posko pengungsian, memberikan semangat, dan mendengar langsung kebutuhan mereka. “Bencana ini merupakan cobaan yang berat bagi masyarakat Sukabumi. Saya hadir di sini untuk memastikan warga mendapatkan bantuan…

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap DPR akan turun langsung ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat koordinasi dan sinergi antar-instansi dalam memberikan bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana. “Nanti dari DPR akan melakukan kunjungan ke sana,” kata Puan Maharani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Puan pun menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas bencana di Sukabumi. Seperti diketahui, Kabupaten Sukabumi dilanda bencana alam berupa banjir, longsor, hingga pergerakan tanah dalam 2 hari belakangan. Peristiwa ini telah melumpuhkan wilayah Sukabumi dan mengakibatkan ratusan ribu warga terdampak pemadaman…

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyingung adanya pelanggaran etika presiden dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada 2024. Untuk itu, ia menilai pentingnya pembentukan Undang-Undang (UU) terkait Kelembagaan Presiden. “UU tersebut untuk menjaga marwah lembaga kepresidenan agar siapapun presidennya tidak melanggar etika politik bernegara dan mencederai nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif di republik ini,” ujar TB Hasanuddin, Kamis (5/12/2024). Bukan tanpa alasan TB Hasanuddin berpendapat seperti itu. Hal ini lantaran, menurutnya, ada banyak pelanggaran etika dalam pesta demokrasi Indonesia tahun 2024, baik Pilpres maupun Pilkada serentak yang baru saja digelar. TB Hasanuddin menyebut sangat jelas masyarakat dipertontonkan secara terang-terangan…

Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Usulan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya merekonstruksi pemahaman masyarakat terkait istilah ‘fakir’ dan ‘miskin’, yang selama ini dinilai tidak tepat dalam regulasi dan penanganan kemiskinan di Indonesia. Politisi Fraksi PKS ini juga turut menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo atas komitmen yang ditunjukan dalam pengentasan kemiskinan melalui Astacita hingga pembentukan badan khusus untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Namun, Syahrul menilai bahwa masih ada kekeliruan dalam pengertian serta penanganan kemiskinan yang perlu segera diperbaiki. “Tetapi pada kesempatan ini di awal pemerintahan Pak Prabowo,…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya transformasi digital yang nyata dan menyeluruh bagi lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara. Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama Komisi VII DPR RI, ia menyampaikan apresiasinya atas langkah awal yang dilakukan. Namun, ia juga menyoroti tantangan signifikan dalam pelaksanaannya, mulai dari infrastruktur hingga kualitas sumber daya manusia (SDM). “Kita semua tahu, transformasi dari analog ke digital adalah kebutuhan mendesak. Saat ini, konsumsi media masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia, telah bergeser ke platform media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok. Lembaga penyiaran publik harus menyesuaikan diri dengan perubahan…

Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah segera memfungsikan Badan Penyelenggara Haji (BPH) untuk persiapan ibadah haji tahun 2026. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang berlangsung maraton sejak Rabu (4/12/2024) malam hingga Kamis (5/12/2024) dini hari. Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa keberadaan BPH sangat mendesak untuk memastikan pelaksanaan haji berjalan lebih baik. “Kami di Komisi VIII DPR RI mendesak agar BPH ini segera difungsikan. Adapun statusnya, apakah tetap di bawah Dirjen PHU atau berdiri sendiri, perlu segera disepakati,” ujarnya. Fikri menyebut bahwa anggaran awal sebesar Rp129 miliar…

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada tahun 2025 hanya untuk komoditas selektif. Hal itu ditegaskan perwakilan DPR RI usai menemui Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka membahas polemik kenaikan PPN tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan PPN 12 persen di 2025 secara selektif yang dimaksud ialah PPN hanya diterapkan untuk komoditas, baik yang berasal dari dalam negeri maupun komoditas impor yang terkategori barang mewah. “Untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya pada barang-barang mewah, jadi (penerapannya) secara selektif,” kata Sufmi Dasco memberikan pernyataan pers di Kantor Presiden,…

elang peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Rumania, Komisi I DPR RI secara resmi menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar (Dubes) Rumania (H.E) Dan Adrian Balanescu. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menjelaskan melalui pertemuan tersebut, terbuka peluang kerja sama pendidikan (beasiswa) yang disediakan oleh Rumania untuk anak-anak di Indonesia. “Kami menerima Duta Besar Rumania Dan Adrian Balanescu, antara lain tahun depan 75 tahun hubungan bilateral Rumania-Indonesia. Rumania mengajak Indonesia untuk terus mendukung hubungan bilateral ini. Beliau juga bercerita tentang scholarship yang disediakan oleh Rumania untuk anak-anak di Indonesia,” ujar Utut saat diwawancarai WBIndonesia.com di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan,…