Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan perbedaan mendasar antara kasus pemagaran laut yang ada di Tangerang Utara dan Bekasi. Pernyataan ini merespons mulai muncul respon yang coba membanding-bandingkan pemagaran laut di Bekasi dengan tindakan kontroversial pemagaran laut misterius di Tangerang Utara. “Pemagaran di Tangerang Utara adalah persoalan serius yang merugikan masyarakat nelayan dan hingga kini belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan pemagaran di Bekasi jelas bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi. Mencoba menyamakan keduanya adalah tindakan menyesatkan dan salah satu upaya membiaskan isu pagar misterius Tangerang Utara,” ujar Johan Rosihan dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta,…

Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, menyoroti kasus pemagaran laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Pembangunan pagar sepanjang 30,16 kilometer itu dinilai sebagai upaya pihak tertentu untuk menguasai lahan laut secara semena-mena. “Masalah ini sangat kompleks. Ada yang menyebut kecolongan, terjadi pembiaran, dan pengawasan yang tidak ketat. Padahal, seharusnya tidak sulit bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemda Banten untuk mengungkap sosok di balik kemunculan pagar laut ini. Jika KKP dan Pemda serius, persoalan ini bisa cepat diselesaikan,” ujar Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (16/1/2025). Edo menegaskan bahwa pemagaran laut tersebut…

Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi menyoroti kebijakan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang menaikkan angka usia pensiun bagi pekerja hingga 59 tahun pada 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut, perlu strategi yang adil, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Sehingga, perlu diiringi dengan pelatihan dan adaptasi teknologi bagi pekerja senior agar tetap relevan di dunia kerja. “Kami memandang kebijakan ini harus diimbangi dengan strategi yang adil. Pemerintah dan pengusaha perlu mendukung pekerja senior dengan pelatihan dan adaptasi teknologi agar mereka tetap relevan di dunia kerja,” ujar Kahfi dalam pernyataannya kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan insentif kepada pengusaha…

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, secara resmi menerima kunjungan kehormatan delegasi Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Youth Forum yang dipimpin oleh Presiden OIC Youth Forum H.E. Taha Ayhan. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Diplomasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2025), dibahas tiga poin penting, dengan fokus utama pada penguatan dukungan terhadap Palestina. “Tadi kita melaksanakan pertemuan dengan Islamic Cooperation Youth Forum yang dipimpin oleh Pak Taha Ayhan dari Turkiye. Kita membahas tiga poin penting, yang pertama adalah terkait penguatan dukungan OIC dan OIC Youth…

Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur (SDMA) Setjen DPR RI kembali menggelar sosialisasi, kali ini terkait BPJS Kesehatan, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota (TA/SAA) DPR RI. Sebelumnya, Biro SDMA telah menyelenggarakan sosialisasi terkait BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Biro SDMA, Djaka Dwi Winarko, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk amanah undang-undang yang menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk TA/SAA DPR RI. “BPJS Kesehatan ini merupakan perlindungan kesehatan dari negara untuk seluruh warga negara Indonesia, tidak terkecuali TA/SAA. TA/SAA adalah bagian dari supporting system Dewan, sehingga mereka juga berhak difasilitasi pembayaran iuran BPJS…

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini mendukung pemerintah segera membuat dan menegakkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos), khususnya bagi anak-anak. Menurut Amelia, media sosial saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan yang dengan mudah dikonsumsi anak-anak. “Situasi ini memerlukan langkah tegas dan strategis agar ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi muda,” ujar Amelia, dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Menurutnya, Australia telah menerapkan aturan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan serupa juga telah diberlakukan di sejumlah negara Asia, seperti…

Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat I, Alifuddin, mengecam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membebaskan pelaku penambangan ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat. Diketahui, kasus ini bermula ketika pelaku penambang ilegal, Yhm yang merupakan WNA Cina ditangkap oleh aparat penegak hukum karena terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal di daerah Ketapang yang mengeruk 774,27 kg emas dan 937,7 kg perak. Pelanggaran yang dilakukan YH telah merugikan negara sebesar Rp1.020 triliun. Sebelumnya, pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ketapang, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar 30 miliar rupiah. Namun, keputusan tersebut berubah setelah pelaku melakukan…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiro menilai kenaikan usia pensiun hingga 59 tahun dapat mengancam kesejahteraan pekerja di usia senja. Pasalnya, sebagian pekerja harus menunggu pencairan jaminan dana pensiun lebih lama. “Di Indonesia masih banyak pekerja pensiun di usia 56 tahun atau bahkan lebih muda. Kalau memaksa mereka menunggu usia 59 tahun dalam mencairkan jaminan pensiun maka bakal banyak pekerja yang harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa tunggu tersebut,” ujarnya dalam keterangan rilisnya yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/01/2025). Seperti diketahui, mulai Januari 2025, usia pensiun pekerja di Indonesia naik menjadi 59 tahun. Perubahan…

Pimpinan DPR koordinator bidang (Korbid) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya negara memberikan penghargaan yang lebih baik bagi dosen. Termasuk, kata Cucun, dari sisi kesejahteraan yang dapat memicu semangat dalam menjalankan profesi. “Para dosen berjasa dalam mendidik para tunas bangsa yang akan menjadi agen pembangunan Indonesia ke depan. Negara berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan yang layak bagi mereka,” sebut Doktor Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Padjajaran (UNPAD) itu. Diketahui, berbagai dosen yang menuntut tukin menyuarakan kegelisahannya. Sebab tak sedikit dosen ASN yang hanya mendapatkan take home pay di bawah Rp3 juta untuk dosen perguruan tinggi negeri (PTN) dan di bawah Rp2…

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti tuntutan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) yang menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin). Menurutnya, pemberian tukin dapat meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. “Aspirasi para dosen ASN ini perlu didengar, karena memang mereka berhak mendapatkan tukin sesuai amanat undang-undang,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir dosen ASN di bawah Kemendikti-Saintek ramai-ramai melakukan protes lantaran tak pernah mendapatkan tukin sejak 2020 lalu. Protes ini diinisiasi Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,…