Penulis: redaksi

Anggota DPR RI Komisi IV, Saadiah Uluputty menyoroti potensi besar sektor perikanan di Maluku yang belum dimanfaatkan secara optimal. Maka dari itu, ia mendorong pengembangan bisnis komoditi perikanan di wilayah Maluku. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja ke Perum Bulog Divisi Regional Maluku, Selasa (7/1/2025) lalu. “Maluku memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Sudah seharusnya Bulog Maluku mengambil peran strategis dalam pengembangan bisnis perikanan,” ujar Saadiah dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com di Jakarta, Kamis (9/11/2024). Menurutnya, Bulog Sebagaimana statusnya sebagai Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan, maka dengan menjadikan komoditi perikanan sebagai core bisnis, Bulog Maluku…

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, yang baru-baru ini menuai kontroversi. Diketahui, pemagaran laut ini memicu keresahan di kalangan nelayan setempat. Pasalnya, pemagaran laut itu menghalangi akses para nelayan ke area penangkapan ikan. Hal itu juga menyebabkan meningkatnya biaya operasional, dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka. “Pemagaran laut ini adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir. Pemerintah harus segera memastikan legalitas tindakan ini dan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar aturan,” ujar Johan Rosihan saat berdialog dengan nelayan yang terdampak, di…

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut, Komisi VI DPR berencana akan memanggil seluruh jajaran pimpinan ID Food. Selaras, Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto menilai perkara ini bukan isu sepele. Karena itu, ia mendesak untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Ia khawatir aset-aset negara yang hilang tersebut dikuasai oleh pihak lain, Maka dari itu, ia menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum (APH). “Ini masalah serius yang harus segera ditindak dan dilaporkan ke pihak berwenang,” tegas Firnando melalui rilis media yang dikutip oleh WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga mengapresiasi strategi politik luar negeri pemerintah yang dinilai mampu membuka lebih banyak peluang kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya. “Fraksi Gerindra tentu menyambut gembira keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Karena ini adalah wujud sejati dari falsafah politik luar negeri bebas aktif yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Budi Djiwandono, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Menurutnya, BRICS berpotensi menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Terutama di tengah tren geopolitik global yang saat ini cenderung berorientasi kepentingan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas dalam menangani sengketa Pilkada Serentak 2024. Ia menegaskan bahwa setiap putusan hakim MK harus berlandaskan prinsip-prinsip konstitusi, guna menegakkan hukum yang konstitusional. “Harapan kami, MK memutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan tetap menjadi penjaga konstitusi demi tegaknya konstitusionalitas hukum kita,” ujar Bahtra kepada wartawan, Rabu (8/1/2025). Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, netralitas adalah kunci untuk memastikan hakim konstitusi dapat memutuskan sengketa pilkada secara objektif, sehingga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Dengan demikian,…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah tegas dan segera membongkar pagar laut misterius yang ada di perairan Tangerang, Banten, sepanjang 30,16 Km. Hal ini ia sampaikan menyusul ramainya berita mengenai pagar misterius yang terbuat dari bambu dan terindikasi tidak mengantongi izin alias ilegal. “Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga. Kasihan mereka (nelayan, red) tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan. Masyarakat lah yang memiliki negara, bukan satu-dua orang atau perusahaan,” ujar Yohan dalam keterangannya dikutip WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (9/1/2024). Yohan menilai negara tidak boleh kalah oleh satu-dua orang, atau perusahaan pengembang…

 Anggota Komisi XII DPR RI,Syafruddin menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak limbah yang dihasilkan oleh perusahaan Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Sebab, menurutnya, limbah tersebut mempengaruhi kehidupan petani dan nelayan di Kecamatan Muara Badak.  Dalam pernyataannya, Syafruddin mendesak pihak Pertamina untuk memberikan perhatian dan pertanggungjawaban atas masalah ini. “Masyarakat, terutama nelayan, berhak mendapatkan perlindungan atas hak mereka. Mereka memiliki keluarga yang bergantung pada pendapatan dari nelayan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (9/12/2025) Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan bahwa hilangnya pendapatan nelayan akan berdampak luas, termasuk kesulitan bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan. Syafruddin menekankan pentingnya pertemuan antara pihak…

Sejumlah Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang tergabung dalam Panja Biaya Haji 2025 mengunjungi Istana Kepresidenan. Kunjungan Panja Biaya Haji 2025 tersebut dalam rangka melaporkan hasil kesepakatan antara DPR dan Pemerintah pasca rapat maraton lima hari berturut-turut, mulai 2 hingga 6 Januari 2025 silam. Usai pertemuan, Komisi VIII DPR RI meminta Presiden Prabowo Subianto melobi Pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji untuk Indonesia. Tambahan kuota dibutuhkan untuk memperpendek masa tunggu calon jemaah haji yang mencapai 48 tahun. Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang mengatakan, DPR telah meminta Presiden Prabowo melobi Pemerintah Arab Saudi agar kuota haji untuk Indonesia…

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo belum puas dengan capaian penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 yang telah disepakati antara DPR dengan Pemerintah pada Senin (6/1/2025) silam. Hal itu disampaikan Marwan seusai memimpin pertemuan Panja Biaya Haji 2025 yang bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025). Ia melanjutkan, Presiden Prabowo juga berharap agar ongkos yang dibayarkan calon jemaah haji bisa diturunkan. Penurunan ditargetkan bisa dilakukan pada tahun mendatang. Sebab, biaya haji untuk tahun ini sudah diputuskan bersama antara DPR dan pemerintah, yakni Rp 89,4 juta, menurun dibandingkan tahun lalu, yakni Rp…

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI. Hal itu disampaikannya setelah kasus penembakan oleh oknum anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas. Ia menegaskan, pengawasan penggunaan senpi oleh aparat hukum masih sangat lemah. Upaya ini, ucapnya, harus diperkuat meski TNI sudah memiliki standard operating procedure (SOP) atau prosedur operasi standar yang jelas. “Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata,” tutur Amelia melalui rilis yang disampaikan kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Selasa (7/1/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyebut…