Penulis: redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan kreator konten Emanuel Bryan atau Bryan Ebem harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, sehat, sekaligus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi. “Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Tujuannya bukan membatasi kreativitas, melainkan memastikan ruang digital tetap kreatif, sehat, dan bertanggung jawab tanpa mengorbankan hak serta martabat orang lain,” ujar Amelia dalam keterangan yang dikutip wbindonesia.com di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Amelia menilai perkembangan teknologi…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Kamboja dengan kedok perjalanan wisata. Menurutnya, perubahan modus operandi sindikat menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperbarui strategi pencegahan yang lebih adaptif. “Harus ada strategi baru yang adaptif untuk mencegah berbagai modus TPPO yang terus berkembang. Strategi tersebut harus diterapkan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penindakan,” ujar Abdullah dalam keterangannya kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penangkapan buronan internasional berstatus Interpol Red Notice, Leny Agusya, di Bandara Soekarno-Hatta.…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masih membutuhkan pendalaman, khususnya terkait desain kelembagaan yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Menurutnya, pengelolaan aset sebaiknya dilakukan oleh satu lembaga khusus agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal itu disampaikan Sahroni usai Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yeheskiel Minggus Tiranda dan Firman Wijaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Sahroni menjelaskan, berbagai masukan dari para ahli menunjukkan bahwa penyusunan RUU tersebut tidak sesederhana yang dipersepsikan publik. Selain membahas substansi perampasan aset, Komisi III juga masih mengkaji…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset memerlukan kehati-hatian, khususnya dalam merancang kelembagaan yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Menurutnya, negara tidak cukup hanya memiliki kewenangan menyita aset, tetapi juga harus mampu menjaga nilai ekonomi aset tersebut hingga proses hukum selesai. Hal itu disampaikan Hinca usai Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Yeheskiel Minggus Tiranda dan Firman Wijaya dalam rangka pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Hinca menjelaskan, masukan dari para ahli semakin memperkaya pembahasan RUU, terutama terkait…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti minimnya faktor keselamatan dan keamanan transportasi laut di Tanah Air. Hal ini menyusul banyaknya kecelakaan kapal laut, termasuk insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, yang menewaskan 5 penumpang. “Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa ternyata faktor keamanan transportasi laut di Indonesia masih minim,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (4/8/2026). Seperti diketahui, dunia transportasi laut nasional kembali menjadi sorotan menyusul kebakaran hebat KM Mutiara Sentosa 2 di Perairan Sumenep, Madura, yang terjadi pada 2 Agustus lalu. Kebakaran di…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa dugaan perekaman terhadap seorang Sales Promotion Girl (SPG) di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) tanpa persetujuan untuk dijadikan konten media sosial merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Ia menilai ruang publik, termasuk penyelenggaraan pameran otomotif seperti GIIAS, harus menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, terutama para pekerja perempuan yang tengah menjalankan tugasnya secara profesional. Menurutnya, setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas privasi dan martabatnya dari tindakan yang merugikan. “Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten…

​Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam mengawal perjalanan demokrasi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Media massa yang independen, kritis, dan berimbang merupakan salah satu pilar utama untuk memastikan proses demokrasi berlangsung secara transparan dan akuntabel. ​Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Pengumuman Anugerah Jurnalistik Koordinatoriat Wartawan Parlemen (AJK) 2026 sekaligus Pembukaan Pameran Foto Jurnalistik “Warna-Warni Parlemen” ke-16 di Lobby Gedung Nusantara IV-V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026). ​Dalam sambutannya, Suprihartini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KWP yang secara konsisten menggelar agenda tahunan ini. Menurutnya, pameran foto dan ajang apresiasi karya tulis…

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan peran strategis jurnalis parlemen dalam mengawal demokrasi dan mencatat perjalanan sejarah bangsa. Menurutnya, karya foto yang dihasilkan wartawan parlemen bukan sekadar dokumentasi visual, melainkan warisan sejarah yang merajut memori kolektif perjuangan bangsa. ​Pernyataan itu disampaikan Rieke saat membuka Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen ke-16 bertema “Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas” sekaligus meluncurkan Anugerah Jurnalistik KWP (AJK) 2026 bertema “Gema DPR di Panggung Dunia!” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026). ​Dalam sambutannya, Rieke mengenang awal perjalanan politiknya ketika pertama kali dilantik menjadi anggota DPR RI di usia 30-an tahun. Momen tersebut terekam oleh…

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mewacanakan penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) khusus bagi pemilih Indonesia di luar negeri pada Pemilu 2029. Menurut KPU RI bahwa gagasan ini muncul sebagai hasil evaluasi atas kendala pemilu sebelumnya, termasuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur pada Pemilu 2024. Kendati demikian, implementasi kebijakan adaptasi teknologi ini sangat bergantung pada perubahan regulasi dalam Undang-Undang Pemilu oleh DPR. Selain itu, usulan anggaran sistem informasi KPU saat ini belum mencakup pembiayaan aplikasi e-voting luar negeri tersebut, sehingga nantinya akan membutuhkan pengajuan anggaran tersendiri jika disetujui. Merespons hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan,…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pertahanan. Menurut Dave, langkah tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan personel, tetapi juga menjadi fondasi untuk memperkuat profesionalisme institusi pertahanan, meningkatkan kesiapan nasional, serta memperkokoh kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan strategis pada masa mendatang. “Komisi I DPR RI menyambut baik keputusan Presiden untuk menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan,” kata Dave dalam keterangan yang dikutip wbindonesia.com di…