Penulis: redaksi

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan revisi UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara, bukan menjadi arena perebutan kewenangan antarlembaga. “Revisi UU HAM ini sebesar-besarnya untuk kepentingan warga negara, bukan untuk kepentingan sektoral lembaga kementerian atau Komnas. Maka kita perlu fokus pada perluasan promosi, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM,” kata Willy dalam keterangan tertulis yang dikutip wbindonesia.com di Jakarta, Minggu (31/5/2026). Menurut Willy, kehadiran Kementerian HAM dan sejumlah komisi nasional terkait HAM seharusnya menjadi momentum memperkuat pemajuan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, pembagian tugas antara kementerian dan lembaga independen perlu…

Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak pemerintah untuk segera menata tata kelola badal haji (haji yang diwakilkan) secara lebih terstruktur. Pihaknya mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga resmi di bawah direktorat jenderal Kementerian Haji dan Umrah untuk mengelola pelaksanaannya. Usulan ini mencuat menyusul maraknya penawaran badal haji yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak terkoordinasi secara resmi, seperti biro perjalanan wisata hingga warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi (mukimin). “Saya mengharapkan kementerian membuat suatu kelembagaan resmi untuk badal haji. Sehingga betul-betul jelas siapa yang membadalkan, siapa yang menerima badalnya, dan pelaksanaannya terkontrol secara penuh. Ini akan…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang dinilainya berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan paling menonjol terlihat pada manajemen pergerakan jemaah saat puncak pelaksanaan haji, mulai dari keberangkatan menuju Arafah hingga pergeseran ke Mina. Penilaian tersebut disampaikan Jazilul Fawaid saat melakukan pemantauan langsung di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (30/5/2026). Menurutnya, sejumlah tahapan yang selama ini kerap menjadi titik rawan kepadatan dan keterlambatan mampu dikelola dengan lebih tertib. “Kami mengapresiasi kinerja penyelenggaraan haji tahun ini yang relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya. Secara umum pelaksanaan berjalan tertib, meskipun tentu tetap ada beberapa…

Anggota DPR RI Firman Soebagyo, menilai sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini berpotensi mematikan ruang gerak sektor swasta yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai apabila pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak. Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,” ujar Firman dalam keterangannya kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu (30/5/2026). Firman menjelaskan, kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas sehingga APBN tidak mungkin menanggung seluruh…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama internasional guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dari sisi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya usai menerima kehormatan sebagai Penasihat Khusus bagi Pembangunan dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi Vokasi China-Indonesia (special advisor of the China-Indonesia Vocational Education Development Research Center) dalam kunjungannya ke Republik Rakyat Tiongkok, beberapa waktu lalu. “Kepercayaan ini hadir atas komitmen kolektif kami di Komisi II DPR RI selama ini untuk mendorong hadirnya kemandirian fiskal di daerah, salah satunya adalah dengan menghadirkan berbagai alternative financing dan membangun BUMD yang kompetitif,” ujar Rifqinizamy…

Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mendesak PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk melakukan percepatan eksplorasi wilayah kerja migas guna meningkatkan lifting minyak nasional. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran direksi PT Pertamina Hulu Energi beserta seluruh direktur regional dan general manager zona di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, beberapa waktu lalu. Dalam rapat yang membahas realisasi lifting migas 2025–2026 dan strategi percepatan peningkatan lifting migas tersebut, Ramson menyoroti penurunan produksi minyak nasional yang dinilainya masih menjadi tantangan besar bagi Pertamina pasca pengelolaan sejumlah blok migas strategis dari kontraktor asing.…

Persoalan kepadatan jemaah di Mina kembali menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M. Meski secara umum pelaksanaan haji tahun ini dinilai berjalan baik, keterbatasan ruang dan fasilitas di kawasan Mina masih menjadi tantangan yang dirasakan langsung oleh jemaah Indonesia. Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menilai persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan berulang tanpa solusi jangka panjang. Hal itu disampaikannya melalui rilis yang diterima wbindonesia.com di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (29/5/2026). Menurut Marwan, secara keseluruhan tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berlangsung sesuai agenda dan patut diapresiasi. Pelayanan kepada…

Anggota DPR RI, Anis Byarwati menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR/DPRD merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik nasional. Menurut Anis, putusan MK yang memberikan sanksi tegas berupa pengguguran partai politik di daerah pemilihan yang tidak memenuhi kuota caleg perempuan, harus dipahami sebagai upaya mendorong keseriusan partai politik dalam melakukan kaderisasi perempuan. “Putusan MK ini patut dihormati sebagai upaya memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik. Saya melihat semangatnya baik, yakni mendorong partai politik tidak lagi menjadikan kuota 30 persen perempuan sebagai sekadar syarat administratif menjelang pemilu, melainkan bagian dari…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema Bantuan Presiden sah secara hukum maupun syariah. Habiburokhman menegaskan bahwa hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Iduladha. “Negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, apalagi dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Kamis (28/5/2026). Secara hukum, tambahnya, program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara.…

Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menegaskan pentingnya penguatan sistem pendidikan nasional melalui peningkatan harkat, martabat, serta perlindungan bagi guru dan dosen di Indonesia. Menurutnya, guru dan dosen merupakan pilar utama pembangunan sumber daya manusia sehingga harus mendapat perhatian serius dari negara, termasuk melalui regulasi yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas. “Guru dan dosen memiliki peran strategis dalam mencetak generasi masa depan bangsa. Karena itu, harkat dan martabat mereka harus terus ditingkatkan melalui norma dan aturan yang memberikan perlindungan yang jelas,” ujar Sabam dalam keterangan tertulis terkait pembahasan mengenai sistem pendidikan nasional yang diterima wbindonesia.com di Jakarta,…