Penulis: redaksi

Timwas Haji DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meninjau fasilitas transportasi bagi jemaah haji RI di Mekkah. Temuan dari lapangan, Timwas menilai jumlah bus ramah jemaah lansia dan disabilitas belum cukup. Timwas Haji DPR mengecek fasilitas bus bagi jemaah haji Indonesia di Terminal Jiad, Mekkah, Sabtu, 24 Juni 2023. Di Jiad, Timwas bertemu dengan Kaposko dan Wakaposko terminal. Timwas menggali soal pelayanan antarjemput jemaah haji. Wakaposko Terminal Jiad, Amrun, menjelaskan hari ini hanya tersedia 10 bus salawat untuk antarjemput jemaah haji kloter terakhir, yang berasal dari kuota tambahan haji. Sebelumnya ada 452 bus yang tersedia,…

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi berharap, ke depannya, pemerintah perlu lebih optimal dalam penanganan dan penguatan tiap fasilitas kesehatan (Faskes) yang ada di Makkah, khususnya dalam melayani jamaah haji Lansia. Hal itu disampaikan Ashabul saat melakukan evaluasi di lapangan, di mana banyak jamaah Lansia yang sakit saat mengikuti proses ibadah haji. “Tahun ini saja, jamaah Haji Lansia itu kan sampai 30 persen. Kita tidak bisa bayangkan tahun depan dengan antrean yang begitu panjang, jamaah Lansia bisa meningkat 40 persen. Untuk itu perlu perhatian serius dari pemerintah untuk persiapan tahun depan dengan jamaah haji Lansia lebih banyak,” ujar Ashabul…

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengatakan, Tim Petugas Kesehatan Haji Indonesia sudah menjelaskan kepada Timwas Haji DPR, terkait kesiapannya jelang puncak haji nanti. Baik itu di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) sudah disiapkan tenaga kesehatannya. Dengan rincian, petugas di Arafah 16 petugas kesehatan, Muzdalifah 42 orang dan di Mina total ada 227 petugas kesehatan untuk melayani Jemaah Haji Indonesia. “Kami dari Timwas Haji ada kekhawatiran -kekhawatiran kepada Jemaah Haji, apalagi cuaca tahun ini kan sangat panas. Sehingga kita harapkan, mudah-mudahan dengan kehadiran para tenaga kesehatan ini dapat melindungi para jemaah-jemaah haji didalam melaksanakan kegiatan semua rangkaian puncak haji,”ujar Ashabul…

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendorong pihak kepolisian agar meningkatkan kerja sama internasional agar lebih leluasa mengusut kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikan Arsul menyusul adanya kasus TPPO penjualan ginjal yang terjadi di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini. “Kasus kejahatan TPPO dalam bentuk penjualan ginjal ini semakin mengokohkan bahwa kejahatan transnasional makin banyak dan variatif modusnya. Tentu ini pekerjaan rumah baru lagi bagi Polri yang mengharuskan ditingkatkannya kerja sama baik internasional maupun regional antarsatuan kepolisian di kawasan tertentu,” kata Arsul kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (23/6/2023). Dalam kasus ini, korban diduga akan dibawa…

Anggota DPR RI Ahmad Sahroni turut berduka cita atas wafatnya sosok koleganya sesama Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa. Almarhum Desmond baru saja berpulang pada Sabtu pagi (24/6/2023) yang meninggal di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Sahroni mengaku mengenal Desmond sejak dirinya belum menjadi anggota dewan. Menurut Sahroni, Desmond sosok yang sederhana dan baik. “Almarhum saya kenal dari jaman sebelum saya jadi Anggota DPR RI. Beliau orang yang humble dan baik,” ucap Sahroni kepada media, Sabtu (24/6/2023). Setelah menjadi anggota dewan, Sahroni menyebut Desmond memiliki warna yang berbeda dari yang lain. Menurut dia, politikus Partai Gerindra itu sebagai sosok yang keras namun…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mendukung penuh kerja-kerja Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR agar pengawasan lebih maksimal demi terwujudnya perbaikan pelayanan haji tiap tahunnya di Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPR RI Indra Iskandar menegaskan Timwas Pelaksanaan Haji DPR RI tahun 2023 ini dipersiapkan dengan lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. “Timwas Haji DPR tahun ini memang ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, disiapkan lebih baik, Timwas (gelombang) I yang berkaitan dengan pengawasan persiapan haji, kemudian Timwas (gelombang) II yang berkaitan pengawasan pelaksanaan. Jadi, tahun ini distribusi pekerjaan bagi Timwas I dan Timwas II ini sudah dilakukan checklist lebih detail terhadap identifikasi-identifikasi yang sudah kami lakukan…

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa DPR melakukan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan ibadah haji. Berkenaan dengan hal itu, Pimpinan DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ini telah membentuk Tim Pengawas Haji DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin) yang bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1444 H/2023 M. Tugas pengawasan Timwas Haji DPR RI ini dibagi dua, yakni Timwas I yang akan mengawasi persiapan ibadah haji dari tanggal 19 Juni-4 Juli 2023.…

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta, agar pemerintah sebagai penyelenggara haji segera melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan lapangan Tim Pengawas Haji DPR selama di Kota Madinah. Setidaknya, ada empat poin utama yang menjadi evaluasi selama penyelenggaraan ibadah Haji di Madinah. “Ibadah haji ini kan belum berakhir, Jemaah nanti juga masih akan berbondong -bondong masuk ke Madinah untuk melakukan arbain. Tentu kita harapkan dengan evaluasi kami ini, ada perbaikan-perbaikan dari sisi catering, pemondokan, transportasi, kesehatan,” ujar Ashabul usai rapat kerja dengan Kepala Daker Madinah dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi diKantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Madinah di Arab…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memerhatikan sejumlah catatan terkait pencabutan status pandemi Covid 19. Menurut Netty, transisi dari pandemi ke endemi memerlukan kesiapan yang luar biasa agar prosesnya berjalan baik dan tidak menimbulkan ekses sampingan. “Kemandirian alkes dan farmasi, termasuk dalam hal ini testing instrumen (PCR kits) dan peralatan di Faskes, obat-obatan hingga ketersediaan vaksin penting disiapkan pemerintah seiring pencabutan status pandemi,” kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, Kamis (22/6/2023). Selain hal itu, lanjut Netty, pemerintah juga perlu memerhatikan kesiapan aspek sosial, ekonomi dan budaya. “Pandemi telah membentuk kebiasaan waspada kesehatan dengan terbiasa memakai masker,…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan ada tiga hal pokok yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Yakni menyangkut soal kesejahteraan tidak hanya kepala desa tetapi juga aparat desa, kemudian mengenai perubahan komposisi masa jabatan, dan yang terakhir terkait dengan besaran dana desa. Menyangkut masa jabatan kepala desa yang direvisi dari masa jabatan sebelumnya enam tahun, menjadi sembilan tahun. Hal tersebut tertuang pada pasal 39 ayat 1 yang berbunyi ‘Kepala Desa memegang jabatan selama 9 (sembilan) tahun…