Penulis: redaksi
Pembicaraan Tingkat 1, Baleg DPR-Mendagri Sepakat Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun Maksimal 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya revisi UU Desa. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI bersama Mendagri yakni terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan. “Kami menangkap aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan mendesak…
Sejumlah sivitas akademika dari pelbagai perguruan tinggi menyuarakan maklumat keprihatinan kondisi perpolitikan di Indonesia jelang Pemilu 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menekankan aspirasi ini tidak boleh dibungkam oleh stigma politis. Ia meyakini negara perlu menjaga iklim demokrasi yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. “Seruan sivitas akademika perguruan tinggi dalam beberapa hari terakhir harusnya ditempatkan sebagai pesan keprihatinan para cendekiawan atas berbagai fenomena di Tanah Air jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Bukan berusaha membungkam mereka dengan berbagai stigma politis atau tudingan berpihak ke calon tertentu,” tanggap Huda dalam keterangan media yang dikutip oleh wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (6/2/2024). Perlu diketahui, pasal 28E ayat 3 dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa…
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mempertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan mahasiswa terlilit utang demi mencicil pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ia pun menyayangkan sikap perguruan tinggi yang memberikan opsi pinjaman online (pinjol) kepada mahasiswa. Baginya, opsi membayar dengan pinjol bukan keputusan yang bijaksana karena konstitusi menyebutkan bahwa pendidikan adalah tugas negara. Terbukti, kewajiban negara ini tercantum pada pasal 31 ayat 1-5 dalam UUD 1945. Tidak ingin berpolemik berkepanjangan, ia mengusulkan pembaharuan terhadap struktur dan formula anggaran pendidikan. “Maka, menurut saya, perlu diadakan diskusi kembali tentang struktur dan formula anggaran pendidikan yang 20 persen yaitu sebesar Rp660 triliun…
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendukung program digitalisasi pendidikan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sebab itu, ia mendorong para guru dan mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Baginya, mewujudkan kemajuan pendidikan di Indonesia yang lebih baik perlu melibatkan teknologi. Salah satunya berupa mengoptimalkan kualitas kurikulum merdeka dalam konteks digitalisasi. “Sampai saat ini, upaya kita membangun pendidikan berkualitas, apalagi dalam konteks digitalisasi, bukan suatu pekerjaan mudah. Kendalanya, ketersediaan koneksi internet, listrik, gedung, atau kelas yang sempit, perpustakaan yang kurang memadai, serta terbatasnya buku penunjang pembelajaran,” ujar Fikri usai workshop Pendidikan di…
Anggota Komisi X DPR RI, A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, mengkritik penyediaan cicilan pembayaran UKT mahasiswa melalui skema pinjaman online (pinjol) oleh kampus, terutama Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Pinjol masuk kampus saya sangat menyayangkan sekali. Harusnya pihak kampus atau pemerintah memiliki solusi lain. Ini fenomena tidak baik. Entah itu pinjol resmi atau tidak, banyak mudaratnya,” ujar pria yang kerap disapa Yoyok Sukawi tersebut dalam keterangan media yang dikutip wbindonesia.com, di Jakarta, Minggu (4/2/2024). Fraksi dari Partai Demokrat ini juga mengusulkan beberapa saran, seperti memberlakukan relaksasi pembayaran UKT bagi mahasiswa. “Jangan anggap mahasiswa konsumen (pinjol), mereka ini pelajar masa depan bangsa” “Harusnya ada relaksasi.…
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bersama sejumlah Anggota DPR meninjau galeri batik Hadi Priyanto di Banyumas, Jawa Tengah. Batik Hadi Priyanto sendiri merupakan salah satu batik yang punya banyak sejarah karena sudah berdiri sejak tahun 1957. “Batik adalah ikon Indonesia, sudah menjadi warisan budaya tak benda UNESCO,” ujar Puan saat meninjau proses pembatikan yang dilakukan para pembatik di Rumah Batik Hadi Priyanto, Banyumas, Jumat (1/2/2024). Dalam rilis media yang diterima wbindonesia.com, Sabtu (2/2/2024), Politisi PDI-Perjuangan itu terkesan dengan Rumah Batik Hadi Priyanto yang memiliki mesin pintal untuk membuat bahan (kain) batik dengan 3.600 benang yang saat ini dikelola oleh keturunan ke-3 dan memiliki…
Indonesia memiliki visi Indonesia Emas yang akan dirayakan tepat pada Hari Kemerdekaan ke-100 pada 2045 mendatang. Visi tersebut adalah untuk menjadi bangsa yang berdaulat, progresif, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan visi ini, Indonesia membutuhkan generasi pemuda yang berkualitas. Namun, tantangan masa depan untuk membangun pemuda tidak akan sama dengan tantangan saat ini. Untuk itulah, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul menilai keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang kini dalam tahap awal persiapan melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadi sangat penting. Hal itu disampaikan Sensi – sapaan akrabnya – saat pernyataan penutup dalam Focus Group Discussion (FGD) di STIE/STKIP YAPIS, Dompu,…
Ketua Umum Lingkar Nusantara (LISAN), Hendarsam Marantoko melaporkan Tom Lembong ke Bareskrim Polri atas adanya dugaan tindak pidana menyebarkan pasal palsu 299 ayat 1 UU Pemilu di akun medsos miliknya. Sebelumnya Advokat LISAN juga sudah melaporkan Tom Lembong ke Bawaslu RI terkait perbuatan yang sama pada tanggal 26 Januari 2024. Setelah melaporkan ke Bawaslu RI Hendarsam berharap Tom Lembong meminta maaf dan mengakui perbuatannya tersebut. “Apabila hal tersebut dilakukan maka Hendarsam akan menganggap masalah ini selesai dan berharap ini dijadikan pembelajaran bagi Tom Lembong untuk tidak melakukan kampanye negatif dengan menyebarkan pasal palsu Pemilu,” demikian dikutip dari siaran pers Hendarsam…
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mencermati alokasi dana Bantuan Sosial (Bansos) naik secara signifikan pada tahun 2024. Anis menyebut pengalokasian bansos yang berasal dari APBN menjelang pemilu 2024, tentunya harus mendapat perhatian serius dari semua pihak termasuk Bawaslu, karena potensi penyalahgunaannya besar sekali. “Penyalurannya harus bersifat netral, karena jika dilihat dari besarnya jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mencapai 21,3 juta kepala keluarga atau jika dikali dua keluarga saja bisa mencapai 42,6 juta jiwa, potensi suara yang sangat besar sekali untuk memenangkan pasangan tertentu,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (2/2/2024). Diketahui, pagu anggaran Perlinsos pada…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menegaskan pihaknya mendukung akses kredit ataupun pembiayaan dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan jumlah UMKM di Provinsi Banten khususnya Kota Tangerang, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Amir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi XI ke Kota Tangerang, Banten, guna meninjau UMKM binaan dari Bank Himbara untuk mengetahui lebih dekat perkembangan usaha dari UMKM. “Sektor UMKM tidak hanya menjadi penyedia lapangan kerja yang signifikan, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pembinaan kepada UMKM melalui pengembangan kapasitas dan kemudahan akses pembiayaan menjadi suatu keharusan agar sektor…
Jalan Raya Pondok Gede Nomor 22, Desa/Kelurahan Jatirahayu, Kec. Pondokmelati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
© WBIndonesia – Design by Aconymous.
