Penulis: redaksi

Pimpinan Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal dalam rangka membahas program kerja Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Dalam Rakor tersebut, Pimpinan Komisi VIII melaporkan perlunya regulasi baru atas pembentukan badan-badan baru di luar kementerian, seperti Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang secara kelembagaan dikeluarkan dari Kementerian Agama RI. Regulasi baru ini penting sebab pembentukan BPH ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraaan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) dan Undang-Undang…

Di tengah kompleksitas keamanan global yang semakin dinamis, Indonesia dituntut untuk memperkuat pertahanannya. Bagi Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, transformasi militer menjadi salah satu pilar utama untuk menjaga kedaulatan negara di era modern ini. Tak hanya sekadar memperkuat alutsista (alat utama sistem persenjataan), ia juga menekankan pentingnya kesejahteraan prajurit sebagai fondasi kekuatan militer. Dalam pandangannya, kesiapan tempur yang andal adalah hasil dari keseimbangan antara tiga elemen utama dalam pertahanan: hardware (alutsista), wetware (organisasi), dan software (doktrin). “Ketiganya harus diperkuat dan ditingkatkan agar Indonesia memiliki kemampuan tempur yang benar-benar andal,” ujar OKD kepada Parlementaria, Jumat (25/10/2024). Namun, ia juga menekankan bahwa…

Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew menegaskan dirinya akan fokus pada beberapa isu nasional dan lokal yang berkaitan langsung dengan bidang dan mitra kerja Komisi XII DPR RI, termasuk upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi. “Karena itu, visi swasembada energi ini perlu didukung melalui komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan (multistakeholder) termasuk DPR RI,” katanya dalam keterangan kepada media yang dikutip wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (25/10/2024). Legislator Perempuan Papua Barat ini mengungkapkan itu menambahkan Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung target swasembada energi nasional. Provinsi Papua Barat merupakan daerah penghasil gas terbesar…

Kasus yang menimpa Guru Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituduh menganiaya siswa, menjadi sorotan publik. Dalam kasus ini, siswa yang terlibat adalah anak dari seorang polisi. Merespons hal ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pentingnya keadilan bagi guru Supriyani sebagai tenaga pendidik profesional. “Kami memberikan dukungan penuh kepada guru Supriyani agar mendapatkan keadilan yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Hetifah  melalui rilis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (25/10/2024). Hetifah juga meminta penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini dengan mengedepankan prinsip keadilan. “Penegakan hukum harus mengedepankan prinsip keadilan, tidak memandang…

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Konflik bersenjata yang semakin banyak terjadi di dunia, serta ketegangan antara dua kekuatan besar—Amerika Serikat dan Tiongkok—memicu kekhawatiran akan potensi eskalasi yang lebih besar. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Okta Kumala Dewi, menyoroti pentingnya Indonesia memperkuat pertahanan guna mengantisipasi perkembangan situasi ini. “Banyak konflik bersenjata yang terjadi di dunia saat ini, belum lagi persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu konflik besar di masa depan,” ungkap OKD kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (25/10/2024). Menurutnya, Indonesia perlu menyeimbangkan antara diplomasi…

Anggota Badan Legislasi DPR RI Subardi menegaskan akan memprioritaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di Baleg DPR RI periode 2024–2029. Hal tersebut disampaikannya melalui rilis media yang dikutip wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (25/10/2024). Mewakili F-NasDem, ia mengatakan RUU PPRT yang sudah dibahas sejak tahun 2004 itu akan masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan diselaraskan kembali pada periode 2024–2029. “Sejak periode kemarin, NasDem menjadi fraksi yang paling aktif menyuarakan pengesahan (RUU PPRT) ini. RUU PPRT butuh political affirmative. Saya memastikan komitmen NasDem tidak berubah,” tutur Subardi. Perlu diketahui, afirmasi politik (political affirmative) merupakan kebijakan politik yang diusahakan dengan tujuan…

 Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menyatakan pemecahan kementerian dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dapat menguatkan efektivitas fungsi pengawasan DPR. Pernyataan ini disampaikannya melalui rilis media yag dikutip oleh wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (25/10/2024). “Artinya, pengawasannya jauh lebih efektif ketika dia dipecah. Ini kan, pendekatan holding,” terang Willy. Menurutnya, keberadaan Komisi XIII merupakan penyesuaian dari kebijakan pemecahan kementerian. Maka dari itu, ia berharap fungsi pengawasan DPR terhadap setiap mitra bisa lebih optimal dan spesifik. “Jadi, kami di DPR, dengan adanya Komisi XIII ini, dengan struktur yang seperti ini, dengan kelembagaan yang seperti ini, kita berharap fungsi pengawasan akan jauh lebih optimal,” tandasnya.…

Badan Legislasi DPR RI kembali menggelar Rapat Pleno dengan Badan Keahlian DPR RI, usai pada Selasa (22/10) lalu, Rapat Paripurna menetapkan keanggotaan Baleg Periode 2024-2029. BK DPR merupakan support system Baleg dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Anggota Baleg DPR RI Reni Astuti berharap ke depan, undang-undang yang dihasilkan oleh Baleg tidak menimbulkan banyak gugatan di masyarakat. Ia pun berharap setiap undang-undang yang dihasilkan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Saya sebagai Anggota Baleg tentu berharap zero gugatan undang-undang, sehingga kemudian undang-undang yang dihasilkan itu memang bisa implementatif dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Reni kepada wbindonesia.com, di Gedung Nusantara I, DPR RI< Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Sebagai…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan kementeriannya dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Andreas menilai sebaiknya hal ini dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran. “Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu presiden. Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya,” kata Andreas Pareira dalam keterangan rilis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai, permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut terkesan kurang relevan. Mengingat,…

Presiden RI Prabowo Subianto akan memberi pembekalan lanjutan kepada para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (24/10/2024). Agenda tersebut rencananya akan berlangsung selama tiga hari hingga Sabtu. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung pembekalan lanjutan kepada para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Dave menilai hal itu baik dilakukan untuk memastikan kabinet berjalan dengan sesuai. “Ini adalah salah satu upaya Presiden untuk memastikan bahwa kabinetnya ini benar-benar berjalan sesuai dengan base-nya beliau,” kata Dave kepada media di Gedung Nusantara II,…