Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mendorong upaya konkret untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan. Menurutnya, peningkatan pendapatan negara dari sektor ini harus diiringi dengan pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat dan evaluasi menyeluruh terhadap ketimpangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dede mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun, realisasi PNBP di Kabupaten Bandung baru mencapai sekitar Rp15 miliar dari target Rp25 miliar. “Masih ada sekitar Rp9 miliar yang belum terserap. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya minat masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah atau membayar BPHTB, karena dianggap membebani,” jelasnya kepada wbindonesia.com usai kunjungan kerja Panitia…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyoroti soal diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, yang mengatur tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Menurutnya, terbitnya dua beleid itu telah berdampak signifikan terhadap para petani dan juga pengecer dan distributor pupuk soal betapa mudahnya mereka menerima pupuk. Demikian disampaikannya kepada wbindonesia.com usai meninjau kios pengecer, dan gudang distributor pupuk di Banyuasin, Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (11/07/2025). “Yang bersangkutan (petani dan distributor pupuk) mereka cukup puas ya dengan adanya keputusan Presiden Peraturan Presiden Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permen Nomor 15 Tahun…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal secara resmi membuka ajang International Horseback Archery Alliance (IHAA) World Kids Championship 2025 yang digelar di Pondok Pesantren Milbos (Magfiroh Islamic Leadership Boarding School), Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025). Kejuaraan panahan berkuda internasional untuk atlet usia di bawah 17 tahun ini diikuti oleh 33 peserta dari 12 negara, termasuk Indonesia, Perancis, Polandia, Kazakhstan, China, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Australia. Dalam sambutannya, Cucun menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas kepercayaan dunia internasional yang telah memilih Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan dunia ini untuk pertama kalinya. “Ini adalah sebuah prestasi dan…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, dalam rangka menindaklanjuti persoalan status kawasan hutan yang telah lama menjadi keluhan warga. Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, menyampaikan bahwa permasalahan tumpang tindih antara penetapan kawasan hutan dan keberadaan desa atau lahan transmigrasi adalah masalah nasional yang harus segera diselesaikan secara menyeluruh. “Saat ini terdapat 25.863 desa di Indonesia yang masuk dalam kawasan hutan. Di luar itu, ada 185.000 lebih transmigran yang lahannya juga masuk kawasan hutan. Ini menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak adil bagi masyarakat. Bahkan jika seorang ibu membangun kandang ayam…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap bahwa sekitar 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online (judol) sepanjang tahun 2024, dengan total transaksi mencapai Rp 957 miliar. Lebih mencengangkan, lebih dari 100 NIK di antaranya juga terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme, serta sejumlah NIK terkait tindak pidana korupsi. Abidin Fikri menegaskan bahwa temuan ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem penyaluran dan pengawasan bansos. “Bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat rentan justru disalahgunakan untuk…

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti tajam peta jalan Kementerian Koperasi, khususnya program Koperasi Desa Merah Putih. Catatan ini ia sampaikan dalam agenda Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025), Ia menegaskan tiga catatan penting ini harus segera ditindaklanjuti agar program prioritas pemerintah tersebut tidak terbengkalai di tengah jalan. Pertama, ia mempertanyakan kejelasan peta jalan (roadmap) program Koperasi Merah Putih yang belum menjamin tercapainya target menjadi pilar kemandirian ekonomi desa pada 2029. Menurutnya, peta jalan yang disusun Kemenkop belum didukung dengan basis data empiris per…

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi mengatasi persoalan banjir di Jakarta yang tak kunjung selesai ini. Ia menilai penangan banjir Jakarta tidak bisa dilakukan dengan kebijakan tambal sulam. “Kolaborasi pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah banjir Jakarta. Tentunya, tanpa kolaborasi tutup lubang gali lubang,” ujar Mardani dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (9/7/2025). Pihaknya merasa prihatin atas banjir di wilayah Jakarta yang menyebabkan ratusan warga mengungsi akibat rumahnya terendam hingga ada yang mencapai 270 cm atau 2,7 meter. Mardani menilai banjir Jakarta akibat hujan yang mengguyur…

Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Forum Seminar Tematik Bakohumas bertajuk ‘Meaningful Public Participation: Membangun Sinergi Parlemen dan Publik’ pada Kamis (10/7/2025). Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan legislatif dan akademisi, termasuk Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, dan akademisi Universitas Indonesia, Fitriani Ahlan Sjarif. Forum dibuka langsung oleh Pimpinan DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memperkuat demokrasi dan transparansi. Cucun Ahmad menegaskan bahwa DPR RI telah membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai kanal penyerap aspirasi rakyat. Menurutnya, BAM akan fokus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang. Langkah ini dinilai sejalan dengan prinsip ‘meaningful…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Alimuddin Kolatlena, mempertanyakan sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Prof. Jimly Asshiddiqie dan Lukman Hakim Saifuddin dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). “Bagaimana rakyat bisa merasa Pancasila itu hadir, kalau mereka masih harus kehilangan nyawa karena akses kesehatan tidak tersedia? Di banyak daerah, orang sakit masih harus ditandu,…

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi tonggak penting penegakan hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi yang mengangkat tema “Komitmen DPR Menguatkan Hukum Pidana melalui Pembahasan RUU KUHAP”. Ia menjelaskan, KUHAP yang berlaku saat ini telah diterbitkan sejak tahun 1981, yang pada masanya membawa nafas baru dengan memuat prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum. Namun, setelah 44 tahun berjalan, dalam praktiknya, KUHAP lama dinilai memiliki banyak kekurangan dan celah yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta…