Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menagih penjelasan komprehensif dari jajaran Direksi BPJS Kesehatan mengenai masa depan jaminan kesehatan nasional. Ia mengingatkan kembali proyeksi keuangan yang pernah dibahas bersama direksi periode sebelumnya yang menunjukkan potensi kebangkrutan jika tidak ada langkah fundamental oleh BPJS Kesehatan.
“Saya ingat di ruang rapat ini beberapa tahun yang lalu, ketika kita mengadakan rapat dengan Direksi lama, disampaikan kepada kita bahwa kalau tidak ada intervensi secara serius, maka tahun 2026 ini keuangan dari BPJS Kesehatan bisa kolaps, Pak. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita ketahanannya ini sampai kapan, Pak,” ujar Charles dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Charles juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah untuk memberikan tambahan modal guna memperkuat arus kas BPJS Kesehatan yang hingga kini dinilai belum jelas hilalnya.
“Termasuk misalnya, yang sudah pernah dijanjikan oleh pemerintah bahwa BPJS Kesehatan akan disuntik anggaran Rp20 triliun. Kelanjutannya sampai mana? Karena sepertinya sampai hari ini, saya nggak tahu mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan kepada kita apakah sudah ada suntikan dari pemerintah untuk memperbaiki atau membantu kondisi keuangan dari BPJS Kesehatan?” tegasnya.
Selain masalah finansial, Charles juga menyoroti nasib 11 juta peserta yang dinonaktifkan sejak Januari lalu. Meski sempat ada kesepakatan bahwa mereka tetap berhak mendapatkan layanan, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda akibat adanya perbedaan tafsir aturan.
“Kalau di kita ini yang kita pahami, 11 juta yang dinonaktifkan harus bisa mengakses layanan secara gratis, dibiayai oleh pemerintah. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Menkes dan beberapa pihak yang kita undang di sini, sepertinya yang diakui hanya 100 sekian ribu saja yang masuk dalam kategori pasien katastropik,” ungkap Charles.
Ia mendesak Dirut BPJS Kesehatan untuk merinci data reaktivasi peserta tersebut, baik yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta mandiri, maupun yang dibiayai Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda).
Kekhawatiran Charles kian bertambah melihat tren penurunan kepesertaan aktif di tingkat daerah. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat disebut menjadi pemicu utama banyak bupati mulai mengurangi alokasi anggaran untuk membayar iuran warga.
“Kebetulan tadi pagi saya dan Pak Edi menerima beberapa bupati dari beberapa daerah datang kesini ngobrol sama kita, mengeluhkan berbagai hal akibat dari pemotongan TKD. Salah satunya yaitu kesulitan membayarkan PBPU iuran untuk PBPU-Pemda,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyentil prioritas anggaran pemerintah. Menurut perhitungannya, hanya dibutuhkan sekitar Rp113 triliun per tahun untuk menanggung seluruh peserta non-pekerja agar 100 persen rakyat Indonesia tercover secara aktif. Namun Ia melihat sepertinya saat ini Pemerintah memiliki prioritas program-program lain yang anggarannya jauh lebih besar.
“Sedangkan kalau kita tahu kebutuhan rakyat hari ini, yang paling berdasar adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi saya berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Pak Dirut bisa lapor kepada Bapak Presiden, dampak dari pemotongan TKD di sana, ya ini seperti ini,” tuturnya.
Dalam mencapai target kepesertaan aktif BPJS Kesehatan yang menyeluruh, Ia juga menekankan bahwa kebijakan fiskal pusat dan realitas ekonomi masyarakat di lapangan seringkali tidak sejalan, sehingga menghambat akses kesehatan bagi warga yang berada di ambang kemiskinan.
“Keinginan kita untuk bisa target mencapai 100 persen dari keaktifan kepesertaan BPJS akan sulit akibat dari pemotongan TKD. Dan yang pasti saya yakin kita semua yang harus hadir di sini, kita punya keinginan yang sama. Kita ingin agar setiap warga negara, tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak bisa berobat. Dan kita harus cari solusinya sama-sama,” pungkasnya.
