Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menilai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) belum efektif. Menurutnya, meski Kemensos mendapat anggaran yang besar—bahkan pernah mencapai Rp100 triliun—hasilnya belum menunjukkan dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. “Program yang ada sekarang hanya gono-gono wae dan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan,” ujar Wachid dalam rapat kerja dengan Menteri Sosial di Ruang Rapat Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Wachid menyoroti bahwa program bantuan sosial (bansos) tidak memberikan solusi jangka panjang. Ia meminta Kemensos berinovasi dan merancang program yang lebih efektif, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin. “Bantuan seperti…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menyoroti dugaan kasus aborsi yang melibatkan seorang anggota Polda Aceh, Ipda YF. Rudianto meminta agar anggota Polri yang melanggar kesusilaan dijerat secara pidana dan etik sesuai ketentuan perundang-undangan. “Bagi saya, ini tindak pidana. Ada banyak pasal yang mengatur aborsi, (yaitu) di KUHP ada tiga (pasal), pemerkosaan ada empat (pasal), UU Kesehatan ada lima (pasal). Itu (aborsi) bukan delik aduan, itu delik umum,” jelas Rudianto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Gubernur Akademi Kepolisian, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).…

Read More

Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kecelakaan truk galon air minum kemasan di Gerbang Tol (GT) Ciawi yang menewaskan 8 orang. Bakri menjelaskan, Panja ini akan membahas standardisasi jalan tol dan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk menelisik standar kendaraan yang diperbolehkan masuk ke jalan tol. “Kita akan bicara di Panja, minimal standar jalan tol. Setelah itu, mungkin kita akan panggil BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan,” kata Bakri dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (7/3/2025). Bakri menilai, Panja ini akan memberikan masukan…

Read More

Kementerian Agama (Kemenag) memunculkan wacana pelaksanaan pembayaran dam atau denda bagi haji tammatu di tanah air. Diketahui, Haji Tamattu adalah salah satu cara melakukan ibadah haji dengan melaksanakan umrah terlebih dahulu. Kata “tamattu” berasal dari kata “tamatta’a” yang berarti bersenang-senang. Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin meminta langkah tersebut tidak menganggu kualitas ibadah jamaah haji dari Indonesia. “Wacana ini loncatan yang luar biasa tapi Kemenag harus berhati-hati. Jangan sampai juga menghambat sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah haji. Kami di Komisi VIII hanya mengkoordinasi saja dan tidak punyak hak untuk berfatwa. Kami berharap Kemenag harus lebih mematangkan wacana ini sebelum mengambil keputusan,”…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamad Zulfa mendukung penuh program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) dari Pemerintah. Kendati demikian, pendaftaran pemeriksaan kesehatan gratis melalui aplikasi SatuSehat Mobile tidak boleh menyulitkan masyarakat. “Kami memberikan apresiasi terhadap rencana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah yang dilaksanakan mulai bulan ini. Hanya saja, kami mengingatkan agar pendaftaran melalui aplikasi SatuSehat tidak menyulitkan masyarakat karena selama ini ada keluhan pengunaan aplikasi tersebut,” ujar Neng Eem dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (7/2/2025). Selama ini, aplikasi SatuSehat Mobile kerap mengalami kendala verifikasi saat aktiviasi akun hingga kegagalan mengunduh sertifikat vaksinasi saat Covid-19. Beberapa kendala tersebut membuat banyak masyarakat enggan aplikasi SatuSehat Mobile karena…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menyoroti regulasi gas LPG 3 kg Kementerian ESDM yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Walaupun aturan baru telah dibatalkan Presiden Prabowo Subianto, dia meminta tidak boleh ada penimbunan gas yang disubsidi oleh pemerintah itu. Syafruddin mengatakan, sejak 1 Februari Menteri ESDM melarang penjualan gas LPG 3 kg diecerkan. Kebijakan itu mengakibatkan terjadinya polemik di masyarakat, bahkan menjadi gejolak. Di sisi lain, masyarakat menerima angin segar dengan adanya pernyataan Menteri Keuangan bahwa harga LPG 3 kg sesunguhnya ialah Rp. 12.750, bukan harga yang dijual di pengecer. “Ini menjadi sorotan terutama di Masyarakat Kalimantan Timur, di…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti adanya manipulasi data sertifikat lahan di Pagar Laut, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku dan menjerat mereka dengan ancaman pidana. Gus Abduh, sapaan akrab Abdullah mengatakan, manipulasi data sertifikat tanah pagar laut yang berada di Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan itu. “Kami mendesak pemerintah bergerak cepat dan menyelesaikan dugaan manipulasi data pertanahan yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” terangnya dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (7/2/2025). Menurut dia, langkah Menteri Agraria dan Tata…

Read More

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi 2, pada Selasa (4/02/2025). Dia meminta Kementerian Perhubungan dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk tegas dalam pengawasan kendaraan logistik yang berada di jalan Tol. Sudjatmiko mengatakan, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi arah Jakarta ini bentuk dari kelalaian regulator dan perusahaan nakal dalam kelola usaha jasa logistik. Ia menilai kejadian ini seharusnya tidak terjadi jika dua pihak tersebut tidak lalai, sehingga berdampak pada timbulnya korban 8 orang meninggal dunia dan 11 orang luka parah. “Jelas ini fenomena gunung es dalam tata kelola…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadh menyoroti beredarnya video pembongkaran ribuan ton beras impor asal Pakistan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (3/2/2025). Menurutnya, adanya importasi ribuan ton beras itu menimbulkan keresahan di kalangan para petani. Karena itu, ia mendesak komitmen pemerintah untuk setop impor beras dari luar negeri. Selain video pembongkaran beras impor asal Pakistan, sebelumnya juga muncul video pembongkaran ribuan ton beras impor asal Myanmar yang diunggah di akun media sosial Tiktok @barokah.www pada Sabtu (18/1/2025). Dalam video tersebut, ditunjukkan proses pembongkaran beras yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. “Kabar masuknya…

Read More

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta agar Pemprov Jatim dan BKN Kanreg Surabaya segera menyelesaikan para tenaga honorer agar menjadi PPPK. Pasalnya, pada tes seleksi PPPK gelombang pertama saja, menurutnya, hampir setengah dari formasinya tidak lulus tes. “Saran saya setidaknya coba kita cari cara supaya selesaikan pengangkatan honorer ini, kan lucu ada seleksi PPPK tapi hampir setengahnya banyak yang tidak lulus. Udah kelarin aja kenapa sih kalau menurut saya yah. Ini kan misalnya tidak lulus dari aspek administrasi kah atau kemampuan ya udah nanti kan ada pendampingannya, pemperdayaan, pelatihan dan sebagainya. Kami berharap supaya pemerintahan baru ke depan…

Read More